Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-AS di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai negara-negara berkembang perlu ikut mengambil peran dalam menentukan tata kelola ekonomi global. Menurut dia, negara berkembang tidak boleh hanya menjadi penerima aturan yang telah ditetapkan negara lain.Airlangga tengah mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9).“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Minggu (13/9).Mantan Menteri Perindustrian itu juga mengatakan pengalaman ASEAN menunjukkan kerja sama regional dapat berkontribusi dalam membangun ketahanan. Menurut dia, kerja sama tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.Dia juga menilai reformasi berbagai institusi multilateral juga diperlukan agar lebih mampu merespons perubahan lanskap global dan merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.Reformasi tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).Menurut Airlangga, reformasi sistem multilateral semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kekuatan kolektif BRICS untuk memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, juga menciptakan peluang pembangunan.Indonesia, lanjutnya, terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberikan ruang pembangunan bagi negara berkembang.Dalam bidang ekonomi, KTT BRICS 2026 juga membahas penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan.KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda yang membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” yang melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.