Presiden Prabowo Subianto usai menerima Wakil PM Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat PresidenMenteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).Badan tersebut akan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah dengan ekosistem gambut."Pak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9).Raja Juli mengatakan pembentukan badan tersebut didasarkan pada pentingnya pencegahan dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pencegahan lebih efisien dibandingkan tindakan setelah kebakaran terjadi."Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar pencegahan jauh lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif," ujarnya.BPGMN Berbeda dengan BRGMMenteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BRIN Arif Satria memberikan keterangan pers usai rapat terbatas penanganan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTORaja Juli menjelaskan BPGMN akan memiliki posisi berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya. Menurut dia, BRGM sebelumnya berada di bawah Kementerian Kehutanan, termasuk dalam hal anggaran dan penyusunan rencana.Sementara itu, Presiden mengarahkan BPGMN berada langsung di bawah Presiden. Badan tersebut juga akan diisi para ilmuwan dan profesional serta dilengkapi anggaran yang memadai."Tadi Pak Presiden mengarahkan badan ini akan langsung di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan para profesional dan dilengkapi dengan anggaran yang cukup," katanya.Menurut Raja Juli, keberadaan badan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.Pemerintah akan memprioritaskan enam provinsi dalam upaya tersebut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan."Untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi berbasis gambut, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," tutur Raja Juli.Menhut Pastikan Tak Tumpang Tindih dengan KemenhutMenteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tidak akan tumpang tindih dengan tugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut).Petugas PMI dan relawan berusaha memadamkan api yang membakar lahan saat Latihan Gabungan Mitigasi Bencana Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Brayo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (17/9/2026). Foto: Harviyan Perdana Putra/ANTARA FOTORaja Juli mengatakan, pembentukan BPGMN menjadi salah satu masukan penting dalam rapat tersebut. Lembaga ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut."Ini baru keputusan awal. Bapak Presiden tadi sangat mendengar, sangat apresiasi ya terhadap para ilmuwan. Dan saya juga kagum sekali, dan itu tadi, salah satu masukan yang paling penting ya untuk pencegahan, ini kata kuncinya, pencegahan karhutla pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang tadi Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional tadi," kata Raja Juli usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas pengelolaan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9)."Yang berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api," tambah dia.Menurut Raja Juli, meski institusi tersebut nantinya berada di tingkat nasional, Presiden menekankan basis kerjanya berada di tingkat desa. Dengan skema tersebut, desa diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mencegah kebakaran sejak dini.Saat ditanya apakah keberadaan badan baru tersebut akan tumpang tindih dengan Kemenhut, Raja Juli membantah."Nggak, nggak, nggak sama sekali. Bahkan tadi, terus terang, tadi saya justru yang mengusulkan kepada Bapak Presiden, dulu kita punya BRGM dengan otoritas yang tegambut," ujarnya.Raja Juli mengatakan pembentukan lembaga tersebut akan diproses secepat mungkin. Pemerintah, menurutnya, tetap menangani karhutla yang terjadi saat ini sembari menyiapkan kebijakan untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang."Ya secepat mungkin, secepat mungkin. Jadi sambil sekarang kita berjuang untuk memadamkan, ini sebuah inisiatif dan terus kita kerjakan untuk jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ucapnya.Mendiktisaintek: Minimalisir Anggaran Pemadaman KarhutlaMendiktisaintek Brian Yuliarto didampingi pakar dan akademisi memberikan keterangan pers usai rapat terbatas penanganan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOMendiktisaintek Brian Yuliarto mengatakan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut.Menurut Brian, persoalan kebakaran yang sulit ditangani membutuhkan penanganan secara khusus."Jadi kan intinya itu hal-hal yang memang sulit ya, tentu memerlukan suatu penanganan yang khusus," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9).Brian mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi penanganan kebakaran yang selama ini membutuhkan biaya besar ketika api sudah terlanjur meluas."Tadi kan Bapak Presiden mengevaluasi juga bagaimana ketika penanganan kebakaran itu sulit dan sangat mahal," ujarnya.Karena itu, pemerintah melihat penguatan pencegahan melalui sebuah badan khusus dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi besarnya biaya penanganan kebakaran."Nah, tetapi ketika itu kemudian ada satu badan, apakah itu bisa mencegah kan jauh lebih murah," kata Brian.Menurut Brian, keberadaan badan tersebut harus dilihat dari sisi efisiensi penanganan. Pencegahan sejak awal diharapkan dapat menekan anggaran besar yang harus dikeluarkan apabila kebakaran sudah terjadi."Jadi bukan dilihat dari itunya, tetapi bagaimana efisiensi hasil proses ya dilakukan, yang bisa dilakukan untuk justru lebih meminimalisir anggaran yang akhirnya sangat mahal digunakan untuk proses pemadaman," tuturnya.Meski demikian, Brian belum menjelaskan berapa anggaran yang nantinya dibutuhkan untuk kegiatan mitigasi maupun operasional BPGMN.Ia meminta persoalan mengenai kelembagaan hingga anggaran badan baru tersebut ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi."Jadi badan dan lain-lain nanti silakan dikomunikasikan dengan Pak Mensesneg," ucap Brian.Brian menjelaskan, kementeriannya akan lebih berperan dalam mendorong pemanfaatan hasil riset dan kajian dari perguruan tinggi untuk membantu pemerintah menangani persoalan kebakaran gambut."Karena kebetulan kami dari Kemenristekdikti lebih kepada arah bagaimana hasil-hasil riset, hasil-hasil kajian yang ada di kampus itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah ya, badan, kementerian untuk melakukan penanganan kebakaran gambut," pungkasnya.