Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) daerah kekeringan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2026). Foto: Nur Pangesti/kumparanMenteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa pengawalan protokoler pada Sabtu (26/9). Sidak dilakukan setelah Dody mengaku curiga dengan data penanganan kekeringan yang diterimanya.Dalam peninjauan tersebut, Dody menemukan area persawahan yang masih mengalami kekeringan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Area yang terdampak diperkirakan luasnya sekitar 1.000 hektar. Sementara, saluran irigasi tersier yang ada juga mengering.Salah satu petani, Supandi (56), mengatakan keringnya saluran di area sawah telah terjadi selama sekitar tujuh bulan. Meski sebagian lahan masih terlihat hijau dan dapat ditanami padi, para petani harus mengupayakan sendiri kebutuhan air untuk sawah mereka. Sejumlah petani bahkan membeli pompa secara pribadi untuk mengambil air dari saluran atau sungai di sekitar persawahan."Ini berusaha sendiri. Kalau dari irigasi, ya begini sampai udah tujuh bulan ini susah makanya nyawah di sini, petani-petani ripuh" kata Supandi.Melihat kondisi di lapangan, Dody pun langsung menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles untuk menyampaikan temuannya.Dalam percakapan tersebut, Dody mempertanyakan penanganan kekeringan di wilayah itu. Menurutnya, air dari sungai terdekat seharusnya dapat dialirkan ke saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan persawahan."Berarti tim Bapak itu enggak kerja. Ini ada saluran tersier, tapi sudah kering. Kata petani di sini mungkin keringnya sudah tujuh bulan," ujar Dody.Ia menyebut sungai yang berjarak sekitar 2 kilometer dari lokasi tidak pernah kering. Karena itu, menurut Dody, air dari sungai tersebut seharusnya bisa dialirkan ke saluran irigasi untuk memenuhi kebutuhan sawah.Temuan tersebut membuat Dody kembali mempertanyakan laporan penanganan kekeringan yang diterimanya. Ia mengatakan sengaja turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya."Saya sengaja menginformasikan ini supaya saya bisa menunjukkan kepada Bapak bahwa feeling saya benar," kata Dody.Geram dengan temuan tersebut, Dody mengatakan akan mengevaluasi kinerja pejabat yang bertanggung jawab atas penanganan tersebut. Ia bahkan menyebut akan mengganti sejumlah pejabat yang dinilai tidak bekerja optimal.Pihak yang terancam dicopot antara lain Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)."Makanya saya harus ganti semua itu jajaran-jajaran Direktur Operasional Produksi Sumber Daerah Air sampai dengan PPK saya ganti semua itu,” tegasnya.Ia menilai penanganan kekeringan pada dasarnya dapat dilakukan jika jajaran terkait aktif turun ke lapangan dan memastikan saluran irigasi berfungsi."Masalahnya gampang semua, hanya kitanya mau enggak mengerjakan. Teman-teman pejabat pemerintahan, komitmen kasatker, kepala-kepalanya, mau enggak turun ke jalan, turun langsung ke bawah," kata Dody.Setelah meninjau Bekasi, sidak kemudian dilanjutkan ke wilayah Desa Sukatani, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang dan Desa Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon.Di Cirebon, Dody kembali menemukan area persawahan yang mengalami kekeringan. Luas lahan yang terdampak di lokasi tersebut mencapai lebih dari 100 hektare.Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan inspeksi mendadak (sidak) daerah kekeringan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/7/2026). Foto: Nur Pangesti/kumparanStrategi PU Mitigasi KekeringanDody mengatakan penanganan kekeringan di sejumlah wilayah persawahan sebenarnya tidak membutuhkan langkah yang rumit. Untuk lahan yang berjarak sekitar 2 kilometer dari sumber air, misalnya, pemerintah dapat mengalirkan air menggunakan pompa dan selang ke saluran irigasi.Sementara untuk wilayah yang kondisi lahannya lebih sulit, seperti Desa Kedongdong, Cirebon, PU dapat menggunakan pompa listrik untuk mengalirkan air dari sungai ke persawahan. Pemerintah juga dapat membangun saluran tersier sederhana yang bisa dibuat bersama-dengan petani."Jadi bisa pakai pompa yang bertenaga listrik, jangan bertenaga solar kalau solar kasihan petani bahan bakarnya dia mau beli dengan cara apa kan? Solar juga mahal,” kata Dody.Ia menyebut opsi lain yang dapat disiapkan untuk mengantisipasi kekeringan ialah membangun sumber air seperti sumur bor atau embung di sejumlah titik di sekitar area persawahan.