Bus Transjakarta melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh armada Transjakarta beralih menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pada 2030.Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan proses elektrifikasi armada Transjakarta dilakukan secara bertahap. Saat ini, baru sekitar 500 unit bus Transjakarta yang menggunakan tenaga listrik.“Memang dilakukan secara bertahap untuk mobil listrik ini. Oleh karenanya, Pak Gubernur (Pramono) menargetkan saat ini baru 500 unit Transjakarta (listrik). Ditargetkan pada 2030, kita memiliki 10.000 bus, dan target Pak Gubernur semuanya sudah EV,” kata Budi saat ditemui di kawasan CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).Selain elektrifikasi transportasi umum, Pemprov DKI juga telah menerapkan sejumlah kebijakan dan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.Budi mengatakan armada taksi di Jakarta juga mulai banyak beralih ke kendaraan listrik.“Semuanya dilakukan secara bertahap. Mudah-mudahan kualitas udara kita semakin bagus seiring berbagai kebijakan yang kita jalankan untuk meningkatkan kualitas udara,” ujarnya.Evaluasi Ganjil Genap Masih DikajiDi tengah upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum, Pemprov DKI juga masih mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap.Budi mengatakan Pemprov DKI sebelumnya telah menggelar focus group discussion (FGD) untuk meminta masukan masyarakat terkait penerapan ganjil-genap.Namun, menurutnya, evaluasi tersebut masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Sejumlah aspek akan dipertimbangkan, mulai dari dampaknya terhadap perekonomian, lingkungan hidup, emisi, hingga jenis kendaraan.“Memang perlu ada kajian lebih, setelah itu kajian lebih mendalam lagi terkait ganjil genap, yang nantinya akan berkorelasi terkait masalah perekonomian, terkait juga lingkungan hidup dan juga emisi saat ini, berkorelasi juga terkait jenis kendaraan,” kata Budi.Dalam FGD tersebut, kata Budi, terdapat masukan yang beragam dari masyarakat. Salah satunya berasal dari pelaku usaha yang meminta adanya relaksasi penerapan ganjil-genap.Di sisi lain, Budi mengatakan para pakar menilai relaksasi ganjil-genap berpotensi berdampak terhadap kondisi lalu lintas.“Misalkan kalau dari para pelaku usaha minta direlaksasi. Nah, tapi juga kalau dari sisi para pakar, kalau misalkan ada relaksasi pasti kan akan nambah kemacetan lagi,” ujarnya.Karena itu, Budi menegaskan Pemprov DKI masih akan mengkaji berbagai masukan tersebut sebelum mengambil keputusan terkait keberlanjutan kebijakan ganjil-genap.