Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan adanya fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.Dasco mengatakan, temuan tersebut telah disampaikan kepada komisi yang membidangi urusan pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan.“Ya, yang pertama saya juga baru tahu dari media dan kemudian tadi kita sudah sampaikan kepada komisi teknis,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9).Menurut Dasco, Komisi XIII memiliki fungsi pengawasan terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menjadi mitranya.“Dalam hal ini Komisi XIII, yang bermitra dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk kemudian dalam fungsi pengawasan akan mendalami hal tersebut,” kata dia.Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Foto: Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTODitjenpas Bentuk Tim PemeriksaanSebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) menindaklanjuti hasil pengawasan Ombudsman di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan pihaknya telah membentuk tim untuk memeriksa dan memverifikasi temuan tersebut.“Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Informasi yang disampaikan Ombudsman menjadi bagian dari bahan yang akan kami dalami secara objektif,” ujar Mashudi, Rabu (23/9).Menurut Mashudi, Ditjenpas terbuka terhadap pengawasan eksternal sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan.Terkait kemungkinan adanya pelanggaran yang melibatkan petugas, Mashudi memastikan Ditjenpas akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelanggaran.