Mendiktisaintek Brian Yuliarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanMenteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mengkaji lebih dalam rencana menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN).Tim tersebut akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Tim akan menghitung berbagai kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan program kuliah gratis."Selanjutnya, tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi. Dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk men-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).Brian mengatakan, sejumlah perhitungan awal telah dilakukan dalam rapat terbatas. Perhitungan tersebut antara lain mencakup pendapatan uang kuliah tunggal (UKT), pendapatan dari jalur mandiri, hingga sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.Menurut dia, perhitungan tersebut diperlukan karena terdapat mekanisme subsidi silang di perguruan tinggi negeri. Salah satunya, pendapatan dari program pascasarjana yang dapat digunakan untuk mensubsidi program sarjana."Itu kita lakukan. Selanjutnya, angka-angka yang tadi sudah kita hasilkan tentu juga akan kita diskusikan dengan opsi-opsi yang ada, kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita," ujarnya.Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno memberikan sambutan saat acara Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Foto: Bayu Pratama S./Antara FotoBrian mengatakan Presiden menginginkan program penggratisan uang kuliah dapat dijalankan secepatnya. Namun, pemerintah tetap akan melalui sejumlah tahapan sebelum program tersebut diterapkan."Harapannya, tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun, tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung," katanya.Dalam tim khusus tersebut, sejumlah kementerian juga akan dilibatkan, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Hasil kajian akan digunakan untuk menentukan skema dan tahapan pelaksanaan program.Brian memperkirakan tim membutuhkan waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan untuk menghasilkan perhitungan yang lebih rasional dan menyusun tahapan program."Harapannya, dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan, kita akan mendapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional dan tahapan-tahapan yang lebih baik," tandas dia.