Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BRIN Arif Satria memberikan keterangan pers usai rapat terbatas penanganan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOMenteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan pembentukan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) tidak akan tumpang tindih dengan tugas Kementerian Kehutanan (Kemenhut).Raja Juli mengatakan, pembentukan BPGMN menjadi salah satu masukan penting dalam rapat tersebut. Lembaga ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut."Ini baru keputusan awal. Bapak Presiden tadi sangat mendengar, sangat apresiasi ya terhadap para ilmuwan. Dan saya juga kagum sekali, dan itu tadi, salah satu masukan yang paling penting ya untuk pencegahan, ini kata kuncinya, pencegahan karhutla pada tahun-tahun berikutnya adalah dengan membentuk sebuah lembaga yang tadi Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional tadi," kata Raja Juli usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto yang membahas pengelolaan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/9)."Yang berharap sekali lagi, di nasional ada institusi ini, tapi tadi Pak Presiden dengan tegas mengatakan basis kerjanya nanti di desa. Jadi bagaimana kemudian desa berdaya secara presisi dapat kemudian melakukan pencegahan terhadap api," tambah dia.Menurut Raja Juli, meski institusi tersebut nantinya berada di tingkat nasional, Presiden menekankan basis kerjanya berada di tingkat desa. Dengan skema tersebut, desa diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mencegah kebakaran sejak dini.Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BRIN Arif Satria memberikan keterangan pers usai rapat terbatas penanganan lahan gambut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTOBPGMN Tak Tumpang Tindih dengan KemenhutSaat ditanya apakah keberadaan badan baru tersebut akan tumpang tindih dengan Kemenhut, Raja Juli membantah."Nggak, nggak, nggak sama sekali. Bahkan tadi, terus terang, tadi saya justru yang mengusulkan kepada Bapak Presiden, dulu kita punya BRGM dengan otoritas yang tegambut," ujarnya.Raja Juli mengatakan pembentukan lembaga tersebut akan diproses secepat mungkin. Pemerintah, menurutnya, tetap menangani karhutla yang terjadi saat ini sembari menyiapkan kebijakan untuk jangka pendek, menengah, hingga panjang."Ya secepat mungkin, secepat mungkin. Jadi sambil sekarang kita berjuang untuk memadamkan, ini sebuah inisiatif dan terus kita kerjakan untuk jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ucapnya.