BorneoFlash.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembicara pada South East Asia Climate Forum dalam rangkaian London Climate Action Week.Di hadapan para pemangku kepentingan global di bidang iklim dan energi, Eddy memaparkan perjalanan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Ia mengenang pengalamannya saat berkarier di sektor perbankan lebih dari dua dekade lalu, ketika Indonesia telah dikenal sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia. Namun, setelah 25 tahun berlalu, Indonesia masih menyandang predikat yang sama. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Indonesia belum memanfaatkan potensi energi terbarukan secara maksimal."Ini saatnya Indonesia tidak hanya dikenal karena potensinya, tetapi juga karena keberhasilannya memanfaatkan energi terbarukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan," ujar Eddy.Anggota Komisi XII DPR RI itu menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Pemerintah terus menjalankan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan penurunan emisi karbon. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada 2028, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mempercepat dekarbonisasi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.Eddy menegaskan dekarbonisasi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit energi terbarukan berkapasitas 70 gigawatt pada 2040. Target tersebut akan meningkatkan bauran energi terbarukan nasional dari sekitar 15–16 persen menjadi lebih dari 35 persen."Target ini menunjukkan keseriusan Indonesia menjalankan transisi energi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing," katanya.Eddy juga menjelaskan pemerintah dan DPR RI terus memperkuat regulasi untuk mempercepat transisi energi. Pemerintah dan DPR RI telah membawa pembahasan Undang-Undang Energi Terbarukan ke tahap akhir. DPR RI juga membahas Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim sebagai regulasi pertama yang mengatur perubahan iklim secara komprehensif. Selain itu, pemerintah bersama DPR RI akan merevisi Undang-Undang Ketenagalistrikan agar regulasi nasional semakin selaras dengan kebutuhan transisi energi."Indonesia sedang membangun fondasi kebijakan yang kuat agar transformasi menuju ekonomi hijau berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi investor, serta menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat," tutup Wakil Ketua Umum PAN. (*)