BorneoFlash.com, BALIKPAPAN - Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang terjadi selama bertahun-tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya melakukan pengadaan, salah satunya melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan kebutuhan guru sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya menyusun data kebutuhan dan kekurangan guru setiap tahun.Menurut Irfan, selama hampir satu dekade tidak ada penambahan formasi guru secara signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah guru terus berkurang akibat pensiun, mutasi, meninggal dunia, maupun faktor lainnya.“Selama hampir 10 tahun tidak ada penambahan atau pengadaan guru. Akibatnya jumlah guru semakin berkurang karena ada yang pindah, pensiun, meninggal dunia, dan berbagai sebab lainnya,” ujarnya.Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu. Di Balikpapan, sebanyak 2.233 guru telah diangkat melalui skema tersebut.Namun, Irfan menegaskan bahwa pengangkatan tersebut tidak menambah jumlah guru secara kuantitas karena seluruhnya merupakan tenaga pendidik yang sebelumnya sudah mengajar dengan status honorer maupun tenaga bantuan.“Sebanyak 2.233 guru yang diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu merupakan guru yang sudah ada sebelumnya. Jadi, secara jumlah tidak ada penambahan tenaga guru, hanya perubahan status kepegawaian,” jelasnya.Sebagai langkah cepat mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah, Disdikbud Balikpapan mengambil kebijakan merekrut guru melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.Pada awal 2025 kembali menerima 400 guru PJLP, dan pada tahap kedua menambah sekitar 240 guru lagi. “Total guru PJLP yang kami rekrut kini sudah ditempatkan dan mengajar di sekolah-sekolah yang membutuhkan,” katanya.Dalam proses rekrutmen, Disdikbud membuka kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Namun, pemerintah daerah tetap memberikan keberpihakan kepada masyarakat Balikpapan.“Sebagai bentuk tidak diskriminatif, seluruh warga Indonesia boleh mendaftar. Tetapi sebagai pemerintah daerah, kami juga memberikan keberpihakan kepada warga Balikpapan yang memenuhi syarat administrasi dan memiliki kualifikasi yang linear dengan kebutuhan,” terang Irfan.Meski demikian, ia menegaskan bahwa rekrutmen PJLP hanya merupakan solusi jangka pendek untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik. Solusi jangka panjang yang dibutuhkan adalah adanya kebijakan pemerintah pusat untuk kembali membuka penerimaan guru melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN).“PJLP adalah solusi sementara. Untuk jangka panjang, kami membutuhkan kebijakan penerimaan guru melalui formasi ASN agar kebutuhan guru di Balikpapan dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)