• Simbol militer dalam olahraga populer berpotensi menormalkan kehadiran militer di ruang sipil.• Kesetaraan di arena olahraga tidak menghapus ketimpangan kuasa antara militer dan warga sipil.• Keakraban dengan militer tidak boleh menggeser tuntutan akuntabilitas dan supremasi sipil.Lari, angkat beban, membalik ban raksasa, lalu mengunggah pencapaiannya ke media sosial sudah jadi bagian dari gaya hidup performatif masyarakat saat ini.Namun, bagaimana jika tantangan kebugaran itu menggunakan perlengkapan militer, lengkap dengan kehadiran tank dan kendaraan taktis di arena lomba?Fenomena ini kian umum terlihat di berbagai event seperti PRIMAROX Panglima TNI Cup 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang. Ada juga TNI Run 2026 di Monas.Berbagai event tersebut layaknya perhelatan HYROX dan lari pada umumnya. Bedanya, ada sejumlah tantangan menggunakan perlengkapan bernuansa militer. Cuplikan PRIMAROX 2026. Sebelum memasuki arena, pengunjung disambut pameran tank, kendaraan taktis TNI, dan café van yang menampilkan lirik Hymne Komando Kopassus TNI AD: “Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas”.Terpampang juga Ammo box carry yang mengharuskan peserta membawa kotak yang terinspirasi dari perlengkapan logistik militer. Sementara itu, tire flip menggunakan ban kendaraan taktis Anoa milik TNI dengan berat sekitar 84 kilogram. Corak militer juga hadir dalam desain jersey acara.Namun, di balik keseruan kompetisi, kita bisa bertanya: apa yang bisa terjadi ketika simbol militer semakin akrab dalam kehidupan sipil? Padahal, perluasan peran militer dalam demokrasi masih menjadi perdebatan. Baca juga: Selamat datang era ‘fitness-entertainment’: Bagaimana peluang cuan hyrox setelah tren padel? Ketika simbol militer menjadi bagian dari gaya hidupBagi penggemar kebugaran, perlengkapan militer yang dipamerkan mungkin sekadar tantangan untuk menguji kekuatan, daya tahan, dan memberikan pengalaman unik baru. Namun, ada hal yang penting diamati dalam konteks ini.Sosiolog Erving Goffman menjelaskan bahwa interaksi sosial sebagai semacam pertunjukan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menampilkan identitas melalui penampilan, perilaku, bahasa, dan lingkungan. Semua itu membentuk kesan yang ditangkap orang lain.Kerangka ini membantu kita memahami bagaimana identitas militer ditampilkan dalam acara olahraga. Di arena yang dipenuhi pelari, penggemar fitness, keluarga, dan komunitas, prajurit tidak hanya tampil sebagai anggota institusi pertahanan, tetapi juga sebagai sesama peserta olahraga. Masalahnya, citra yang ditampilkan tidak pernah sepenuhnya netral. Ketika militer hadir melalui aktivitas yang menyenangkan, perhatian publik dapat lebih tertuju pada kebugaran, solidaritas, dan semangat kompetisi daripada pada kewenangan institusi tersebut atau batas perannya dalam negara demokratis.Di pihak lain, masyarakat sipil tidak sekadar menyaksikan simbol militer dari kejauhan, melainkan berinteraksi dengannya melalui pengalaman fisik.Penelitian tentang olahraga dan militerisme Inggris menunjukkan bagaimana budaya populer dan olahraga dapat membantu membangun citra kepahlawanan militer sekaligus menormalkan nilai-nilai militerisme.Temuan itu tidak otomatis membuktikan bahwa PRIMAROX memiliki agenda serupa, tetapi setidaknya memberi kerangka untuk mempertanyakan bagaimana simbol militer memperoleh penerimaan melalui ruang yang terasa jauh dari politik.Membaca arah relasi kuasaDi arena olahraga, prajurit dan warga sipil tampak setara: sama-sama berlari, mengangkat beban, dan menghadapi tantangan fisik. Namun, kesetaraan sebagai peserta kompetisi tidak berarti kesetaraan dalam relasi kuasa.TNI memiliki kewenangan negara, struktur komando, dan fungsi pertahanan yang tidak dimiliki warga sipil. Karena itu, kehadiran militer di ruang publik tidak cukup dibaca sebagai pertemuan dua kelompok yang berbagi hobi. Kita juga perlu bertanya siapa yang memiliki kuasa menentukan batas keterlibatan militer dalam kehidupan sipil, serta bagaimana kewenangan itu diawasi.Pertanyaan tersebut relevan dalam konteks sejarah Indonesia. Pada masa Orde Baru, doktrin Dwifungsi ABRI memberikan militer peran dalam pertahanan sekaligus kehidupan sosial-politik. Reformasi 1998 kemudian mendorong perubahan hubungan sipil–militer, termasuk pemisahan TNI dan Polri serta upaya memperkuat supremasi sipil.Kini, perdebatan kembali mengemuka setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang merevisi UU TNI.Perubahan ketentuan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga negara memunculkan kekhawatiran akademisi mengenai batas kewenangan militer dan pengawasan sipil. Kajian Victor Imanuel W. Nalle pada 2026 juga menempatkan revisi tersebut dalam dinamika politik dan perubahan relasi sipil–militer pasca-Reformasi.Dalam konteks ini, persoalannya bukan membuktikan bahwa satu ajang olahraga menyebabkan militerisme, melainkan bagaimana keakraban simbolik dengan militer berkembang bersamaan dengan perdebatan mengenai perluasan peran institusinya.Dari keakraban menuju pertanyaan demokrasiOlahraga bukan ruang yang terpisah dari politik–justru dapat menjadi tempat institusi membangun citra, memperoleh perhatian, dan membentuk hubungan dengan masyarakat.Ketika simbol militer dikemas sebagai tantangan yang seru dan layak dibagikan di media sosial, citra institusi dapat lebih mudah diterima tanpa disertai pembicaraan mengenai akuntabilitas dan batas kewenangannya.Bagi generasi muda yang akrab dengan komunitas lari dan kebugaran, pertanyaan ini bukan ajakan untuk mencurigai setiap acara yang melibatkan TNI. Sebaliknya, ini merupakan ajakan untuk tidak berhenti pada pengalaman baru yang menyenangkan.Kita perlu membedakan penghargaan terhadap kemampuan individu prajurit dari penerimaan tanpa kritik terhadap institusi militer. Disiplin dan ketahanan fisik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perluasan peran militer dalam urusan sipil dapat dibenarkan.Dalam demokrasi, kedekatan militer dengan masyarakat tidak boleh menggantikan kebutuhan akan pengawasan sipil. Sebab, yang perlu dijaga bukan sekadar batas antara arena olahraga dan arena politik, melainkan batas kewenangan antara institusi bersenjata dan masyarakat sipil.Keakraban militer dengan warga sipil seharusnya membuat kita semakin memahami peran militer dalam demokrasi–jangan sampai justru membuat kita semakin jarang mempertanyakannya.Dini Dwi Kusumaningrum tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.