Basarnas evakuasi warga terdampak banjir bandang di Kota Padang, Sumbar, Sabtu (10/10/2026). Foto: BasarnasKetua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir bandang yang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat serta menjadikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak sebagai prioritas utama.“Tentunya bencana banjir bandang di Kota Padang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (12/10).Banjir bandang tersebut melanda Kota Padang pada 10 Oktober akibat hujan deras, terutama di Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Sejumlah warga dilaporkan terjebak di tengah derasnya arus banjir.Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan mengevakuasi lebih dari 50 warga yang terjebak banjir di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di tengah arus yang deras.Puan menilai kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya respons cepat untuk menolong warga yang terjebak. Selain itu, dukungan dan kepastian mengenai tempat aman diperlukan agar keluarga terdampak dapat segera menyelamatkan diri.“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.“Bagi keluarga yang menghadapi bahaya, pertolongan tepat waktu dan kepastian tempat berlindung sangat berarti untuk menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai,” tambah Puan.Ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk warga yang harus meninggalkan rumah dan mengungsi, dapat terpenuhi.“Selain evakuasi, bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak dan pengungsi harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memberikan kepastian perlindungan bagi warga yang terpaksa meninggalkan rumah,” sebutnya.Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi. Pendataan dan pemutakhiran informasi mengenai warga terdampak maupun pengungsi masih berlangsung.Puan meminta pemerintah menyediakan lokasi pengungsian yang aman dan nyaman, sekaligus memastikan fasilitas pendukung bagi para pengungsi tersedia secara memadai.“Pastikan fasilitas kesehatan juga tersedia di tempat pengungsian. Termasuk bantuan selimut dan pakaian mengingat warga mengungsi tanpa persiapan,” jelas Puan.“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” sambung mantan Menko PMK tersebut.Menurut Puan, keputusan untuk mengungsi harus dibarengi dengan jaminan tempat tinggal sementara yang layak dan dukungan berkelanjutan selama situasi belum aman untuk kembali ke rumah masing-masing.Kepastian itu diperlukan agar masyarakat dapat menghadapi berbagai persoalan akibat bencana, mulai dari keselamatan anggota keluarga, kondisi rumah yang ditinggalkan, terganggunya pekerjaan, hingga pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama berada di pengungsian.“Ketika warga diminta mengungsi, mereka perlu merasa yakin bahwa keluarganya akan didampingi. Dukungan Pemerintah harus membantu mereka mengutamakan keselamatan dan memberi waktu untuk menunggu sampai keadaan benar-benar aman,” ungkap Puan.Selain menimbulkan pengungsian, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur. Data sementara mencatat satu unit rumah mengalami rusak berat dan empat unit rumah rusak sedang. Sekitar 120 unit rumah lainnya dilaporkan terdampak banjir.Bencana tersebut turut memutus akses jalan di wilayah Kuranji sehingga menghambat mobilitas dan akses menuju kawasan terdampak.Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 DPR RI. Foto: Dok. DPR RIMenanggapi kerusakan tersebut, Puan mendorong pemerintah memberikan kepastian mengenai perbaikan rumah warga yang terdampak banjir bandang. Ia menekankan bahwa penanganan bencana harus berlanjut hingga tahap pemulihan.“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” lanjutnya.Puan turut menyoroti dampak banjir terhadap penghidupan masyarakat, terutama keluarga yang kehilangan pendapatan akibat aktivitas ekonomi terhenti. Ia meminta pemerintah menyiapkan kebijakan pemulihan yang sesuai agar warga dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya.“Dukungan yang berkesinambungan akan membantu mencegah keluarga kembali terlalu cepat ke kawasan berisiko karena tekanan ekonomi,” terang Puan.Ia menambahkan, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Informasi mengenai kondisi wilayah, keberlanjutan perlindungan, serta rencana pemulihan dinilai penting untuk membantu warga mengambil keputusan dan menata kembali kehidupan mereka setelah bencana."Keselamatan akan lebih terjaga ketika keluarga memiliki kepastian untuk menjalani masa pemulihan. Setelah keadaan membaik, mereka juga membutuhkan dukungan untuk kembali membangun kehidupan dengan pijakan yang lebih kuat,” imbuh cucu Bung Karno itu.Selain penanganan darurat dan pemulihan, Puan mengingatkan pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa mendatang. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan ialah perbaikan infrastruktur pengendali banjir di sekitar wilayah terdampak.“Termasuk perbaikan tanggul jebol di daerah aliran sungai yang berada di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi atas risiko terulangnya banjir di wilayah ini,” terang Puan.Puan menegaskan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program penanggulangan pascabencana banjir di Padang.“Kami berharap kerja bersama Pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” ucapnya.Puan juga menekankan perlunya dukungan memadai bagi tim SAR dan relawan, terutama dalam penyediaan peralatan penyelamatan. Menurutnya, kelengkapan sarana tersebut penting untuk menunjang proses evakuasi sekaligus menjaga keselamatan petugas dan masyarakat.“Pengabdian tim penyelamat perlu berjalan bersama komitmen dari Negara untuk menyediakan peralatan yang menjamin keamanan petugas dan warga, khususnya di saat-saat darurat,” tutup Puan.