• ‘Reshuffle’ dan penambahan posisi pemerintahan belum diikuti peningkatan representasi perempuan.• Jaringan elite dan rekrutmen politik menghambat akses perempuan ke kekuasaan.• Representasi perempuan harus diukur dari pengaruh, bukan sekadar jumlah.Sudah tujuh kali Presiden Prabowo Subianto merombak kabinetnya. Pada reshuffle terakhir 1 Oktober lalu, Prabowo melantik 10 menteri dan wakil menteri. Beberapa hari kemudian, pemerintah juga melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).Perombakan tersebut memicu perdebatan tentang gemuknya struktur pemerintahan, efisiensi birokrasi, serta anggaran yang harus dikeluarkan negara. Tapi ada satu persoalan yang justru luput dari perhatian: keterwakilan perempuan tak bertambah. Baca juga: Rezim Prabowo: Politik maskulin paternalistik, kesetaraan gender hanya omon-omon Hanya ada 12 perempuan yang menjadi menteri (4 orang) dan wakil menteri (8 orang) dari total 104 pejabat Kabinet Merah Putih. Sementara itu, dari 26 anggota Wantimpres yang baru dilantik, hanya satu perempuan.Pemerintahan Prabowo belum menunjukkan upaya serius untuk memperbaiki ketimpangan gender. Ketika ruang kekuasaan terus diperluas tetapi perempuan tetap tersisih, reshuffle dan pembentukan lembaga baru berisiko hanya memperbesar struktur kekuasaan tanpa membuatnya lebih representatif.Makna besar dari angka representasiPerempuan masih menjadi minoritas dalam ruang pengambilan keputusan di tingkat eksekutif jika kita melihat proporsi perempuan di dalamnya.Masalahnya bukan semata-mata soal jumlah perempuan, melainkan tentang siapa yang memiliki akses untuk masuk ke pusat kekuasaan dan siapa yang dianggap layak untuk berada di sana. Keadilan tidak hanya menyangkut pengakuan (recognition) dan distribusi sumber daya (redistribution), melainkan juga representasi (representation).Dengan perspektif ini, keberadaan beberapa perempuan di kabinet belum otomatis menunjukkan pemerintahan yang inklusif apabila struktur pengambilan keputusan secara keseluruhan masih didominasi oleh laki-laki.Penelitian tentang representasi politik menunjukkan keterwakilan perempuan tidak terjadi secara otomatis hanya karena perempuan memiliki pendidikan atau kemampuan memadai. Proses rekrutmen politik, jaringan elite, partai, serta aturan formal dan informal ikut menentukan siapa yang akhirnya mendapatkan jabatan.Keterwakilan perempuan dalam kabinet pemerintahan di berbagai negara menunjukkan bahwa perempuan secara historis lebih sedikit masuk kabinet. Sekalipun berhasil masuk, perempuan sering ditempatkan pada bidang yang dianggap “feminin” dan kurang bergengsi.Studi terhadap 117 negara menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap kekuasaan kabinet dipengaruhi bukan hanya oleh jumlah perempuan dalam politik, tetapi juga proses rekrutmen dan jenis portofolio yang diberikan kepada mereka.Artinya, pemerintah tidak bisa sekadar mengatakan bahwa jabatan diberikan berdasarkan kompetensi. Kompetensi memang penting, tetapi kesempatan untuk menunjukkan kompetensi tidak pernah sepenuhnya netral.Haruskah laki-laki terus mendominasi?Jaringan politik berperan besar dalam menentukan siapa yang masuk ke pusat kekuasaan. Masalahnya, jaringan elite yang bersifat tertutup dapat menjadi hambatan bagi perempuan untuk masuk ke kabinet.Alhasil, proses rekrutmennya sangat bergantung pada kepercayaan dan jaringan informal. Mereka yang sudah berada di dalam lingkaran kekuasaan memiliki keuntungan lebih besar untuk terus dipilih. Baca juga: Mendambakan kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa demi penguatan demokrasi Jika setiap reshuffle hanya mengambil kandidat dari jaringan politik yang sama, pemerintah sebenarnya tidak sedang memperluas pilihan, melainkan hanya bermain di lingkaran kelompok semata.Persoalan juga bukan sekadar apakah perempuan hadir, tetapi di mana mereka ditempatkan dan seberapa besar kewenangan yang mereka miliki.Hasil kajian terhadap 72 negara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan menteri berkaitan dengan faktor politik dan institusional. Kehadiran perempuan dalam posisi menteri juga dapat memperluas keterwakilan pada jenjang birokrasi di bawahnya.Karena itu, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan pada sektor yang secara tradisional diasosiasikan dengan isu sosial, keluarga, pendidikan, atau kesejahteraan. Portofolio strategis seperti ekonomi, energi, teknologi, keamanan, diplomasi, dan politik juga harus terbuka bagi perempuan.Perempuan bukan pelengkapPemerintah perlu berhenti melihat perempuan sebagai pelengkap untuk menampakkan citra kabinet yang inklusif.Literatur politik menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam institusi politik dapat berpengaruh terhadap perhatian pada kepentingan perempuan, meskipun hubungan antara jumlah perempuan dan perubahan kebijakan tidak selalu otomatis.Penelitian tentang representasi perempuan juga masih banyak berfokus pada jumlah. Padahal, aspek keterwakilan yang bermakna membutuhkan perhatian lebih besar. Aspek ini terkait sejauh mana perempuan benar-benar memengaruhi kebijakan, dan sejauh mana perumusannya memperhitungkan kepentingan perempuan. Pekerjaan rumah Indonesia dalam memerhatikan aspek ini masih banyak. Tengok saja kebijakan perikanan dan pertanian yang masih mengabaikan peran perempuan di dalamnya. Baca juga: Terjebak ‘Ibuisme’: mampukah Dharma Wanita menjadi organisasi progresif dalam perjuangan kesetaraan gender? Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemerintah tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan berapa banyak perempuan yang menjadi menteri atau anggota Wantimpres. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan agenda, memengaruhi kebijakan, dan mengambil keputusan.Jika pemerintah sungguh ingin membangun pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif, solusinya bukan sekadar mencari lebih banyak perempuan untuk mengisi kursi kosong. Pemerintah perlu memperluas sumber rekrutmen—dari birokrasi, akademisi, profesional, masyarakat sipil, dunia usaha, hingga politik—agar tidak terus bergantung pada jaringan elite yang sama.Reshuffle yang hanya mengganti nama tanpa mengubah cara kekuasaan direkrut pada akhirnya bukan perubahan. Ia hanya reproduksi kekuasaan dengan wajah yang berbeda.Rafi Aufa Mawardi tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.