Ilustrasi Implementasi Nilai Pancasila dalam Sistem Pembayaran (Foto generated by AI)Di sebuah warung makan, seorang anak muda mengarahkan ponselnya ke kode QRIS untuk melakukan pembayaran. Di belakangnya, seorang ibu menunggu giliran membayar dengan mempersiapkan uang tunai. Dua cara bertransaksi bertemu di tempat yang sama. Yang satu mewakili masa depan yang cepat, digital, dan tercatat. Sementara yang lain menjaga agar transaksi berjalan sederhana, langsung, dan universal.Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, adegan seperti itu layak direnungkan. Sistem pembayaran bukan sekadar urusan teknologi tapi juga tentang keadilan. Hal ini tentang siapa yang mendapat tempat dalam ekonomi dan siapa yang tertinggal ketika kemajuan bergerak terlalu cepat. Tema Hari Lahir Pancasila 2026 adalah “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”. Tema itu dapat diuji melalui hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah setiap warga dapat bertransaksi dengan aman dan bermartabat?Pertanyaan ini menjadi penting karena ekonomi Indonesia sedang berada di persimpangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61% (yoy). Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25% untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan global. Hal ini menandakan ekonomi tidak hanya membutuhkan pertumbuhan tapi juga kepercayaan terhadap stabilitas mata uang. Kepercayaan tersebut dapat dibangun dari meja kasir, loket penukaran uang, pasar, aplikasi pembayaran, dan dari tangan masyarakat yang menggunakan uang setiap hari.Selama ini, digitalisasi sistem pembayaran dibicarakan dengan bahasa kemenangan. Transaksi menjadi lebih cepat. Pedagang kecil bisa menerima pembayaran secara digital. Konsumen tidak perlu selalu membawa uang tunai. Jejak transaksi digital dapat membantu pelaku usaha membangun riwayat keuangan. Semua hal itu benar. Arah kebijakan sistem pembayaran memang semakin digital. BI menargetkan 47 juta merchant QRIS pada 2026 sebagai bagian dari perluasan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif, termasuk bagi UMKM. Namun narasi tersebut menyembunyikan sisi yang tidak nyaman. Digitalisasi tidak otomatis berarti semua orang lebih mudah. Bagi sebagian orang, QRIS adalah kemudahan namun sebagian lain QRIS bisa menjadi sumber kebingungan: sinyal tidak stabil, ponsel kurang memadai, saldo tidak cukup, transaksi tertunda, atau tidak tahu harus mengadu ke mana ketika pembayaran bermasalah.Di sinilah letak persoalan yang jarang dibicarakan. Ketimpangan sistem pembayaran tampak dalam bentuk orang yang punya uang tetapi tidak ada sinyal. Memiliki usaha tetapi tidak memahami biaya transaksi. Punya hak sebagai konsumen tetapi tidak tahu ke mana harus melapor. Punya ponsel tetapi takut salah menekan tombol.Pada Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024, BPS mencatat 72,78% penduduk Indonesia telah mengakses internet. Angka itu menunjukkan hampir tiga dari sepuluh penduduk masih berada di luar akses internet. Data ini membawa kita pada pertanyaan: apakah pembayaran digital membuat kita yang sudah siap menjadi semakin nyaman, sementara yang belum siap dipaksa menyesuaikan diri?Pertanyaan ini bukan ajakan untuk menolak digitalisasi. Sebaliknya, digitalisasi perlu terus diperluas. QRIS membantu pedagang mikro masuk ke ekosistem pembayaran modern. Transaksi digital membuat pencatatan lebih rapi. Dalam jangka panjang, data transaksi dapat menjadi modal penting bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Di sisi lain argumen ini tidak meremehkan peran dari uang tunai. Uang tunai tetap penting karena tidak membutuhkan sinyal, baterai, paket data, atau aplikasi. Dalam kondisi bencana, gangguan jaringan, daerah terpencil, atau bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, uang tunai menjadi alat pembayaran yang paling sederhana dan inklusif.Membela uang tunai secara berlebihan juga tidak tepat. Uang tunai memiliki biaya distribusi, risiko uang palsu, risiko kehilangan, dan keterbatasan pencatatan. Bagi pelaku usaha, transaksi yang seluruhnya tunai dapat membuat usaha sulit membangun rekam keuangan yang rapi.Persoalannya bukan memilih tunai atau digital melainkan memastikan keduanya berjalan saling melengkapi.Uang tunai dan pembayaran digital ibarat dua jembatan menuju kegiatan ekonomi. Uang tunai bagaikan jembatan besar yang memastikan semua orang bisa menyeberang. Di sisi lain, pembayaran digital merupakan jembatan yang lebih cepat dan terhubung ke peluang ekonomi baru. Negara yang adil memastikan semua jembatan aman digunakan masyarakat. Di sinilah Pancasila menjadi relevan. Sila kelima tidak berbicara tentang efisiensi tetapi keadilan sosial. Efisiensi memang penting, namun efisiensi yang membuat sebagian orang merasa tertinggal tidaklah adil. Kemajuan teknologi memang perlu, tetapi kemajuan yang membuat warga merasa tidak punya tempat bukanlah kemajuan yang utuh.Sistem Pembayaran yang Lebih BermaknaAgar lebih bermakna, acuan keberhasilan sistem pembayaran yang dapat dipergunakan seperti: berapa merchant yang benar-benar aktif? Berapa banyak transaksi bermasalah yang diselesaikan dengan adil? Berapa banyak pedagang yang telah memahami biaya dan risiko pembayaran digital? Apakah seluruh masyarakat tetap mudah memperoleh uang layak edar? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang memastikan kualitas dari kebijakan sistem pembayaran.Tantangan kebijakan sistem pembayaran bukan hanya memperluas sistem tetapi memastikan sistem itu dapat dipergunakan dan dipercaya masyarakat. Uang tunai harus tersedia dalam jumlah cukup, sesuai kebutuhan, kualitas yang layak edar, dan mudah diperoleh masyarakat. Edukasi tentang keaslian Rupiah tetap penting karena kemampuan mengenali uang palsu adalah bentuk perlindungan konsumen paling dasar. Bagi penyedia jasa pembayaran, inovasi tidak hanya berupa fitur baru. Inovasi yang paling dibutuhkan masyarakat sering kali cukup sederhana seperti tampilan aplikasi yang mudah dipahami, biaya yang jelas, bukti transaksi yang tidak membingungkan, layanan pengaduan yang manusiawi, dan penyelesaian masalah yang tidak membuat konsumen merasa sendirian.Sementara untuk pemerintah daerah, digitalisasi harus masuk ke pasar rakyat, transportasi, pariwisata, bantuan sosial, retribusi, dan layanan publik. QRIS di pasar harus menjadi alat yang dipahami, dipercaya, dan digunakan secara optimal. Masyarakat juga memiliki kebiasaan yang harus diubah. Kita ingin transaksi aman tetapi lalai menjaga kode OTP. Kita ingin layanan cepat tetapi enggan membaca notifikasi. Kita bangga menjadi digital tetapi kadang meremehkan orang yang membayar tunai. Padahal ukuran kemajuan bukan seberapa cepat kita meninggalkan cara lama melainkan berapa banyak orang yang ikut maju tanpa merasa dipaksa.Hari Lahir Pancasila adalah saat yang tepat untuk melihat sistem pembayaran dengan lebih jernih. Uang rupiah adalah tanda bahwa negara hadir sampai ke masyarakat. QRIS bukan kode kotak di meja kasir melainkan kesempatan agar pelaku usaha dapat masuk ke ekonomi yang lebih luas. Namun, keduanya akan lebih bermakna jika masyarakat merasa aman, paham, dan dihargai. Pertanyaan paling penting pada Hari Lahir Pancasila yang harus dijawab adalah: mungkinkah persoalan sistem pembayaran yang kita hadapi bukan dari masyarakat yang lambat mengikuti zaman, melainkan dari cara kita membuat kemajuan yang terlalu cepat hingga meninggalkan sebagian orang di belakang?Di meja kasir Pancasila tidak diuji dari kecepatan transaksi, tetapi pertanyaan: apakah semua orang bisa membayar dan dibayar tanpa merasa tertinggal?