BorneoFlash.com, KUKAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus berjalan secara akuntabel dan transparan.Namun, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan raihan WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif semata. Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah harus mampu memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.“Tentunya WTP ini akan menjadi pemicu kami untuk bekerja lebih baik lagi, bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi,” ungkapnya, pada Selasa (26/5/2026). Aulia juga mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kedisiplinan administrasi dalam pelaksanaan program daerah.Ia menilai, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus dibarengi dengan kualitas pelayanan yang semakin baik. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.“Kami harapkan dengan WTP ini kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kukar juga semakin meningkat,” imbuhnya. Selain fokus pada peningkatan pelayanan, Pemkab Kukar juga memastikan seluruh catatan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.“Semua temuan-temuan yang dilakukan oleh BPK tentu akan kami tindak lanjuti sebagaimana mestinya,” tandas Aulia. (*)