foto: Instagram @presidenrepublikindonesiaSejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Namun menariknya, sorotan terhadap dirinya tidak hanya berasal dari kebijakan pemerintahan, tetapi juga dari gaya komunikasi politik dan pidato-pidatonya yang kerap memunculkan kontroversi.Dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, publik menyaksikan sejumlah pernyataan yang ramai diperdebatkan:• “ndasmu etik,”• “kalau tidak mau kerja sama jangan ganggu kami,”• “orang desa ngga pakai dolar”• pernyataan bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu kaya raya “yang penting bisa makan”• hingga kekeliruan saat menyebut kenaikan gaji guru sebesar 300 persen yang kemudian dikoreksi sebagai kenaikan gaji hakim, dan sebagainya.Di media sosial, potongan-potongan pidato tersebut dengan cepat berubah menjadi meme, video pendek, bahan perdebatan, bahkan identitas politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa pidato politik hari ini tidak lagi sekadar sarana menyampaikan kebijakan negara, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan emosi publik dan produksi simbol politik.Karena itu, kontroversi pidato Presiden Prabowo sebetulnya tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan gaya bicara personal. Ia mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam kultur demokrasi Indonesia: pergeseran dari politik berbasis argumentasi menuju politik berbasis emosi dan personalitas.Perubahan Cara Politik BekerjaDalam studi komunikasi politik kontemporer, berkembang konsep affective politics atau politik afeksi. Konsep ini menjelaskan bahwa perilaku politik masyarakat modern semakin banyak dipengaruhi oleh emosi dibanding argumentasi rasional. Politik tidak lagi bekerja melalui penjelasan programatik atau data kebijakan, melainkan melalui rasa marah, takut, bangga, kecewa,atau merasa “diwakili.”Fenomena ini sangat terlihat dalam gaya pidato Presiden Prabowo. Ia jarang tampil seperti pemimpin teknokratis yang berbicara dengan bahasa birokrasi dan statistik rinci. Sebaliknya, ia lebih sering menggunakan gaya spontan, emosional, dan langsung.Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap memakai diksiancaman terhadap bangsa, pengorbanan, rakyat kecil, penghambat pembangunan, dan pentingnya kepemimpinan yang kuat.Secara politik, pendekatan ini efektif karena menciptakan kedekatan emosional dengan publik. Banyak pendukung melihat Presiden Prabowo sebagai figur yang “apa adanya,” tidak terlalu formal, dan berani berbicara langsung tanpa filter politik yang berlebihan.Namun pada saat yang sama, gaya komunikasi seperti ini juga rentan menghasilkan kontroversi dan simplifikasi terhadap persoalan yang sebenarnya kompleks.Populisme dan Penyederhanaan Persoalan KompleksPidato-pidato Presiden Prabowo sangat relevan dibaca melalui teori populisme Ernesto Laclau dan Cas Mudde. Dalam teori tersebut, populisme bekerja dengan membangun pembelahan sederhana antara: “rakyat” versus “elite,” kepentingan nasional versus kepentingan asing, atau rakyat kecil versus kelompok penghambat. Karena itu, pemimpin populis cenderung menggunakan bahasa yang sederhana, simbolik, dan mudah dipahami publik luas.Pernyataan “orang desa ngga pakai dolar” merupakan contoh yang cukup jelas. Secara ekonomi, pernyataan tersebut problematis karena kehidupan masyarakat desa tetap dipengaruhi sistem ekonomi global seperti harga pupuk, bahan bakar, distribusi logistik, pangan impor, dan nilai tukar rupiah. Artinya, meskipun masyarakat tidak memegang dolar secara langsung, dampak fluktuasi dolar tetap memengaruhi kehidupan mereka.Namun dalam logika komunikasi populis, akurasi ekonomi sering kali bukan inti utama pesan. Yang lebih penting adalah simbol politiknya: membangun narasi bahwa rakyat kecil tidak perlu tunduk pada kepanikan pasar global dan Indonesia harus percaya pada kekuatan ekonominya sendiri.Pola yang sama terlihat ketika Presiden Prabowo menyatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak harus kaya raya, “yang penting bisa makan.” Pernyataan tersebut memunculkan kritik karena dianggap terlalu menyederhanakan aspirasi sosial masyarakat Indonesia modern.Saat ini, sebagian besar masyarakat tidak hanya menginginkan kebutuhan dasar terpenuhi. Mereka juga menginginkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan layak, mobilitas sosial, kepemilikan rumah, dan peningkatan kualitas hidup antargenerasi.Karena itu, ketika negara berbicara seolah kebutuhan rakyat cukup sebatas “bisa makan,” muncul kesan bahwa negara mendefinisikan aspirasi masyarakat secara minimalis.Politik Paternalistik dan Citra Strong LeaderDari perspektif sosiologi politik, gaya pidato Presiden Prabowo juga menunjukkan kuatnya kultur paternalistik dalam politik Indonesia. Dalam model paternalistik, pemimpin diposisikan sebagai figur “bapak bangsa” yang protektif, tegas, emosional, dan dianggap mengetahui apa yang terbaik bagi rakyat.Pola seperti ini memiliki akar panjang dalam sejarah politik Indonesia, terutama pada masa Presiden Soeharto. Pada era tersebut, stabilitas sosial dan loyalitas terhadap pemimpin sering dianggap lebih penting dibanding ruang kritik dan perdebatan terbuka.Presiden Prabowo memang memiliki gaya yang berbeda dengan Presiden Soeharto. Jika Soeharto dikenal sangat tenang dan penuh kontrol, Presiden Prabowo justru tampil lebih eksplosif, spontan, dan emosional. Namun keduanya memiliki kesamaan penting yaitu sama-sama membangun legitimasi melalui citra kepemimpinan kuat atau strong leader.Dalam konteks sosial Indonesia yang masih menghadapi ketidakpastian ekonomi, ketimpangan sosial,dan distrust terhadap elite politik, figur strong leader sering kali lebih mudah diterima dibanding pemimpin yang terlalu teknokratis dan prosedural.Media Sosial dan Politik KontroversiKontroversi pidato Presiden Prabowo juga tidak dapat dipisahkan dari logika media sosial. Di era digital, pidato politik telah berubah menjadi konten algoritmik. Potongan kalimat pendek lebih mudah menyebar dibanding penjelasan kebijakan yang panjang dan kompleks.Media sosial cenderung mengutamakan konflik, emosi, kemarahan,mdan sensasi. Karena itu, ucapan seperti “ndasmu etik” jauh lebih mudah viral dibanding pembahasan detail soal kebijakan fiskal atau reformasi birokrasi.Fenomena ini relevan dengan teori society of spectacle dari Guy Debord. Dalam teori tersebut, politik modern berubah menjadi pertunjukan simbolik. Yang paling menentukan bukan lagi kedalaman substansi, tetapi kemampuan menarik perhatian publik. Akibatnya, kontroversi justru dapat berubah menjadi kapital politik.Dalam konteks ini, gaya komunikasi Presiden Prabowo sangat sesuai dengan karakter politik digital kontemporer yaitu spontan dann emosional dan mudah dipersonalisasi.Risiko Politik Emosi terhadap DemokrasiMeski efektif secara elektoral, politik emosi juga memiliki risiko serius terhadap kualitas demokrasi. Dalam teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas, demokrasi sehat itu membutuhkan ruang kritik, diskusi rasional, penghormatan terhadap oposisi, dan argumentasi berbasis nalar publik.Namun dalam politik yang terlalu bertumpu pada emosi dan personalisasi, kritik sering dipahami sebagai serangan terhadap pemimpin, bukan bagian normal dari demokrasi.Pernyataan seperti:“Kalau tidak mau kerja sama jangan ganggu kami”menjadi contoh bagaimana oposisi dapat diposisikan sebagai penghambat stabilitas, bukan mitra demokratis.Selain itu, gaya komunikasi improvisasional juga berisiko memunculkan kebingungan publik. Kasus salah penyebutan kenaikan gaji guru 300 persen menunjukkan bagaimana satu kekeliruan spontan dapat dengan cepat menyebar lebih luas dibanding klarifikasinya. Dalam era post-truth politics, impresi emosional sering lebih berpengaruh dibanding ketepatan informasi.Demokrasi Indonesia Menuju Politik AfektifPidato-pidato Presiden Prabowo memperlihatkan bahwa politik Indonesia sedang mengalami transformasi besar. Politik hari ini semakin bergerak dari argumentasi menuju emosi, dari program menuju simbol, dari institusi menuju figur personal.Kontroversi pidato bukan lagi sekadar persoalan etika komunikasi atau salah ucap semata. Ia mencerminkan perubahan cara masyarakat memahami politik itu sendiri.Di era media sosial, pemimpin tidak lagi hanya dinilai dari kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari kemampuan membangun resonansi emosional dengan publik. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya: “Apakah pidato Prabowo kontroversial?” melainkan “Apakah demokrasi Indonesia sedang bergerak menuju model politik yang semakin emosional, personal, dan berbasis simbol?”Jika benar, maka pidato-pidato Presiden Prabowo mungkin bukan sekadar kontroversi sesaat, melainkan tanda perubahan besar dalam kultur demokrasi Indonesia kontemporer.