Ilustrasi magang. Foto: Generated by AISetiap tahun, jutaan mahasiswa Indonesia memasuki dunia magang dengan satu harapan sederhana: mendapatkan pengalaman kerja nyata yang akan membekali mereka sebelum terjun ke pasar kerja sesungguhnya. Namun di balik narasi "pengembangan diri" dan "kesempatan emas" yang kerap dilekatkan pada program magang, ada kenyataan lain yang jarang dibicarakan secara terbuka.Mahasiswa magang mengerjakan tugas penuh waktu. Mereka mengelola media sosial perusahaan, menyusun laporan keuangan, menjalankan kampanye pemasaran, bahkan mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan klien. Kontribusi mereka nyata dan terukur. Namun, apa kompensasi yang mereka terima? Sering kali nol rupiah, atau angka yang tidak cukup untuk menutup ongkos transportasi pulang pergi.Antara Pembelajaran dan PemanfaatanTidak semua program magang bermasalah. Ada perusahaan yang merancang program magang dengan serius: ada mentor yang mendampingi, ada kurikulum pembelajaran yang terstruktur, ada evaluasi berkala yang benar-benar bertujuan mengembangkan kompetensi peserta. Program seperti ini adalah investasi dua arah yang saling menguntungkan.Yang bermasalah adalah model magang yang menggunakan label "pembelajaran" sebagai pembenaran untuk mendapatkan tenaga kerja murah atau bahkan gratis. Ketika seorang mahasiswa magang mengerjakan pekerjaan yang dalam kondisi normal akan dibayarkan kepada karyawan tetap atau freelancer, pertanyaan etis yang mendasar perlu diajukan: Apakah ini masih bisa disebut program pengembangan, atau sudah masuk kategori eksploitasi?Ilustrasi magang. Foto: mojo cp/ShutterstockDalam perspektif manajemen sumber daya manusia, nilai sebuah pekerjaan tidak ditentukan oleh status orang yang mengerjakannya. Jika pekerjaan itu menghasilkan nilai ekonomi yang nyata bagi perusahaan, ada kewajiban moral, dan seharusnya legal, untuk memberikan kompensasi yang setimpal.Apa Kata Regulasi?Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang mengatur ketenagakerjaan, termasuk ketentuan tentang upah minimum. Namun, posisi mahasiswa magang berada di wilayah abu-abu yang selama ini dimanfaatkan oleh banyak perusahaan. Mereka bukan karyawan, sehingga ketentuan upah minimum dianggap tidak berlaku. Mereka bukan relawan, tetapi juga tidak diperlakukan sebagai profesional berbayar.Kekosongan regulasi ini menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik magang tanpa bayar atau dengan bayaran jauh di bawah standar hidup layak berlangsung secara masif dan tanpa konsekuensi hukum yang berarti.Beberapa negara sudah bergerak lebih jauh. Di Amerika Serikat, Departemen Tenaga Kerja menetapkan kriteria ketat untuk menentukan kapan sebuah magang boleh tidak dibayar, dan pelanggaran terhadap kriteria itu bisa berujung pada tuntutan hukum. Di beberapa negara Eropa, magang berbayar sudah menjadi standar industri, bukan pengecualian. Indonesia belum berada di titik itu, dan ketiadaan regulasi yang tegas adalah bagian dari masalahnya.Dampak yang Tidak TerlihatIlustrasi bekerja. Foto: ShutterstockAda dampak jangka panjang dari praktik magang tanpa kompensasi layak yang jarang masuk dalam perhitungan perusahaan. Mahasiswa dari keluarga yang mampu bisa dengan mudah mengambil magang tidak berbayar di perusahaan bergengsi, karena kebutuhan hidup mereka sudah ditanggung keluarga. Sementara mahasiswa dari keluarga yang harus membiayai sendiri kebutuhan sehari-harinya tidak punya kemewahan seperti itu.Artinya, sistem magang yang tidak kompetitif secara finansial secara sistematis menguntungkan mereka yang sudah berada dalam posisi privileged, dan menutup pintu bagi mereka yang justru paling membutuhkan pengalaman kerja berkualitas untuk bersaing di pasar kerja.Ini bukan hanya masalah keadilan individual. Ini adalah masalah struktural yang memperlebar kesenjangan akses terhadap kesempatan kerja berkualitas berdasarkan latar belakang ekonomi, bukan berdasarkan kompetensi.Tanggung Jawab yang Tidak Bisa Terus DialihkanSelama ini, tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi ini sering dialihkan kepada mahasiswa. Mereka diminta untuk lebih selektif memilih tempat magang. Mereka diminta untuk berani menegosiasikan kompensasi. Mereka diminta untuk memahami bahwa "pengalaman itu lebih berharga dari uang."Petugas penukaran uang menghitung uang Rupiah di sebuah gerai penukaran mata uang di Jakarta (12/5/2026). Foto: Bay Ismoyo/AFPNamun, pendekatan ini menempatkan beban perubahan pada pihak yang paling tidak memiliki daya tawar dalam relasi ini. Mahasiswa membutuhkan pengalaman untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka sering tidak punya pilihan selain menerima kondisi yang ditawarkan, terutama ketika persaingan mendapatkan tempat magang di perusahaan terkemuka sangat ketat.Perubahan yang bermakna perlu datang dari dua arah. Perusahaan perlu secara jujur mengevaluasi apakah program magang mereka benar-benar dirancang untuk mengembangkan peserta, atau sekadar mengisi kebutuhan operasional dengan biaya minimal. Regulasi perlu dipertegas untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan. Dan perguruan tinggi perlu lebih aktif dalam memastikan mitra magang mereka memenuhi standar etika yang layak sebelum merekomendasikan tempat tersebut kepada mahasiswanya.KesimpulanProgram magang yang dirancang dengan baik adalah salah satu jembatan terbaik antara pendidikan dan dunia kerja. Namun, program magang yang mengeksploitasi mahasiswa dengan dalih pengalaman adalah masalah etika dan keadilan yang tidak boleh terus dinormalisasi hanya karena sudah lama berlangsung.Industri perlu jujur pada diri sendiri: jika pekerjaan yang dikerjakan seorang peserta magang memiliki nilai ekonomi nyata bagi perusahaan, ada kewajiban untuk mengakui nilai itu dengan kompensasi yang setimpal. Pengalaman memang berharga, tapi tidak seharusnya datang dengan harga yang harus dibayar sepihak oleh mahasiswa yang paling membutuhkannya.