Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTOGabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) merespons pembentukan T Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Adapun hal yang menjadi kekhawatiran DSI adalah potensi kehilangan pasar jika pengelolaan DSI nantinya berjalan tidak baik.Adapun nantinya DSI merupakan badan usaha yang digunakan untuk mekanisme ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy satu pintu.“Kita akan kehilangan pasar kalau pengelolaan tidak bagus. Tambang beda dengan minyak sawit, kalau minyak sawit turunannya banyak sekali, ini yang harus hati-hati,” kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono kepada kumparan pada Minggu (24/5).Menurut Eddy, saat ini para eksportir sudah memiliki pasarnya masing-masing. Dengan mekanisme ekspor baru satu pintu, ia khawatir pasar tersebut hilang jika pengelolaan ekspor oleh DSI nantinya tidak sesuai.“Para eksportir biasanya sudah memiliki pasar sendiri-sendiri, jangan sampai kita akan kehilangan pasar kalau tidak bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.Eddy juga menjelaskan bahwa biasanya pesanan para importir minyak kelapa sawit biasanya memiliki permintaan khusus terkait komposisi. Dengan keberadaan DSI, Eddy masih mempertanyakan apakah hal serupa bisa dilayani oleh DSI.“Jadi industri yang sama belum tentu peranannya sama, apakah hal seperti ini bisa dilayani,” ujar Eddy.Selain itu, Eddy menjelaskan bahwa di Gapki tidak semua eksportir adalah perusahaan perkebunan yang juga mempunyai industri hilir. Selain itu, banyak juga perusahaan trading yang melayani volume ekspor yang tak terlalu besar ke negara tertentu. Dengan keberadaan DSI, Eddy mempertanyakan nasib perusahaan-perusahaan tersebut.“Banyak juga perusahaan trading atau trader-trader yang melayani volume tidak besar ke negara tertentu, dengan adanya badan bagaimana nasib perusahaan-perusahaan seperti ini,” kata Eddy,Adapun ketika ditanya apakah sudah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai mekanisme ekspor baru untuk minyak kelapa sawit, ia menyebut sudah ada sosialisasi. Namun demikian, diskusi belum terjadi.Jika nantinya sudah ada kesempatan berdiskusi dengan pemerintah, Eddy menuturkan bahwa ia akan menyampaikan beberapa kekhawatiran dan mencari solusinya.“Belum ada undangan, kalau ada meeting khusus, pasti yang kita sampaikan kemungkinan kendala yang akan terjadi kemudian bagaimana mengatasinya,” ujar Eddy.Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan teknis pelaksanaan ekspor komoditas strategis melalui BUMN ekspor. Nantinya, pelaksanaan akan dilaksanakan secara bertahap.Tahap pertama, ekspor masih akan dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembeli di luar negeri. Namun, Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN baru yang mengurus ekspor ini akan melakukan dokumentasi. Tahap awal akan diimplementasikan mulai 1 Juni 2026 selama 3 bulan.Barulah setelah tahap pertama dilakukan dan dievaluasi, tahap selanjutnya akan dilakukan pada 1 September 2026. Nantinya, dalam tahap kedua proses ekspor komoditas strategis akan secara menyeluruh dilakukan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia.Adapun pada tahap awal, komoditas strategis yang diekspor melalui Danantara Sumberdaya Indonesia hanya tiga yakni kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy. Namun, nantinya komoditas yang diekspor melalui BUMN ekspor itu akan bertambah.Selain itu, saat ini Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) baru terkait ekspor tiga komoditas tersebut. Nantinya, beleid itu berkaitan dengan baru dibentuknya badan ekspor khusus DSI.Menurut Budi, pemerintah tengah menyiapkan sistem baru ekspor komoditas melalui DSI sebagai badan ekspor. Skema itu diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas global, khususnya CPO.Dia juga mengatakan perubahan eksportir ke badan ekspor diharapkan dapat membuat harga komoditas Indonesia menjadi lebih baik di pasar internasional.