Sumber: https://khgt.muhammadiyah.or.id/ Secara prosedural, semuanya tampak rapi. Ada forum, ada ahli, ada kementerian, ada konferensi pers. Tetapi di balik kerapian administratif itu, ada satu masalah yang jarang disentuh secara serius: apakah negara sungguh-sungguh membuka ruang ijtihad, atau hanya sedang mempertahankan otoritas kalendernya sendiri?Pertanyaan ini penting diajukan ketika Muhammadiyah melalui Kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT menetapkan Idul fitri 1447 H berbeda dengan pemerintah, sementara Iduladha pada tahun yang sama justru jatuh pada tanggal yang sama. Bagi masyarakat awam, situasi ini terlihat membingungkan. Kalau Muhammadiyah berbeda metode dengan pemerintah, mengapa Idul fitri berbeda tetapi Iduladha sama?Jawaban teknisnya sederhana: karena posisi hilal pada awal Syawal berada dalam wilayah kritis. Menurut KHGT, hilal secara global sudah memenuhi parameter. Tetapi menurut kriteria MABIMS yang dipakai pemerintah, hilal di Indonesia belum memenuhi ambang visibilitas dan tidak terlihat dalam rukyat. Maka Muhammadiyah menetapkan Idul fitri pada Jumat, 20 Maret 2026, sedangkan pemerintah menetapkannya pada Sabtu, 21 Maret 2026.Namun pada awal Zulhijah, posisi hilal sudah cukup tinggi dan memenuhi kriteria kedua sistem. Karena itu, baik Muhammadiyah maupun pemerintah sama-sama menetapkan Iduladha pada Rabu, 27 Mei 2026.Di sini letak pelajaran pentingnya. Perbedaan bukan lahir dari keinginan Muhammadiyah untuk berbeda, melainkan dari perbedaan metodologi. Kesamaan Iduladha juga bukan bukti bahwa metode pemerintah paling benar, melainkan karena kondisi astronomis saat itu kebetulan memenuhi dua kriteria sekaligus.Sayangnya, negara sering gagal menjelaskan hal ini secara jernih kepada publik. Akibatnya, setiap kali Muhammadiyah berbeda, yang muncul bukan pendidikan metodologis, melainkan kegaduhan sosial. Muhammadiyah dituding ingin mendahului, tidak kompak, atau memecah umat. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah negara belum cukup dewasa mengelola perbedaan ijtihad secara adil.Negara Memelihara Persatuan SemuPemerintah selalu memakai bahasa persatuan ketika bicara penetapan hari raya. Sidang isbat disebut sebagai forum bersama. Keputusan resmi disebut sebagai jalan menjaga kebersamaan umat. Tetapi kita perlu bertanya lebih tajam: persatuan macam apa yang dimaksud negara?Apakah persatuan berarti semua ormas harus tunduk pada keputusan pemerintah? Apakah persatuan berarti perbedaan metodologi hanya boleh didengar, tetapi tidak sungguh-sungguh dipertimbangkan? Apakah persatuan berarti kalender negara harus menjadi ukuran utama, sementara ijtihad ormas yang berbeda diperlakukan sebagai pengecualian sosial? Jika demikian, itu bukan persatuan. Itu penyeragaman.Persatuan yang sejati tidak takut pada perbedaan. Persatuan yang dewasa tidak memaksa semua orang menempuh satu jalan. Persatuan yang sehat memberi ruang bagi Muhammadiyah, NU, Persis, dan ormas lain untuk menjelaskan dasar ijtihadnya masing-masing tanpa dicurigai sebagai ancaman bagi umat.Masalahnya, negara kita sering memaknai keteraturan sebagai kesamaan. Seolah-olah umat baru dianggap rukun jika semua merayakan hari raya pada tanggal yang sama. Padahal umat bisa saja sama tanggal, tetapi tetap miskin kedewasaan. Sebaliknya, umat bisa berbeda tanggal, tetapi tetap bersaudara jika perbedaan itu dipahami dengan ilmu dan adab.Pemerintah perlu berhenti menjadikan keseragaman sebagai ukuran utama harmoni. Sebab dalam tradisi Islam, perbedaan ijtihad bukan penyakit. Yang menjadi penyakit adalah ketika negara terlalu dominan menentukan mana yang dianggap “resmi” dan mana yang secara halus dianggap “menyimpang dari kebersamaan”.Musyawarah atau Stempel Administratif?Selama ini sidang isbat sering dipuji sebagai forum musyawarah. Tetapi secara kritis, kita perlu mempertanyakan kualitas musyawarah itu. Jika berbagai ormas diundang, tetapi keputusan akhirnya hampir selalu mengikuti kriteria pemerintah, apakah itu benar-benar musyawarah? Atau hanya mekanisme administratif untuk memberi kesan bahwa semua pihak telah dilibatkan?Musyawarah yang sejati seharusnya membuka kemungkinan perubahan. Ia bukan sekadar mendengar pendapat, lalu tetap berjalan dengan keputusan yang sudah hampir pasti. Jika Muhammadiyah hadir dengan KHGT, seharusnya negara tidak hanya mencatatnya sebagai “perbedaan pandangan”, lalu mengumumkan hasil versi MABIMS seperti biasa. Negara perlu menguji secara terbuka: apa kekuatan KHGT? Apa kelemahan MABIMS? Apakah kalender lokal masih memadai untuk umat Islam yang hidup dalam dunia global? Apakah sidang isbat masih relevan jika kalender bisa dihitung jauh hari dengan akurasi tinggi?Pertanyaan-pertanyaan itu jarang menjadi pusat percakapan negara. Yang sering terjadi, pemerintah sibuk mengelola hasil akhir, tetapi tidak cukup berani menggugat fondasi metodologinya sendiri.Di sinilah kritik terhadap pemerintah menjadi penting. Negara tampak lebih nyaman menjadi pengumuman tanggal daripada menjadi arsitek pembaruan kalender Islam. Negara sibuk menjaga prosedur, tetapi lambat membangun terobosan. Negara berbicara tentang musyawarah, tetapi belum tentu siap ketika musyawarah itu menuntut perubahan paradigma.Pemerintah Terlalu Bertahan pada Logika LokalKHGT Muhammadiyah menawarkan cara pandang global, bumi dipandang sebagai satu kesatuan matlak. Jika hilal secara global sudah memenuhi kriteria tertentu, bulan baru dapat ditetapkan secara global. Ini adalah cara berpikir yang sejalan dengan dunia modern yang saling terhubung.Sementara itu, pemerintah masih bertahan pada pendekatan lokal melalui MABIMS dan rukyat di wilayah Indonesia. Pendekatan ini tentu punya dasar. Tetapi persoalannya, apakah pendekatan itu masih cukup menjawab kebutuhan umat hari ini?Umat Islam tidak lagi hidup dalam ruang lokal yang tertutup. Mobilitas manusia lintas negara semakin tinggi. Pendidikan, bisnis, penerbangan, pekerjaan, dan komunikasi telah bergerak secara global. Kalender tidak lagi hanya dibutuhkan untuk menentukan kapan salat Id, tetapi juga untuk menyusun agenda sosial, ekonomi, pendidikan, administrasi, bahkan hubungan internasional umat Islam.Dalam konteks itu, pemerintah terlihat terlalu lamban. Negara masih sibuk memastikan apakah hilal terlihat di Indonesia, sementara Muhammadiyah sudah mengajukan pertanyaan yang lebih jauh: bisakah umat Islam memiliki kalender global yang pasti, ilmiah, dan terencana? Pertanyaan itu bukan pertanyaan kecil, tetapi pertanyaan peradaban.Pemerintah seharusnya tidak defensif terhadap KHGT. Pemerintah seharusnya melihat KHGT sebagai tawaran serius untuk memperbarui tata kelola kalender Islam. Tetapi selama negara hanya ingin mempertahankan mekanisme yang sudah mapan, maka setiap gagasan baru akan mudah dianggap sebagai gangguan.Negara Gagal Mendidik Publik tentang Perbedaan MetodeSalah satu kegagalan terbesar pemerintah dalam polemik kalender adalah rendahnya pendidikan publik. Umat hanya diberi pengumuman: besok puasa, besok Lebaran, besok Iduladha. Tetapi umat jarang diberi penjelasan metodologis yang memadai.Akibatnya, masyarakat membaca perbedaan dengan prasangka. Muhammadiyah dianggap ingin berbeda. Pemerintah dianggap paling sah. Ormas yang tidak mengikuti negara dianggap kurang kompak. Padahal, perbedaan Idul fitri dan kesamaan Iduladha pada 1447 H justru menjadi contoh penting bahwa keputusan hari raya bergantung pada kriteria yang digunakan.Ketika Idul fitri berbeda, publik perlu dijelaskan bahwa posisi hilal berada di wilayah batas: memenuhi KHGT secara global, tetapi belum memenuhi MABIMS secara lokal. Ketika Iduladha sama, publik perlu dijelaskan bahwa posisi hilal memenuhi kedua kriteria sekaligus. Maka kesamaan tanggal bukan berarti perbedaan metodologi selesai.Namun penjelasan seperti ini tidak cukup kuat hadir dalam komunikasi negara. Pemerintah lebih sering tampil sebagai otoritas pengumuman, bukan sebagai pendidik nalar publik. Padahal, negara yang sehat bukan hanya negara yang mampu memutuskan, tetapi juga negara yang mampu mencerdaskan warga.Jika setiap tahun kegaduhan kalender terus berulang, jangan hanya salahkan masyarakat. Salahkan juga negara yang gagal membangun literasi falak secara luas, sederhana, dan adil.Muhammadiyah Tidak Membangkang, Muhammadiyah BerijtihadAda kecenderungan berbahaya dalam cara sebagian pihak memandang Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah berbeda dari pemerintah, perbedaan itu sering dibaca sebagai pembangkangan. Ini cara berpikir yang keliru.Muhammadiyah bukan kelompok liar tanpa metodologi. Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih, ahli falak, tradisi keilmuan, dan sejarah panjang ijtihad. Keputusan Muhammadiyah bukan keputusan emosional. Ia lahir dari proses ilmiah dan keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan.Maka ketika Muhammadiyah menetapkan Idul fitri lebih awal melalui KHGT, itu bukan karena Muhammadiyah ingin mendahului pemerintah. Itu karena kriteria yang dipakai Muhammadiyah menghasilkan keputusan demikian. Ketika Iduladha jatuh sama dengan pemerintah, itu juga bukan karena Muhammadiyah akhirnya “ikut” pemerintah. Itu karena kondisi hilal memenuhi parameter KHGT dan MABIMS sekaligus.Dengan kata lain, Muhammadiyah tidak sedang mengejar perbedaan. Muhammadiyah sedang konsisten pada metode.Pemerintah seharusnya menghormati konsistensi ini. Jangan sampai negara secara formal mengakui kebebasan beragama, tetapi secara sosial membiarkan ijtihad ormas diposisikan sebagai sumber kegaduhan. Negara harus melindungi ruang ijtihad, bukan hanya mengelola mayoritas suara.Kepastian Kalender Adalah Kebutuhan Umat, Bukan Kemewahan IntelektualSalah satu keunggulan KHGT adalah tawaran kepastian. Kalender dapat disusun jauh hari. Umat bisa merencanakan agenda ibadah, pendidikan, pekerjaan, transportasi, dan ekonomi dengan lebih baik.Pemerintah seharusnya serius melihat aspek ini. Jangan menganggap kalender hanya sebagai urusan ritual. Kalender adalah infrastruktur sosial. Ia memengaruhi sekolah, kantor, pasar, perjalanan, cuti, mudik, kegiatan masjid, agenda keluarga, bahkan pelayanan publik.Ketidakpastian kalender menjelang hari raya sering merugikan masyarakat biasa. Orang harus menunggu keputusan mendadak. Sekolah menyesuaikan agenda. Pekerja bingung mengatur cuti. Pedagang menebak-nebak puncak keramaian. Keluarga menyusun rencana mudik dengan penuh ketidakpastian.Di tengah dunia modern yang menuntut perencanaan, negara seharusnya malu jika kalender keagamaan terus dikelola secara reaktif. Pemerintah harus berani bertanya: apakah sistem yang sekarang masih paling maslahat? Atau jangan-jangan negara bertahan bukan karena sistem itu paling baik, tetapi karena ia paling nyaman secara birokratis?KHGT memaksa pemerintah keluar dari zona nyaman itu. Dan mungkin di situlah letak persoalannya. Bukan karena KHGT lemah, tetapi karena KHGT menuntut negara berpikir lebih jauh daripada sekadar menggelar sidang isbat tahunan.Jangan Berlindung di Balik Kata “Umat”Pemerintah sering memakai kata “umat” untuk membenarkan keputusan tunggal. Katanya demi umat. Demi kebersamaan umat. Demi tidak membingungkan umat. Tetapi pertanyaan kritisnya: umat yang mana?Umat Islam Indonesia tidak tunggal secara metodologis. Ada warga Muhammadiyah, NU, Persis, dan berbagai kelompok lain. Ada yang mengikuti rukyat, ada yang mengikuti hisab. Ada yang menerima matlak lokal, ada yang mulai mempertimbangkan matlak global. Jika negara sungguh bicara atas nama umat, negara harus mengakui keberagaman itu dengan adil.Jangan sampai kata “umat” dipakai untuk menekan ijtihad yang berbeda. Jangan sampai “kebersamaan” dipakai untuk membungkam pembaruan. Jangan sampai “ketertiban” menjadi alasan untuk mempertahankan sistem yang tidak pernah dievaluasi secara serius.Negara harus membedakan antara mengatur administrasi dan menguasai ijtihad. Negara boleh menetapkan hari libur resmi. Tetapi negara tidak boleh menciptakan suasana sosial yang membuat warga merasa bersalah ketika mengikuti keputusan ormasnya sendiri.Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih rendah hati. Otoritas negara tidak otomatis lebih unggul daripada otoritas ilmu. Keputusan administratif tidak otomatis mengalahkan kedalaman metodologis. Sidang isbat tidak boleh menjadi alat untuk menundukkan keberagaman ijtihad.Idul fitri Berbeda, Idul adha SamaKasus 1447 H sangat penting karena membongkar tuduhan bahwa Muhammadiyah hanya ingin berbeda. Kalau Muhammadiyah memang ingin berbeda, tentu Iduladha juga akan dibuat berbeda. Tetapi faktanya tidak. Iduladha sama karena data astronomis memenuhi kriteria kedua sistem.Ini harus menjadi tamparan bagi mereka yang selama ini menuduh Muhammadiyah sebagai sumber perpecahan kalender. Perbedaan Idul fitri bukan karena Muhammadiyah keras kepala. Kesamaan Iduladha bukan karena Muhammadiyah melunak. Keduanya lahir dari konsistensi metode.Justru dari sini pemerintah seharusnya belajar bahwa publik perlu diberi pemahaman berbasis kriteria. Jangan hanya menyampaikan hasil akhir. Jelaskan mengapa pada Syawal terjadi perbedaan, mengapa pada Zulhijah terjadi kesamaan, dan apa konsekuensi metodologisnya.Tanpa itu, negara hanya akan mengulang pola lama: mengumumkan keputusan, membiarkan masyarakat gaduh, lalu mengulang kegaduhan yang sama pada tahun berikutnya.Pemerintah Harus Naik KelasKHGT adalah ujian bagi pemerintah. Bukan hanya ujian teknis, tetapi ujian intelektual dan politik. Apakah pemerintah berani berdialog dengan gagasan baru? Apakah pemerintah siap mengevaluasi sistem lama? Apakah pemerintah mampu mengelola perbedaan tanpa memaksakan keseragaman? Apakah pemerintah bersedia menjadi pendidik publik, bukan sekadar pengumum tanggal?Sebagai kader Muhammadiyah, saya melihat KHGT sebagai keberanian tajdid. Ia adalah ikhtiar untuk membawa kalender Islam menuju kepastian, rasionalitas, dan cakrawala global. KHGT mungkin belum diterima semua pihak. Tetapi gagasan ini tidak layak diperlakukan sebagai gangguan. Ia harus diperlakukan sebagai tawaran serius untuk masa depan kalender Islam.Idulfitri yang berbeda dan Iduladha yang sama memberi pelajaran penting yang menentukan bukan selera organisasi, melainkan metode. Ketika kriteria berbeda membaca hilal pada posisi kritis, hasilnya bisa berbeda. Ketika hilal memenuhi semua kriteria, hasilnya bisa sama.Maka kritik utama seharusnya diarahkan kepada pemerintah yang terlalu lama berlindung di balik prosedur, tetapi belum cukup berani melakukan pembaruan. Negara harus berhenti memaknai persatuan sebagai penyeragaman. Negara harus berhenti memperlakukan sidang isbat sebagai panggung final otoritas. Negara harus mulai membuka ruang dialog metodologis yang sungguh-sungguh, setara, dan berani.Sebab umat tidak hanya membutuhkan pengumuman kapan Lebaran. Umat membutuhkan pendidikan tentang mengapa Lebaran ditetapkan. Umat tidak hanya membutuhkan kalender resmi. Umat membutuhkan kalender yang pasti, ilmiah, adil, dan menghormati keberagaman ijtihad.Pada akhirnya, polemik KHGT bukan hanya tentang hilal. Ia adalah cermin cara negara memperlakukan ilmu, ijtihad, dan perbedaan.Dan sampai hari ini, harus diakui dengan jujur: dalam urusan kalender Hijriah, Muhammadiyah telah berani membaca langit dengan ilmu, sementara pemerintah masih terlalu nyaman menunggu langit sambil mempertahankan status quo.