Ilustrasi pamer kekayaan atau flexing. Foto: jesterpop/ShutterstockDi tengah antrean panjang pencari kerja, gelombang PHK di sejumlah sektor, dan harga kebutuhan pokok yang terus menggerus daya beli masyarakat, media sosial justru dipenuhi potret lain: pejabat publik memamerkan gaya hidup mewah.Ada yang mengunggah perjalanan luar negeri, koleksi barang bermerek, kendaraan premium, hingga pesta keluarga dengan kemewahan yang sulit dibayangkan sebagian besar masyarakat hari ini. Fenomena ini bukan sekadar soal “hak menikmati hasil kerja”, melainkan menyangkut sensitivitas sosial dan moralitas jabatan publik.Sebab ketika rakyat diminta berhemat, pejabat seharusnya menjadi orang pertama yang menunjukkan empati.Fenomena flexing pejabat publik sebenarnya bukan hal baru. Namun di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat pascapandemi, kenaikan harga pangan, dan ketidakpastian lapangan kerja, perilaku pamer kemewahan menjadi terasa jauh lebih problematik. Ia tidak lagi dipandang sebagai gaya hidup pribadi, tetapi simbol jarak antara elite dan rakyat.Dalam konteks birokrasi modern, pejabat publik bukan sekadar administrator negara. Mereka adalah representasi etika pelayanan publik. Apa yang mereka tampilkan di ruang publik ikut membentuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.Ketika seorang pejabat mempertontonkan kemewahan secara berlebihan, publik tidak hanya melihat barang mahal. Publik melihat kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan akses ekonomi, bahkan potensi konflik kepentingan.Di era digital, persepsi publik bergerak lebih cepat daripada klarifikasi resmi.Kasus demi kasus yang pernah mencuat menunjukkan pola yang sama. Flexing sering kali menjadi pintu masuk terbongkarnya persoalan yang lebih besar: ketidakpatuhan pajak, gratifikasi, relasi bisnis keluarga, hingga gaya hidup yang tak sebanding dengan profil penghasilan resmi.Karena itu, publik kini semakin kritis. Mereka tidak lagi menilai pejabat hanya dari pidato dan pencitraan formal, tetapi juga dari jejak digital sehari-hari.Ironisnya, sebagian pejabat tampak belum menyadari bahwa jabatan publik membawa konsekuensi etik yang berbeda dari warga biasa. Semakin tinggi posisi seseorang dalam birokrasi atau politik, semakin besar pula tuntutan keteladanan sosial yang melekat padanya.Di banyak negara, pejabat publik justru menjaga penampilan sederhana untuk menghindari kesan berjarak dengan masyarakat. Kesederhanaan bukan sekadar pencitraan, melainkan bagian dari legitimasi moral kekuasaan.Indonesia pernah memiliki tradisi itu.Publik masih mengingat figur-figur pejabat yang hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan berhati-hati menjaga citra pribadi. Kesederhanaan menjadi simbol integritas. Hari ini, nilai itu perlahan tergeser oleh budaya eksistensi media sosial yang mengukur pengaruh dari kemewahan visual.Padahal media sosial memiliki efek psikologis yang kuat di tengah kondisi ekonomi sulit. Ketika masyarakat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, konten flexing pejabat dapat memicu rasa frustrasi sosial. Ia memperlihatkan kontras tajam antara kehidupan elite dan realitas sehari-hari rakyat.Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya bagi demokrasi.Kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat terkikis bukan hanya karena korupsi, tetapi juga karena hilangnya empati sosial. Rakyat ingin dipimpin oleh orang yang memahami kesulitan mereka, bukan yang sibuk mempertontonkan privilege.Survei berbagai lembaga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kepercayaan publik menjadi modal utama pemerintahan. Ketika trust menurun, legitimasi kebijakan ikut melemah. Program pemerintah yang sebenarnya baik pun lebih mudah dicurigai publik.Karena itu, persoalan flexing tidak bisa diremehkan sebagai urusan pribadi. Ini adalah isu tata kelola pemerintahan dan etika pelayanan publik.Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen pengawasan, mulai dari laporan harta kekayaan, pengawasan internal, hingga kode etik ASN dan pejabat negara. Namun tantangan terbesar hari ini bukan sekedar regulasi, melainkan budaya kekuasaan.Selama kemewahan masih dianggap simbol kesuksesan pejabat, fenomena flexing akan terus berulang. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma bahwa kehormatan pejabat publik tidak diukur dari barang yang dipamerkan, melainkan dari integritas, empati, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rakyat sesungguhnya tidak menuntut pejabat hidup miskin. Publik hanya ingin melihat kepekaan.Karena jabatan publik pada dasarnya adalah amanah sosial. Dan amanah sosial tidak pernah cocok dipertontonkan dengan kemewahan yang berlebihan.Mungkin inilah saatnya para pejabat memahami satu hal sederhana: di tengah rakyat yang sedang menahan belanja, flexing bukan lagi soal gaya hidup, tetapi soal krisis empati.