Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan Konferensi Pers Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026). Foto: Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan ada perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditugaskan ikut mengawasi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).Purbaya menilai kurang pas kalau yang diberi penugasan mengawasi PT DSI setingkat Wakil Menteri (Wamen) atau Direktur Jenderal (Dirjen). Ia ingin perwakilan Kemenkeu di perusahaan BUMN yang mengelola ekspor CPO hingga batu bara itu bisa memiliki posisi teknis yang dapat mengawasi detail laporan.“Tapi levelnya belum dibicarakan, penugasan bentuknya, belum tau (siapa) harusnya dia bisa lebih detail, kalau Wamen atau Dirjen pasti makan gaji buta tuh, enggak ngapa-ngapain datang sebulan sekali itu yang saya enggak mau," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5)."Yang saya mau adalah dia lihat detail laporannya dan lapor ke, kalau orang Menkeu ya lapor ke kita on reguler basis sehingga penyelewengan atau praktik yang diluar yang diinginkan bisa termonitor, terdeteksi secepat mungkin,” tambahnya.Purbaya menekankan PT DSI memang perlu pengawasan yang ketat. Nantinya tidak hanya dari Kemenkeu saja, tetapi ada juga perwakilan instansi lain yang mengawasi PT DSI.“Sekarang gini, kan market atau orang-orang, pengamat bilang kan nanti kalau enggak jadi monopoli sendiri, enggak efektif, malah di tempat korupsi baru gitu jadi mesti ada banyak orang yang ngawasin di situ jadi akan lebih bagus,” ujar Purbaya.Senada, COO Danantara Dony Oskaria menjelaskan penempatan perwakilan tak hanya dari Kemenkeu. Terdapat pula perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi/BKPM.“Nah untuk menambah sumber daya manusia yang kami miliki kami juga dibantu oleh Kementerian Keuangan menempatkan orang juga di dalam Danantara Sumberdaya Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan juga BKPM,” kata Dony.“Jadi ini tidak hanya independen dilakukan oleh dalam Danantara tetapi juga kita mengharapkan support juga dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penataan ekspor sumber daya alam kita ke depannya,” lanjutnya.