Ilustrasi pekerja migran. Foto: Dr David Sing/ShutterstockBagi sebagian masyarakat, menjadi pekerja migran bukan sekadar pilihan pekerjaan, melainkan juga jalan terakhir untuk mengubah nasib keluarga. Dari desa-desa di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, hingga Sulawesi, ribuan orang meninggalkan kampung halaman dengan mimpi sederhana: memperoleh penghasilan yang lebih baik, membangun rumah, menyekolahkan anak, atau membantu orang tua.Namun, di balik mimpi itu, tidak sedikit yang justru terjebak dalam penderitaan. Ada yang paspornya ditahan, mengalami kekerasan, dipaksa bekerja di sektor ilegal, menjadi korban perdagangan manusia, bahkan meninggal dunia di negeri orang tanpa perlindungan yang memadai. Fenomena ini bukan lagi cerita sporadis, melainkan persoalan nasional yang harus dipandang sebagai krisis perlindungan warga negara.Pengalaman mendampingi TKI asal Binjai, Sumatera Utara, yang menghadapi persoalan di Kamboja—membuka mata penulis bahwa persoalan pekerja migran cukup kompleks. Karena itu, isu perlindungan tenaga kerja migran tidak boleh dipandang sekadar isu ketenagakerjaan. Ini adalah persoalan kemanusiaan, martabat bangsa, dan tanggung jawab konstitusional negara.Selama bertahun-tahun, pekerja migran Indonesia sering disebut sebagai “pahlawan devisa”. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Remitansi atau kiriman uang dari pekerja migran memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Menurut data Bank Indonesia dan Bank Dunia, remitansi pekerja migran Indonesia mencapai miliaran USD setiap tahun. Uang tersebut turut menopang konsumsi rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga perputaran ekonomi di daerah.Ironisnya, kontribusi besar itu tidak selalu diikuti oleh perlindungan yang memadai. Banyak pekerja migran justru berangkat melalui jalur nonprosedural karena minimnya informasi, lemahnya pengawasan, dan maraknya sindikat perekrutan ilegal. Kondisi ini diperparah oleh berkembangnya kejahatan transnasional berbasis digital.Online ScamIlustrasi penipuan melalui smartphone. Foto: panuwat phimpha/ShutterstockDalam beberapa tahun terakhir, banyak warga Indonesia direkrut ke negara-negara tertentu dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Faktanya, mereka dipaksa bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam. Sebagian korban bahkan mengalami penyiksaan fisik dan tekanan psikologis. Kasus-kasus di Kamboja, Myanmar, Laos, dan beberapa negara lain menunjukkan bahwa modus eksploitasi terhadap pekerja migran semakin modern dan terorganisir.Sejauh ini kita terlalu fokus pada penanganan setelah masalah terjadi. Padahal, perlindungan pekerja migran harus dimulai sejak sebelum keberangkatan. Sistem perlindungan tidak boleh bersifat reaktif, tetapi preventif dan terintegrasi. Sosiolog Anthony Giddens pernah mengatakan bahwa globalisasi menciptakan “dunia yang saling terhubung tapi penuh risiko baru”. Dalam konteks pekerja migran, globalisasi memang membuka peluang kerja lintas negara, tetapi sekaligus meningkatkan risiko eksploitasi manusia.Karena itu, perlindungan pekerja migran tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif. Dibutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, diplomatik, hukum, bahkan keamanan nasional. Negara harus memastikan bahwa setiap warga yang bekerja ke luar negeri memiliki dokumen lengkap, kontrak kerja yang jelas, akses bantuan hukum, perlindungan kesehatan, serta jalur komunikasi darurat.Pemerintah daerah juga tidak boleh lepas tangan. Banyak calon pekerja migran berasal dari wilayah dengan tingkat kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Di sinilah pentingnya edukasi publik secara masif agar masyarakat memahami risiko bekerja secara ilegal di luar negeri.Salah satu ancaman terbesar bagi pekerja migran saat ini adalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Banyak korban direkrut melalui media sosial, grup percakapan digital, atau jaringan informal dengan janji pekerjaan yang mudah dan gaji besar. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator komputer, customer service, atau staf di perusahaan digital. Kenyataannya, sesampainya di negara tujuan, mereka dipaksa bekerja dalam operasi penipuan daring, perjudian ilegal, hingga eksploitasi digital.Ilustrasi perdagangan manusia. Foto: ShutterstockPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui International Organization for Migration (IOM) menyebut perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional paling menguntungkan di dunia setelah perdagangan narkotika dan senjata. Yang memprihatinkan, korban perdagangan orang sering kali berasal dari kelompok masyarakat yang paling rentan: anak muda, warga desa, dan keluarga miskin. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang diperdagangkan. Karena itu, pemberantasan TPPO harus menjadi prioritas nasional.Mengoptimalkan Peran “Negara”Negara harus bertindak tegas terhadap sindikat perekrutan ilegal, oknum penyalur tenaga kerja, maupun pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari penderitaan warga negara sendiri. Perlindungan pekerja migran juga membutuhkan diplomasi yang kuat. Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia harus menjadi rumah aman bagi warga negara yang mengalami masalah di luar negeri.Pengalaman kami memulangkan TKI, koordinasi intensif dengan KBRI menjadi faktor penting dalam proses tersebut. Ini menunjukkan bahwa kehadiran negara melalui perwakilan diplomatik sangat menentukan keselamatan warga negara di luar negeri. Namun, tantangan yang dihadapi perwakilan Indonesia juga tidak ringan.Jumlah kasus yang besar sering kali tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia. Karena itu, penguatan kapasitas diplomasi untuk melindungi warga negara harus menjadi agenda penting bagi pemerintah. Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, pernah mengatakan bahwa ukuran sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut melindungi kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, pekerja migran merupakan kelompok rentan yang membutuhkan keberpihakan nyata dari negara.Perkembangan teknologi digital berdampak ganda terhadap isu pekerja migran. Di satu sisi, media sosial membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah korban untuk meminta bantuan. Banyak kasus pekerja migran akhirnya mendapat perhatian publik karena viral di media sosial. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi alat utama untuk perekrutan secara ilegal.Ilustrasi pekerja migran. Foto: Hafiz Johari/ShutterstockSindikat perdagangan orang kini menggunakan platform digital untuk menjaring korban. Mereka membuat iklan lowongan kerja palsu dengan tampilan profesional dan iming-iming penghasilan yang fantastis. Karena itu, literasi digital menjadi sangat penting. Masyarakat harus diajarkan untuk memverifikasi informasi lowongan kerja, memahami prosedur legal bekerja di luar negeri, dan mengenali modus penipuan daring.Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi perlindungan pekerja migran, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Masih ada tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan, serta minimnya koordinasi antarinstansi. Ke depan, diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pekerja migran Indonesia, antara lain:Agenda MendesakPertama, memperkuat sistem perekrutan legal. Pemerintah harus memastikan seluruh proses perekrutan dilakukan secara transparan dan terverifikasi. Calon pekerja migran harus memperoleh pelatihan yang memadai sebelum diberangkatkan. Kedua, memperkuat pengawasan digital. Negara harus aktif memantau iklan lowongan kerja ilegal di media sosial dan platform digital lainnya. Ketiga, memperkuat diplomasi perlindungan. KBRI dan konsulat harus memiliki sistem respons cepat terhadap laporan warga negara yang bermasalah di luar negeri.Keempat, memperkuat kerja sama internasional. Perlindungan pekerja migran membutuhkan kerja sama lintas negara untuk memberantas perdagangan orang dan kejahatan transnasional. Kelima, memperkuat ekonomi domestik. Selama lapangan kerja di dalam negeri masih terbatas, arus pekerja migran akan terus tinggi. Karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus mampu menciptakan pekerjaan layak bagi masyarakat.Kesimpulannya, upaya menyelamatkan TKI bukan hanya soal memulangkan orang ke tanah air. Lebih dari itu, ini adalah upaya menjaga kehormatan negara, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan bahwa tidak ada warga Indonesia yang merasa sendirian ketika menghadapi penderitaan di negeri orang.