Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di acara dialog kesehatan "Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Steong Liver" di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparanMenteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, menyiapkan kebijakan yang memungkinkan skrining hingga pengobatan hepatitis dapat dilakukan di tingkat Puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses layanan kesehatan sekaligus mempercepat deteksi dini penyakit hepatitis di Indonesia.Budi mengatakan capaian skrining hepatitis di Indonesia masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). WHO menargetkan 90 persen kasus hepatitis dapat terdeteksi melalui skrining, tapi Indonesia masih berada di kisaran 10 persen.“Targetnya WHO harusnya tuh sembilan puluh persen hepatitis itu di-screening, ditemukan. Indonesia enggak tahu mungkin sepuluh persenan, dunia juga masih sangat rendah. Rendah sekali,” kata Budi dalam dialog kesehatan Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Strong Liver di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026).Selain itu, Budi juga menyoroti rendahnya capaian pengobatan bagi pasien yang telah terdeteksi. WHO menargetkan 80 persen pasien mendapatkan terapi, tapi realisasinya masih jauh dari angka tersebut.“Yang di-treatment targetnya 80% yang direalisasi mungkin enggak tahu 5% atau 3% atau 1%. Jadi gap-nya masih jauh,” ujarnya.Ilustrasi Hepatitis. Foto: ShutterstockUntuk mengejar ketertinggalan tersebut, Kementerian Kesehatan berencana merevisi regulasi agar layanan skrining hingga pengobatan awal hepatitis bisa dilakukan di Puskesmas oleh dokter umum yang telah dilatih.“Kebijakan kelima yang saya mau minta Pak Andi cepat lakukan adalah cepat kita ubah PMK-nya kita perbaiki agar semua screening itu yang awal bisa dilakukan di Puskesmas,” kata Budi.Ia menyebut model tersebut mengacu pada praktik di Thailand, di mana dokter umum dilatih untuk menangani kasus sederhana sehingga tidak semua pasien harus dirujuk ke rumah sakit.“Dokter GP-nya sama seperti Thailand kita enggak usah kayak Rwanda lah, di mana GP-nya di-train. Sehingga ada basic yang dia bisa ambil di-treat di Puskesmas selesai kasih TDF ya. Kalau yang complicated cases baru diangkat ke atas,” ujarnya.Sebelumnya, Budi juga menjelaskan pemerintah telah lebih dulu menjalankan sejumlah kebijakan berkaitan dengan penanganan hepatitis. Kebijakan pertama adalah imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan pada 2023.“Kemudian yang kedua adalah kita memberikan profilaksis ke ibunya, Tenofovir gitu ya supaya tidak menularkan,” ujarnya.Kebijakan ketiga adalah memasukkan skrining hepatitis ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG), termasuk pemeriksaan HBsAg dan deteksi dini fibrosis. Sementara kebijakan keempat adalah penerapan Nutri-Level untuk mengendalikan faktor risiko penyakit hati akibat konsumsi gula, garam, dan lemak.“Kemudian yang ketiga CKG kita masukkan screening untuk HBsAg ya apakah dia terkena infeksi dan juga apakah dia ada early fibrosis. Kemudian yang keempat kita lakukan untuk apa CKG nutri-level,” kata Budi.Ia menegaskan perluasan layanan ke Puskesmas penting dilakukan karena jumlah penderita hepatitis yang besar dan tidak mungkin seluruhnya ditangani di rumah sakit.“Karena enggak mungkin kita taruh di lima ratus empat belas kabupaten kota rumah sakit karena ini ada jutaan and people die and people die fibrosis out there padahal obatnya sudah ada,” ujarnya.Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di acara dialog kesehatan "Bicara Tentang Hati: Solid Habit, Steong Liver" di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Foto: Jeni Ritanti/kumparanDalam kesempatan yang sama, Budi juga menyinggung rencana pemanfaatan alat USG di Puskesmas untuk membantu deteksi dini gangguan hati selain pemeriksaan darah.Selain itu, Budi juga menyoroti kesenjangan harga obat hepatitis di Indonesia yang dinilai masih jauh lebih mahal dibanding harga global.“Harga obat di Indonesia itu tuh masih catatan saya dua kali sampai enam kali harga obat di dunia,” kata Budi.Ia mencontohkan harga Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) di Indonesia sebesar 4,8 dolar AS, sementara harga global sekitar 2,4 dolar AS. Obat hepatitis C seperti Sofosbuvir-Velpatasvir bahkan mencapai 1.100 dolar AS di Indonesia, jauh di atas harga global yang sekitar 174 dolar AS.“Saya enggak ngerti kenapa harga obat kita masih dua kali lipat sampai enam kali lipat lebih mahal dari harga obat yang ada di dunia,” ujarnya.Budi menegaskan pemerintah akan mengkaji langkah negosiasi harga obat bersamaan dengan perluasan skrining dan layanan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.“Kita harus negosiasi agar harga obatnya ini juga turun sehingga orang-orang yang harus minum pengobatan karena treatment itu bisa jauh lebih murah,” kata Budi.