Suasana aksi penyampaian aspirasi Ikrar Buruh Indonesia oleh Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Lapangan Upacara Plaza Monas, Sabtu (7/11/2026). Foto: Pradya/kumparanSejumlah buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh menggelar aksi deklarasi ikrar bertajuk 'Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto' di Lapangan Upacara Plaza Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).Aksi tersebut dipimpin langsung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Deklarasi itu digelar sebagai bentuk seruan kepada kaum buruh dan masyarakat untuk menjaga persatuan bangsa serta mendukung Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah terpilih secara sah dan konstitusional.Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan empat ikrar. Pertama, menjaga persatuan bangsa Indonesia. Kedua, menjaga demokrasi konstitusional dan berkeadilan Ketiga, menjaga Presiden Prabowo Subianto yang telah terpilih secara sah dan konstitusional oleh rakyat Indonesia. Keempat, menjaga agar negara kesejahteraan yang dicita-citakan para pendiri bangsa dapat terwujud dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang didukung rakyat Indonesia.Said Iqbal mengatakan, deklarasi tersebut merupakan bentuk seruan kepada buruh dan seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpecah belah oleh berbagai isu maupun informasi yang berpotensi memicu perselisihan."Menjaga persatuan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan di hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Dan menjaga Presiden Prabowo Subianto yang telah terpilih secara sah dan konstitusional adalah tanggung jawab bersama, termasuk kaum buruh dan juga partai buruh," kata Said ketika diwawancarai, Sabtu (7/11).Ia menegaskan, buruh tetap mendukung penyampaian aspirasi melalui demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi. Namun, aksi tersebut harus dilakukan sesuai aturan dan tidak disertai tindakan anarkistis.Doorstop dengan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Lapangan Upacara Plaza Monas, Sabtu (7/11/2026). Foto: Pradya/kumparanMenurut Said, pergantian kepemimpinan nasional harus dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi. Ia meminta masyarakat tidak menggunakan kekerasan maupun tindakan yang dapat memicu perpecahan."Silakan dilakukan pergantian. Kalau lah sebelum pemilu, ada proses yang harus didahului. Buruh menyerukan, hindari kekerasan, hindari fitnah, dan hindari sesuatu yang mengadu domba bangsa ini," ujarnya.Said menjelaskan, dukungan buruh terhadap Prabowo juga didasarkan pada sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai sejalan dengan perjuangan kaum pekerja dan kelompok masyarakat lainnya.Ia menyinggung kebijakan terkait pelindungan pekerja rumah tangga, reforma agraria, hingga pelindungan ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya melawan neoliberalisme."Kita telah memilih Prabowo Subianto sebagai presiden, dan kebijakan-kebijakannya bagi kami di kaum buruh, di petani, nelayan, adalah kebijakan yang melawan neoliberalisme," kata Said.Selain itu, Said menilai kebijakan pemerintah terkait pembatasan pekerjaan alih daya atau outsourcing serta kenaikan upah menjadi alasan kelompok buruh memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo."Bagaimana Prabowo sebagai presiden dalam undang-undang itu melarang pekerja alih daya atau outsourcing yang dikenal modern slavery, perbudakan modern. Hanya empat yang dibolehkan, itu pun hubungan kerjanya jelas: catering, cleaning service, security, driver," ujar Said.Selain pembatasan outsourcing, ia juga menyinggung kebijakan kenaikan upah yang menurutnya mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Prabowo."Upah yang biasanya naik hanya inflasi, bahkan 10 tahun enggak naik, sekarang naik 6,5 sampai 9%. Kami sedang berjuang 7,5 sampai 9,5%. Itu kebijakan yang anti-neolib di dalam undang-undang ketenagakerjaan," katanya.Lebih lanjut, Said menyinggung isu dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya yang turut menjadi latar belakang deklarasi tersebut.Ia mengaku mendapatkan informasi dari pemberitaan media bahwa dirinya termasuk dalam daftar pihak yang diduga disadap. Meski demikian, ia menyebut informasi tersebut masih perlu diklarifikasi."Saya disadap menurut informasi dari media yang saya baca, tapi itu kan harus klarifikasi. Saya nomor 42, kan? Nomor 42, saya disadap. Apa sikap saya? Biasa-biasa saja. Itu risiko perjuangan para aktivis," katanya.Terkait dugaan penyadapan tersebut, Said meminta agar proses penanganannya diserahkan kepada mekanisme hukum. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah."Sikap buruh Indonesia terhadap kasus penyadapan, menyerahkan kepada Mabes Polri untuk menyelidiki dan menyidik apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan dengan sebuah pesan: tetap asas praduga tak bersalah," ujarnya.Dalam kesempatan itu, Said juga menyerukan agar institusi Polri tetap solid dan tidak terpecah belah. Ia menilai soliditas Polri serta sinergi antara TNI dan Polri penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional."Kepolisian Republik Indonesia bersatu, jangan terpecah. Jangan diadu domba karena kalau Polri lemah, maka stabilitas keamanan umum juga akan lemah," kata Said.Ia menegaskan, buruh tidak menolak penyampaian kritik maupun demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi. Namun, aksi tersebut harus dilakukan sesuai konstitusi dan tidak disertai kekerasan maupun kericuhan."Silakan mengkritik, silakan melakukan unjuk rasa yang sesuai konstitusi, tidak kekerasan, dan tidak boleh ada kericuhan," ujarnya.Suasana aksi penyampaian aspirasi Ikrar Buruh Indonesia oleh Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Lapangan Upacara Plaza Monas, Sabtu (7/11/2026). Foto: Pradya/kumparanSaid menyatakan, pihaknya akan berada di barisan pendukung Prabowo apabila terdapat kelompok yang berupaya menjatuhkan presiden yang telah terpilih secara sah dan konstitusional."Mungkin di dalam negeri maupun luar negeri asing yang ingin menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto yang terpilih sah dan konstitusional, kami berada di depan Prabowo Subianto," tuturnya.Aksi deklarasi tersebut berakhir sekitar pukul 12.00 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa buruh mulai membubarkan diri dengan menaiki bus yang telah disiapkan di depan Lapangan Upacara Plaza Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan.Sebanyak enam bus disiapkan untuk mengangkut massa yang mengikuti kegiatan tersebut. Setelah seluruh rangkaian aksi selesai, massa meninggalkan lokasi secara bertahap.