Pupuk RI Diekspor ke Australia, Total Nilainya Rp 7 Triliun

Wait 5 sec.

Pekerja mendata jumlah stok pupuk di gudang penyimpanan pupuk Distribution Center, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/1/2025). Foto: Yudi Manar/Antara FotoIndonesia mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai total mencapai Rp 7 triliun.Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengeklaim pada saat yang sama pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, serta menambah volume pupuk untuk petani nasional. Menurutnya, ini menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.Ini diungkapkan Amran saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5). Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp 600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun.“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Amran dalam keterangan resmi Kementan, Jumat (15/5).Pemerintah juga menurutnya, mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.“Saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.Amran mengatakan, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Amran.Sidak harga pupuk oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Indo Tani 3 Sukamandi yang berada di Subang, Jawa Barat. Foto: Argya D. Maheswara/kumparan Banyak Negara Minat Pupuk RIMenurut Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh, dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.“Atas nama pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.