BorneoFlash.com, BONTANG – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto, menekankan pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan fiskal pemerintah pusat.Menurut Heri, ruang fiskal daerah kini semakin sempit seiring kebijakan anggaran yang lebih terpusat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan, termasuk hibah untuk sektor pendidikan.Karena itu, ia menilai sekolah, khususnya sekolah swasta, tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekolah diminta lebih proaktif membangun komunikasi hingga ke tingkat kementerian guna membuka peluang pendanaan alternatif dari pemerintah pusat.“Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan takut menyampaikan kondisi sebenarnya. Kalau memang kurang, sampaikan kurang. Dari situ pemerintah pusat bisa melihat kebutuhan kita secara nyata,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan salah satu sekolah swasta di Bontang yang berhasil memperoleh bantuan revitalisasi bangunan setelah memperbarui data secara jujur melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, langkah tersebut membuat kebutuhan riil sekolah dapat terbaca oleh pemerintah pusat.Heri menjelaskan, setelah pembaruan data dilakukan, pihak sekolah kemudian melanjutkan komunikasi langsung dengan Kementerian Pendidikan. Hasilnya, bantuan yang semula direncanakan dalam jumlah terbatas meningkat secara signifikan. lihat foto Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto. Foto: BorneoFlash/IST“Awalnya hanya sekitar Rp500 juta, tapi setelah komunikasi berjalan baik dan kebutuhan dijelaskan secara detail, bantuan yang diberikan bisa mencapai lebih dari Rp2 miliar untuk pembangunan delapan ruang kelas,” ungkapnya.Ia menegaskan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa akses terhadap anggaran pusat sebenarnya terbuka luas, asalkan sekolah memiliki inisiatif, menyampaikan data secara transparan, serta aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.“Tidak semua harus bergantung pada APBD. Kepala sekolah dan tenaga pendidik juga harus berani membangun jaringan ke pusat, menyampaikan langsung kebutuhan yang ada,” tutupnya. (*/Adv)