Proses perakitan baterai mobil listrik Hyundai. Foto: HyundaiPendiri EV Safe sekaligus dosen di National Battery Research Institute, Mahaendra Gofar berbicara soal kebijakan pemerintah memanfaatkan material nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik murni secara lokal.Menurutnya, hal tersebut tentu menjadi angin segar untuk ekosistem dan rantai pasok komponen industri otomotif dalam negeri. Namun, ia melontarkan beberapa catatan yang masih menjadi tantangan manufaktur otomotif saat ini."Masalahnya sekarang kita lihat dari hulu pemainnya kan masih sedikit, tidak seperti di hilir yang artinya para produsen mobil tersebut. Kalau dari hulu itu sebut saja Antam atau Mind ID, itu saja mereka menggandeng Huayou Cobalt dan sebagainya," buka Gofar dihubungi kumparan, Selasa (12/5/2026).Kemudian dari ekosistem rantai pasok atau value chain untuk satu material saja seperti nikel, Gofar bilang Indonesia belum memiliki rangkaian industri yang utuh dari hulu ke hilir. Hal ini membebani dari proses waktu produksi hingga biaya.Produsen baterai mobil listrik Gotion Indonesia. Foto: Fitra Andrianto/kumparan"Kita ada tambangnya, smelter, sampai ke pembuatan yang istilahnya HPAL (High Pressure Acid Leach) buat ekstraksi nikel dan kobalt. Setelah itu, bentuknya masih berupa kimia dan belum bisa diproses di sini sebagai katoda, harus bikin pabriknya dahulu," paparnya."Artinya masih harus diekspor entah itu ke China atau Korea Selatan, setelah jadi katoda semua bahan baku tadi balik lagi ke Indonesia agar dibuat menjadi sel baterai. Jadi masih ada celah di sana, yang mana dijembatani dengan cara ekspor keluar dan impor kembali ke dalam negeri," jelas Gofar.Salah satu yang bisa dilakukan agar ekosistem industri kendaraan listrik nasional, terutama pembuatan baterai adalah dengan mengandalkan komoditas ekspor bahan baku nikel. Namun ini juga bukan tanpa tantangan."Bisa dengan cara ekspor ke Eropa atau Amerika Utara, cuma saat ini tantangannya ada tarif. Contoh Uni Eropa itu menerapkan sistem paspor baterai, jadi memastikan seluruh proses pembuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi," kata Gofar.Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam pelantikan 8 pejabat DJP di Gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026). Foto: Najma Ramadhanya/kumparanSebelumnya, pemerintah mulai menyiapkan arah baru dalam kebijakan kendaraan listrik nasional dengan pendekatan yang lebih strategis. Fokusnya tak hanya pada peningkatan adopsi, tetapi juga pada penguatan rantai industri berbasis sumber daya domestik.Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang skema insentif fiskal yang lebih variatif. Salah satunya melalui kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik.Namun agak berbeda dibanding sebelumnya, besaran insentif tersebut tidak akan disamaratakan untuk semua jenis kendaraan listrik. Pemerintah akan mengelompokkan insentif berdasarkan teknologi yang digunakan, khususnya pada komponen baterai.“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti masih disusun skemanya. Itu untuk utamanya EV yang bukan hybrid,” ujar Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).Foto udara Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus, Gresik. PTFI telah mewujudkan pengolahan dan pemurnian terintegrasi dalam negeri, mulai dari hulu hingga hilir. Foto: Dok. PTFIIa menjelaskan, perbedaan skema akan merujuk pada jenis baterai yang diusung kendaraan listrik tersebut. Baterai berbasis nikel dan non-nikel akan mendapatkan perlakuan berbeda dalam kebijakan tersebut.“Jadi yang baterainya berdasarkan nikel sama yang non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang itu nanti (diatur oleh) Menteri Perindustrian,” ucap Purbaya.Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk memaksimalkan potensi nikel sebagai komoditas unggulan Indonesia. Apalagi, tren global saat ini justru menunjukkan pergeseran ke teknologi baterai non-nikel, terutama dari China.“Kenapa saya pakai yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita dipakai. Dulu saya baca di Economist, mimpi Indonesia menguasai dunia baterai hilang karena China pakai bukan nikel katanya,” terangnya.Purbaya menilai perubahan arah kebijakan ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan industri baterai global. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan nikel tetap menjadi bagian utama dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik.