BorneoFlash.com, BONTANG – DPRD Kota Bontang mengusulkan agar Pemerintah Kota menyusun skema bantuan yang lebih tepat sasaran bagi sekolah swasta. Sekolah yang dinilai telah mandiri secara ekonomi diusulkan tidak lagi menjadi prioritas penerima insentif guru bulanan, melainkan memperoleh dukungan dalam bentuk program atau bantuan lain melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Anggota DPRD Kota Bontang, Heri, mengatakan usulan tersebut bertujuan membuka peluang bagi sekolah swasta yang hingga kini masih menunggu giliran menerima insentif guru. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan kondisi masing-masing sekolah agar bentuk bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan."Kalau ada sekolah yang secara ekonomi sudah mandiri, mungkin rumusannya bukan lagi insentif guru setiap bulan. Pemerintah bisa hadir melalui bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan sekolah itu," ujarnya, pada Senin (13/7/2026).Heri menilai dukungan pemerintah tidak harus selalu berupa insentif bulanan. Sekolah yang sudah memiliki kemampuan finansial dapat dibantu melalui program lain, seperti rehabilitasi ruang kelas, peningkatan sarana dan prasarana, maupun bantuan pembangunan yang dibiayai melalui APBD.Dengan skema tersebut, kata dia, sekolah swasta yang telah mampu membiayai operasionalnya tetap mendapatkan perhatian pemerintah, tanpa mengurangi kesempatan sekolah lain yang masih membutuhkan insentif bagi tenaga pendidik.Menurut Politisi Partai Gerindra itu, masih banyak sekolah swasta di Bontang yang belum mandiri. Selain menghadapi kesulitan membayar gaji guru, sejumlah sekolah juga masih terkendala keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar.Di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah daerah masih terbatas sehingga diperlukan penentuan skala prioritas dalam penyaluran bantuan."Masih banyak sekolah yang statusnya menunggu insentif. Karena anggaran terbatas, kita harus memikirkan bagaimana mereka bisa terakomodasi. Sekolah yang sudah mandiri kita carikan rumusan bantuan yang lain," katanya.Heri mengakui usulan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan pengelola sekolah swasta. Namun, ia menegaskan gagasan itu masih sebatas usulan yang perlu dikaji secara menyeluruh oleh pemerintah sebelum diterapkan.Ia berharap setiap kebijakan nantinya disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan sehingga manfaat bantuan dapat dirasakan secara lebih merata."Yang penting pemerintah hadir sesuai persoalan yang dihadapi setiap sekolah. Jangan disamaratakan. Lihat dulu kebutuhan yang paling krusial di masing-masing sekolah, kemudian di situlah pemerintah memberikan dukungan," pungkasnya. (*)