BorneoFlash.com, BONTANG – Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, menegaskan konsultasi publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kepemudaan harus menjadi ruang untuk menghimpun gagasan dan aspirasi yang benar-benar memperkuat substansi regulasi, bukan sekadar memenuhi tahapan administrasi.Pernyataan tersebut disampaikan Winardi saat menghadiri konsultasi publik Raperda Kepemudaan, pada Senin (13/7/2026). Menurutnya, seluruh masukan dari organisasi kepemudaan (OKP), perangkat daerah, maupun kalangan akademisi perlu dibahas secara terbuka dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan."Kalau konsultasi publik hanya menjadi formalitas, buat apa kita menghabiskan waktu. Yang kita inginkan hari ini adalah ada ide, ada gagasan, dan semua usulan dibahas bersama apakah bisa dimasukkan atau tidak, tentu dengan dasar hukumnya," ujarnya.Winardi menekankan bahwa setiap usulan yang diterima maupun yang tidak dapat diakomodasi dalam Raperda harus disertai alasan yang jelas. Menurutnya, proses penyusunan regulasi tidak boleh didasarkan pada penilaian subjektif, melainkan harus mengacu pada dasar hukum yang berlaku."Kalau ada usulan yang tidak bisa dimasukkan, harus dijelaskan dasar hukumnya. Jangan berdasarkan like or dislike," tegasnya.Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu menambahkan, seluruh masukan yang diperoleh dari konsultasi publik akan menjadi bahan penyempurnaan draf Raperda sebelum memasuki tahapan harmonisasi.Ia berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan pemuda di Kota Bontang sekaligus menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan."Kalau nanti perda ini sudah menjadi produk hukum, maka kita semua yang terlibat harus bertanggung jawab. DPRD membuat regulasinya, pemerintah yang mengeksekusi, dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar aturan ini benar-benar bermanfaat bagi kepemudaan di Kota Bontang," pungkasnya. (*/Adv)