● Transisi energi bisa dimulai dari tingkat lokal.● Desa bisa memanfaatkan insentif fiskal untuk mengolah limbah menjadi energi (biogas), sehingga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.● Perlindungan lingkungan memperkuat ketahanan energi, bersamaan itu perlu alternatif ekonomi sebagai syarat transisi energi yang adil.Entah kenapa transisi energi sering dipahami sebagai proyek raksasa dari pusat seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar atau pengembangan megaindustri triliunan rupiah. Padahal, pengalaman riset saya di beberapa daerah, transisi energi sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana di tingkat desa dengan anggaran daerah yang tak perlu terlalu besar.Di Desa Wonocoyo, Kabupaten Trenggalek, misalnya, ibu-ibu setempat bisa menginisiasi pengolahan sampah dapur menjadi gas untuk memasak sejak tahun 2019.Mereka membangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknik “submarine” yang mampu memproduksi gas dari limbah organik.Melalui teknologi bioreaktor, sampah organik rumah tangga difermentasi dalam reaktor kedap udara (anaerob) sehingga menghasilkan biogas untuk bahan bakar, sekaligus pupuk organik cair dan padat sebagai produk samping. Ini adalah transisi energi dalam bentuk paling dasar. Rumah tangga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada elpiji atau kayu bakar, karena limbah sehari-hari bisa diubah menjadi energi. Praktik ini juga sekaligus mengurangi tekanan terhadap lahan karena sampah tak lagi menumpuk di TPA yang mencemari tanah dan air.Penerapan teknologi tersebut merupakan hasil pengembangan studi lapangan ke Kabupaten Pati pada 2020 yang didukung Bantuan Keuangan Khusus (BKK) daerah. Ini menunjukkan daerah bisa menginisiasi transisi energinya sendiri tanpa arahan pemerintah pusat.Menjaga lanskap = hemat energiSelama ini transisi energi juga sering dipahami sebatas mengganti bahan bakar fosil. Padahal, ia juga membutuhkan aksi-aksi lingkungan yang menjaga kelestarian ekosistem. Menjaga lanskap agar tetap sehat, misalnya, sama pentingnya dengan mencegah pemborosan energi.Kabupaten Siak di Riau adalah salah satu contohnya. Daerah ini selama bertahun-tahun menjadi langganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tiap musim kemarau karena didominasi kawasan gambut.Ketika kebakaran terjadi, pemerintah harus mengerahkan mobil pemadam, helikopter water bombing, dan logistik yang menghabiskan banyak bahan bakar dan anggaran. Operasional helikopter saja bisa mencapai Rp200 juta per jam terbang atau mencapai Rp2,4 miliar untuk 3 hari operasi. Total akumulasi anggaran darurat pemadaman karhutla di Riau bisa mencapai Rp57,7 miliar.Namun, setelah desa diberi insentif sejak 2021, mereka bisa melakukan pencegahan—patroli rutin, membangun embung, membeli peralatan pemadam awal—anggaran darurat berhasil ditekan signifikan.Hanya dengan insentif sebesar Rp229 juta untuk pencegahan di tingkat kampung, pemerintah berhasil menghindari pemborosan anggaran pemadaman darurat yang mencapai miliaran rupiah. Baca juga: Inisiatif pembangunan ramah lingkungan tanpa meminggirkan perempuan: Cerita dari 7 kota Membangun ekonomi alternatifTransisi energi juga sulit terwujud tanpa ekonomi alternatif. Sementara di banyak daerah, ekonomi lokal masih bergantung pada industri ekstraktif. Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan salah satu yang masih menghadapi ekspansi pertambangan semen yang terus mengganggu ruang hidup masyarakat. Namun, seiring warga menyadari bahwa pertambangan tidak akan bertahan lama dan merusak lingkungan, mereka mulai mencari sumber penghidupan alternatif.Melalui dukungan anggaran desa dan daerah, Desa Tukamasea di Maros mulai mengembangkan ekowisata Dolli, desa wisata alam dengan latar pegunungan karst. Pembiayaannya pun dilakukan dengan patungan Dana Desa sebesar Rp200 juta, insentif Transfer Anggaran Kabupaten/Kota Berbasis Ekologi (TAKE) senilai Rp110 juta, dan disusul insentif lanjutan senilai Rp62 juta. Baca juga: Inisiatif pembangunan ramah lingkungan tanpa meminggirkan perempuan: Cerita dari 7 kota Hasilnya sangat signifikan. Ekowisata Dolli bisa memberdayakan 23 tenaga kerja lokal dan menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp60 juta pada tahun perdananya. Lebih dari itu, surplus pendapatan ini bisa digunakan untuk membiayai pendidikan gratis bagi 240 anak dari keluarga kurang mampu sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Kesadaran ekologi masyarakat setempat pun jadi amat tinggi. Mereka kompak menolak rencana perluasan tambang perusahaan semen. Masyarakat bisa lebih mandiri karena memiliki ruang ekonominya sendiri tanpa mengorbankan alam sekitarnya.Apa arti inisiatif daerah bagi agenda transisi energi?Pertama, transisi energi tidak perlu euforia besar. Langkah kecil seperti desentralisasi energi melalui pemanfaatan limbah lokal, seperti yang dilakukan di Trenggalek akan lebih baik daripada rencana proyek besar yang tak kunjung terealisasikan.Kedua, ketahanan energi berarti mencegah kebocoran sumber daya untuk hal tidak produktif. Perlindungan ekosistem dan pengelolaan lahan sangat penting untuk menghemat energi. Kabupaten Siak membuktikan melindungi lahan gambut dari api sama efektifnya dengan menambah pasokan bahan bakar.Ketiga, transisi energi yang adil tidak mungkin tercapai tanpa alternatif ekonomi. Maros memberi harapan bahwa dengan insentif tepat, masyarakat bisa memilih jalan lebih hijau dan tetap berdaya sosial-ekonominya. Contoh-contoh kecil ini mengajarkan bahwa transisi energi adalah proyek sosial-ekologis. Ia dimulai dari kesadaran kolektif bahwa menjaga lahan berarti menjaga masa depan energi kita.Kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi telah membuka ruang inovasi di tingkat desa. Hubungan transisi energi dan pengelolaan lahan menjadi nyata dalam praktik sederhana tetapi berdampak: sampah yang menjadi gas, hutan yang terlindungi dari api, dan ekowisata yang menjadi tameng dari tambang.Masih banyak pekerjaan rumah. Belum semua desa memahami skema ini. Anggaran juga terbatas, dan koordinasi perlu diperkuat. Namun setidaknya, kita memiliki bukti bahwa aksi iklim bisa dimulai dari desa, dari cara masyarakat memperlakukan lahannya, dan dari pilihan energi yang mereka buat sehari-hari.Artikel ini terinspirasi dari hasil studi kolaboratif penulis tentang Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di tahun 2024-25 bersama Bank Dunia, The Asia Foundation, dan mitra lokal (PINUS Sulsel, JARI Borneo Barat, FITRA Riau, Gerak Aceh, KKI Warsi, LTKL). Interpretasi dan analisis lanjutan sepenuhnya tanggung jawab penulis.Aidy Halimanjaya tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.