Sumber: Ilustrasi ASN antar anak ke Sekolah (sumber: Diolah oleh penulis)Senin pagi di awal tahun ajaran baru biasanya menghadirkan pemandangan yang sama: orang tua mengantar anak ke sekolah, lalu bergegas menuju tempat kerja. Namun, ada yang berbeda pada hari pertama masuk sekolah tahun ini. Di sejumlah sekolah, terutama di Jakarta, lebih banyak ayah terlihat berdiri di gerbang sekolah mendampingi anak-anak mereka. Kehadiran mereka bukan karena kebetulan, melainkan karena adanya ruang yang diberikan melalui kebijakan pemerintah.Melalui surat imbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/257/M.KT.02/2026 tertanggal 10 Juli 2026, instansi pemerintah diminta memberikan fleksibilitas jam kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) yang mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan tersebut terhubung dengan Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah (GAMAS) yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.Sekilas, kebijakan ini tampak sederhana. ASN hanya diberi kelonggaran beberapa jam untuk mengantar anak sebelum masuk kantor. Namun, jika dilihat lebih jauh, kebijakan tersebut membawa pesan bahwa negara mulai memberi perhatian pada pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan.Jakarta menjadi salah satu daerah yang cepat menindaklanjuti imbauan tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 22/SE/2026 memberikan fleksibilitas bagi ASN untuk masuk kerja paling lambat pukul 12.00 WIB selama masa awal masuk sekolah pada 13–15 Juli 2026. Di Demak, pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan serupa dengan memberikan toleransi keterlambatan bagi ASN yang mengantar anak ke sekolah.Di sisi lain, fleksibilitas tersebut tetap disertai mekanisme pengawasan. ASN yang memanfaatkan kebijakan diwajibkan mengajukan izin kepada atasan serta menyertakan dokumentasi kehadiran saat mengantar anak melalui sistem yang telah ditetapkan. Prosedur ini mungkin terasa cukup rinci untuk aktivitas yang sederhana, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas agar kebijakan tidak disalahgunakan.Lebih dari Sekadar Hari Pertama SekolahMomen mengantar anak ke sekolah sering dianggap sebagai rutinitas biasa. Padahal, bagi anak, terutama yang memasuki lingkungan baru, hari pertama sekolah merupakan fase transisi yang penting.Psikolog perkembangan dari Universitas Airlangga, Dr. Nur Ainy Fardana Nawangsari, menjelaskan bahwa keterlibatan ayah memiliki karakteristik tersendiri dalam proses tumbuh kembang anak dan tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh ibu. Kehadiran ayah pada momen-momen awal kehidupan sekolah dapat memberikan rasa aman sekaligus membangun kedekatan emosional.Pandangan serupa disampaikan psikolog anak dan keluarga Arijani Lasmawati. Menurutnya, perpindahan dari masa liburan menuju lingkungan belajar baru dapat memunculkan kecemasan pada anak. Kehadiran orang tua pada fase tersebut membantu anak beradaptasi dengan lebih baik.Kajian mengenai pengasuhan juga semakin sering menyoroti pentingnya keterlibatan ayah. Istilah fatherless tidak selalu merujuk pada ketiadaan sosok ayah secara fisik, tetapi juga minimnya keterlibatan emosional dalam kehidupan anak. Kesibukan pekerjaan sering kali menjadi alasan utama berkurangnya interaksi tersebut. Karena itu, ruang yang memungkinkan ayah hadir dalam momen penting kehidupan anak memiliki nilai yang tidak bisa diukur hanya dari lamanya waktu yang digunakan.Pelajaran dari Kebijakan yang SederhanaDalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai reformasi birokrasi lebih banyak berkisar pada digitalisasi layanan, efisiensi anggaran, atau penyederhanaan prosedur administrasi. Kebijakan fleksibilitas jam kerja untuk mengantar anak menunjukkan bahwa reformasi birokrasi juga dapat menyentuh dimensi kehidupan keluarga.Hal yang menarik bukan hanya substansi kebijakannya, tetapi juga koordinasi antarinstansi yang melatarbelakanginya. Kementerian PANRB mengatur fleksibilitas kerja ASN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN mendorong gerakan keterlibatan ayah melalui GAMAS, sementara pemerintah daerah menerjemahkannya menjadi aturan operasional yang dapat langsung dijalankan. Pola koordinasi seperti ini menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara lebih cepat ketika terdapat sinergi antarlevel pemerintahan.Tentu saja, implementasi kebijakan semacam ini tetap memerlukan evaluasi. Fleksibilitas jam kerja harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang proporsional agar tujuan utamanya tidak bergeser menjadi sekadar kelonggaran administratif. Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa semangat kebijakan tidak berhenti pada seremoni hari pertama sekolah, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja yang lebih ramah keluarga.Membangun Keluarga sebagai Investasi Jangka PanjangPembangunan sering kali diukur melalui indikator ekonomi, infrastruktur, atau pertumbuhan investasi. Padahal, kualitas keluarga juga merupakan fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia.Memberikan kesempatan kepada ayah untuk hadir dalam momen penting kehidupan anak mungkin terlihat sebagai kebijakan kecil. Namun, kebijakan publik yang memberi ruang bagi orang tua menjalankan peran pengasuhan menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus diwujudkan melalui program besar dengan anggaran yang besar pula.Jika dijalankan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala, kebijakan seperti ini dapat menjadi salah satu contoh bagaimana birokrasi tidak hanya berorientasi pada produktivitas kerja, tetapi juga pada kualitas kehidupan keluarga. Pada akhirnya, investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya pada pembangunan fisik, melainkan juga pada hubungan yang terbangun di dalam keluarga, tempat karakter generasi masa depan dibentuk sejak langkah pertama mereka memasuki gerbang sekolah.