Membedah Surat Ketum PDI Perjuangan dengan Lensa Framing Robert EntmanPresiden ke-43 AS, George W. Bush, dan Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Sukarnoputri, berjalan di sepanjang Kolonade pada hari Rabu, 19 September 2001, di Gedung Putih. (Foto oleh Paul Morse, atas izin Perpustakaan Kepresidenan George W. Bush).Perhatian pengamat komunikasi politik pekan ini banyak tertuju pada Surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Surat resmi tertanggal 8 Juli itu (selanjutnya disebut Surat 8 Juli) memuat “Penjelasan Ketua Umum tentang Kedudukan PDI Perjuangan sebagai Partai Penyeimbang dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”Surat berkop kepala banteng moncong putih itu terdiri dari 1.297 kata yang terbagi dalam 25 paragraf. Pada intinya menjelaskan tentang posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dan bukan oposisi dalam dunia politik di Tanah Air.Surat itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, terutama tentang pengertian partai penyeimbang. Umumnya meminta penjelasan tambahan karena apa yang dimaksud belum jelas. Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, misalnya, meminta PDI Perjuangan memperjelas sikap agar tidak menimbulkan kesan abu-abu.Banyaknya ulasan terhadap surat tersebut tidak terlepas dari tradisi komunikasi di lingkungan PDI Perjuangan. Komunikasi tertulis berupa surat, seperti Surat 8 Juli, menempati posisi sangat penting di lingkungan PDI Perjuangan.Anggaran Dasar PDI Perjuangan mengatakan ketua umum adalah sentral kekuatan politik partai (pasal 28:1). Surat-surat yang ditandatanganinya berlaku mengikat, sama dengan peraturan lain yang ditetapkan partai (pasal 83:3). Dengan demikian Surat 8 Juli kini telah bermetamorfosa menjadi dokumen resmi yang berkekuatan hukum dan wajib dipatuhi tanpa perdebatan oleh semua kader.Mengapa Komunikasi Tertulis PentingKomunikasi tertulis seperti Surat 8 Juli, memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, sifatnya permanen. Tidak berubah dalam jangka panjang. Ia memiliki kedudukan hukum yang tinggi, misalnya, dapat dijadikan bukti formal di pengadilan. Substansinya dapat dipertanggungjawabkan karena telah melewati proses perumusan dan penyuntingan mendalam.Politik Amerika Serikat sebelum abad 19 sangat mengagungkan tradisi komunikasi tertulis. Ia dianggap lebih bernilai karena menuntut argumen rasional dan memberi pembaca kesempatan mencernanya secara kritis. Menurut Russel Muirhead, profesor Demokrasi dan Ilmu Politik di Universitas Dartmouth, kalangan politik di Amerika Serikat sebelum abad 20 menempatkan komunikasi tertulis sebagai cara terbaik untuk membedakan mana pemimpin sejati dan mana demagog. Para presiden di negara itu menganggap komunikasi tertulis sebagai komunikasi konstitusional, salah satu cara pemimpin untuk mengelola pembicaraan agar tidak semberono.Namun, komunikasi tertulis juga mengandung kelemahan. Salah satu kelemahannya ialah sifatnya yang asinkron; ada jeda waktu antara saat pesan ditulis dan saat pesan dibaca. Sifatnya yang satu arah juga menghambat kesempatan memberikan umpan balik langsung.Kelemahan lain komunikasi tertulis terletak pada keterbatasan menyampaikan pemikiran secara utuh. Pesan tertulis umumnya telah melalui proses pembingkaian (framing). Dalam pembingkaian, ada informasi yang ditonjolkan dan ada yang dinomorduakan. Aktor politik umumnya menggunakan pembingkaian dalam merumuskan pesan politik agar publik melihat dunia seperti apa yang diinginkannya. Surat 8 Juli sebagai sebuah pesan politik termasuk yang sudah melalui pembingkaian. Pertanyaannya, apa sebetulnya pesan utama Surat 8 Juli jika kita membedahnya dari pembingkaian yang dilakukan sang penulis surat? Ilmu Komunikasi menyediakan sejumlah teori dan model tentang pembingkaian. Salah satunya model pembingkaian Robert Entman. Saya memakainya membedah Surat 8 Juli dalam kolom ini.Pembungkaian Model Entman untuk Surat 8 JuliModel Entman dikenal luas karena metodenya yang sederhana dan mudah diikuti. Ia mengajukan empat dimensi pokok untuk mengetahui tujuan utama sebuah teks. Pertama, definisi masalah, kedua, akar masalah, ketiga, penilaian moral, dan keempat, rekomendasi.Saya mengaplikasikan model Entman pada Surat 8 Juli dan menemukan hal berikut.Masalah Utama. Masalah utama yang disoroti Surat 8 Juli ialah apa yang disebut sebagai demokrasi blok-blokan. Demokrasi blok-blokan, menurut Surat 8 Juli, adalah demokrasi yang menganggap partai yang berada di luar pemerintahan partai oposisi. Demokrasi blok-blokan menganggap partai yang berada di luar pemerintah tidak boleh turut serta berpartisipasi dalam program pemerintah. Partai di luar pemerintah dianggap sebagai oposisi permanen yang sepanjang masa menentang pemerintah.Surat 8 Juli menentang pemahaman ini. Alasannya, Konstitusi (UUD 1945) tidak mengenal kata partai oposisi, apalagi oposisi permanen. Sebaliknya Konstitusi mengamanatkan kekuatan-kekuatan politik sama-sama bertanggung jawab menjaga kehidupan konstitusional bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.Akar Masalah. Surat 8 Juli menilai akar masalah demokrasi blok-blokan ialah adanya tendensi pemusatan kekuasaan. Kekuasaan ingin diakumulasi secara terus-menerus.Sayangnya Surat 8 Juli tidak mengemukakan fakta yang mendukung sinyalemen ini. Meskipun demikian konteks politik saat ini membawa kita pada kemungkinan yang dimaksud adalah fenomena merapatnya partai-partai dan tokoh-tokoh kritis di luar pemerintahan ke dalam pemerintahan. Surat 8 Juli memberi peringatan bahwa pemusatan kekuasaan tanpa pengawasan dan koreksi berpotensi menjauhi kepentingan rakyat.Penilaian Moral. Siapa yang salah dalam hal ini? Surat 8 Juli mengarahkan telunjuk kepada pihak-pihak yang menafsirkan Konstitusi secara keliru. Surat 8 Juli menilai terjadi kesalahan dalam memahami konstitusi dengan menyamakan sistem presidensial dengan sistem parlementer. Ini menyebabkan munculnya sebutan oposisi terhadap partai di luar pemerintahan.Kesalahan penafsiran lainnya terletak pada anggapan penentu keberlangsungan pemerintahan adalah dukungan mayoritas partai. Ini mendorong koalisi mayoritas bernapsu untuk terus mengakumulasi kekuasaan dan dukungan. Padahal, menurut Surat 8 Juli, pemahaman ini tidak sesuai dengan Konstitusi. Konstitusi menyatakan keberlangsungan pemerintahan Presiden tidak ditentukan oleh dukungan mayoritas di DPR. Presiden tidak dapat dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen. Presiden dapat dijatuhkan hanya melalui mekanisme pemakzulan (impeachment).Rekomendasi. Berdasarkan telaah atas masalah, akar masalah, dan penilaian moral, Surat 8 Juli mengajukan rekomendasi berupa perlunya PDI Perjuangan hadir sebagai penyeimbang terhadap tendensi pemusatan kekuasaan. Peran penyeimbang itu merupakan amanat Konstitusi yang menghendaki dicegahnya pemusatan kekuasaan.Dalam menjalankan fungsi penyeimbang, PDI Perjuangan memilih untuk tidak disamakan dengan oposisi. Istilah oposisi dipandang tidak tepat karena konstitusi tidak mengenalnya. Selain itu, PDI Perjuangan membuka peluang untuk memberi dukungan kepada program pemerintah yang baik, tanpa mengurangi peran mengkritisi dan mengoreksi program yang tidak baik.Singkatnya, menurut pembingkaian model Entman, Surat 8 Juli merupakan penegasan peran PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dan jangan lagi disamakan dengan peran partai oposisi. PDI Perjuangan ingin menjadi partai penyeimbang dalam pengertian tidak akan selalu berseberangan dengan pemerintah.Pesan TersembunyiApa makna tersembunyi di balik pesan ini? Menurut model Entman, salah satu cara mendeteksi pesan utama sebuah pembingkaian ialah dengan mengamati pengulangan kata, kalimat, frasa dan piranti kebahasaan lainnya. Bila hal ini diterapkan kepada Surat 8 Juli, terdapat dua pengulangan yang masif, yaitu pengulangan kata dan pengulangan gaya bahasa (majas).Pertama, dalam hal pengulangan kata, terdapat penggunaan kata masif terhadap kata oposisi (19 kali). Kata oposisi sebagian besar digunakan dalam frasa bermakna peyoratif (sebanyak 11 kali). Misalnya dalam frasa “oposisi yang membabi buta” (paragraf 13), “oposisi yang bersifat antagonistik” (paragraf 13) dan “oposisi yang menjadikan penolakan terhadap pemerintah sebagai tujuan pada dirinya” (paragraf 17). Sedangkan oposisi dalam makna positif, seperti “oposisi yang memiliki kesadaran penuh” (paragraf 16) hanya disebutkan tiga kali.Kata berikutnya yang cukup masif adalah partai penyeimbang. Kata ini digunakan sebanyak 11 kali. Berbeda dengan oposisi yang dimaknai negatif, partai penyeimbang selalu dikemukakan dalam makna positif. Hal itu dapat dilihat, misalnya, dalam frasa “penyeimbang tidak menempatkan diri sebagai kekuatan yang menolak pemerintah secara apriori" (paragraf 18), "partai penyeimbang yang setia kepada Pancasila" (paragraf 24), "penyeimbang merupakan bentuk tanggung jawab historis" (paragraf 23). Dengan kata lain, Surat 8 Juli menempatkan oposisi sebagai sesuatu yang buruk dan partai penyeimbang sebagai hal yang baik.Kedua, dalam hal penggunaan majas, Surat 8 Juli menggunakan majas antitesis tidak kalah masifnya dengan penggunaan kata oposisi dan partai penyeimbang. Majas ini digunakan sebanyak 15 kali, yaitu di paragraf 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, dan 23.Berikut ini beberapa contohnya:“Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi" (paragraf 2).“Fungsi pengawasan bukanlah hak eksklusif pihak yang disebut oposisi, melainkan amanat konstitusi yang melekat pada seluruh lembaga perwakilan rakyat” (paragraf 8).Apa itu majas antitesis? Majas antitesis adalah gaya bahasa pertentangan. Ia menyandingkan dua kata atau frasa yang memiliki arti saling berlawanan (antonim) dalam satu struktur kalimat yang sejajar.Ada berbagai struktur majas antitesis. Salah satunya struktur “Bukan A, tetapi B". Majas dengan struktur ini sering juga disebut majas antitesis negasi.Hampir semua majas antitesis dalam Surat 8 Juli menggunakan struktur Bukan A, tetapi B ini. Contohnya pada kalimat berikut: “Politik tidak boleh semata-mata menjadi alat mencari kekuasaan jabatan. Politik harus menjadi instrumen perjuangan untuk menjaga kehidupan demokrasi yang sehat dst (paragraf 20). Contoh lain: “…perjuangan yang dilakukan bukanlah untuk membangun politik oposisi…, melainkan untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi, supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan hak-hak politik warga negara” (paragraf 10).Dengan mempertimbangkan bagaimana Surat 8 Juli menempatkan kata oposisi secara negatif, dan partai penyeimbang secara positif, dan dikontraskan dengan majas antitesis yang masif, tampaknya ada satu pesan tersembunyi. Walaupun PDI Perjuangan berada di luar pemerintah, pihaknya tidak lagi akan selalu berseberangan dengan pemerintah. PDI Perjuangan ingin menjalankan peranannya secara konstruktif. Itu sebabnya PDI Perjuangan menolak keras dilabeli sebagai partai oposisi.Pemakaian kata oposisi dengan makna buruk dan kata penyeimbang dengan makna baik secara berulang-ulang berfungsi menekankan perbedaan konsep tersebut. Selanjutnya majas antitesis dipakai mengamplifikasi pesan. Antitesis Bukan A, tetapi B digunakan mengontraskan dua hal yang ditempatkan bertentangan; partai penyeimbang dan oposisi. Dengan demikian pembaca surat diharapkan dapat dengan cepat melihat pilihan yang tepat.Bila kita membaca berbagai literatur, kedudukan partai oposisi dalam berbagai sistem ketatanegaraan di dunia sesungguhnya merupakan hal yang kompleks. Namun, majas antitesis dalam Surat 8 Juli dipakai menyederhanakannya menjadi pilihan hitam-putih dan baik-buruk. Efek dramatis ini tampaknya dipakai untuk menggiring pembaca agar tidak lagi melihat posisi PDI Perjuangan abu-abu, cap yang selama ini disematkan oleh partai-partai penguasa terhadap posisi partai tersebut.