Kapoksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanKetua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin membantah partainya mengusulkan salah satu kader untuk mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” kata Khozin di Jakarta, Jumat (13/11).Dia menerangkan, sejak awal PKB menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebagai dasar langkah politik di parlemen. Menurutnya, partai juga berupaya agar polemik ijazah Gibran segera berakhir.“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” ujarnya.Ia berharap Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan mengacu pada UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” ucap Khozin.Khozin pun kembali menegaskan, tidak ada pembahasan di internal PKB mengenai pengusulan kader partai untuk mengisi posisi wakil presiden.“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” tandasnya.