Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat ditemui usai kegiatan di Grandia Hotel, Kota Bandung pada Rabu (7/10/2026). Foto: Abisatya/kumparanKeluhan seorang warga yang mengaku mengalami penolakan saat menggunakan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit (RS) Santo Yusup, Kota Bandung, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku akan turun tangan menyelidiki persoalan tersebut.Dalam keluhan yang beredar, warga tersebut mengaku mengalami penolakan ketika hendak membawa istrinya yang sedang hamil dalam kondisi darurat ke RS Santo Yusup. Warga itu diketahui merupakan pengguna BPJS Kesehatan.Menanggapi informasi tersebut, Farhan mengatakan belum mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Dia mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan penolakan pasien tersebut.Meski demikian, Farhan memastikan akan melakukan penelusuran bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi.“Rumah Sakit Santo Yusup? Saya akan selidiki. Saya belum tahu, saya akan selidiki bersama dengan Pak Kadinkes,” kata Farhan saat ditemui di Cikapundung River Spot, Kota Bandung, Jumat (13/11).Farhan juga belum memastikan apakah pihak rumah sakit akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Menurutnya, langkah tersebut akan ditentukan setelah pemerintah mengetahui duduk perkara kasusnya.“Saya belum tahu, saya mesti tahu dulu kasusnya seperti apa. Saya belum dapat laporan. Nanti saya akan selidiki,” ujarnya.Dia menegaskan, rumah sakit di Kota Bandung pada prinsipnya tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.“Pada prinsipnya di Kota Bandung, tidak boleh ada penolakan pasien,” tegasnya.Farhan turut menjelaskan ketentuan layanan BPJS Kesehatan bagi pasien yang masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). Menurutnya, pembiayaan BPJS tidak berlaku apabila kondisi pasien tidak memenuhi kriteria kegawatdaruratan atau tidak dilanjutkan dengan rawat inap.“Walaupun sebetulnya sekarang BPJS itu bukan menolak pasien. BPJS itu apabila masuk IGD, kemudian tidak dilanjutkan dengan rawat inap atau kondisinya tidak mengancam kehidupan, maka BPJS-nya tidak berlaku,” jelasnya.Persoalan tersebut, lanjut Farhan, akan menjadi perhatian Pemkot Bandung. Dia berencana mencari solusi bersama rumah sakit melalui program Universal Health Coverage (UHC) agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.“Nah, ini masalah nih. Saya akan coba selesaikan dengan rumah sakit-rumah sakit, dengan UHC yang kita punya agar warga yang datang itu tidak kemudian diterlantarkan,” pungkasnya.