Kedatangan Ketua Umum Ormas GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Nabilah Siti/kumparanKetua Umum Ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, membantah menerima suap sebesar Rp 800 juta terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Ia menyebut, uang tersebut diberikan tim kuasa hukum Summarecon untuk ongkos perjalanan ke Timor Leste sekaligus meminta bantuannya memediasi sengketa lahan seluas 65 hektare di Bogor.Hal itu disampaikan Hercules kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11).Ia menjelaskan bahwa uang itu berasal dari tim pengacara Summarecon dan diberikan untuk keperluannya bepergian ke luar negeri."Uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Tujuannya untuk memberikan kepada saya, buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," kata Hercules.Selain biaya perjalanan, Hercules mengaku diminta membantu menengahi sengketa lahan antara pihak Summarecon, tim hukum GRIB Jaya, dan tim hukum ahli waris."Mereka minta untuk saya bantu untuk memediasikan kepada tim hukum GRIB maupun tim hukum ahli waris supaya ketemu jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar itu untuk perdamaian," ujarnya.Hercules menegaskan, uang Rp 800 juta tersebut telah ia kembalikan."Inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu, tujuannya itu," tuturnya.Kuasa hukum Hercules, Agustinus Nahak, juga membantah pernyataan pihak kuasa hukum Summarecon di publik yang menyebut uang itu digunakan untuk pemblokiran dan penyelesaian masalah lahan."Di publik, legalnya Summarecon menyatakan bahwa uang Rp 800 juta itu untuk pemblokiran dan juga penyelesaian masalah. Itu hoaks atau sesuatu yang tidak benar," tegasnya.Agustinus menjelaskan uang tersebut awalnya diserahkan pihak kuasa hukum Summarecon kepada sopir Hercules untuk biaya perjalanan. Saat itu Hercules hendak berangkat ke Timor Leste, sambil meminta memfasilitasi penyelesaian antara tim hukum GRIB, ahli waris, dan tim hukum Summarecon."Maung waktu itu mau ke Timor Leste, dengan juga meminta bantuan untuk difasilitasi, ada syarat-syaratnya, haknya ahli waris juga harus diberikan," ujarnya.Agustinus juga meluruskan bahwa KPK tidak pernah menyita uang Rp 800 juta dari Hercules maupun tim hukumnya. Uang tersebut dibawa dan diserahkan secara sukarela atas perintah tim hukum GRIB."Tim hukum GRIB perintah Maung Hercules membawa duit tersebut untuk diserahkan secara sukarela dan disita oleh KPK, supaya dicari tahu siapa pemilik uang tersebut dan untuk apa maksud dan tujuannya," kata kuasa hukum.Di sisi lain, Hercules mengaku meyakini uang tersebut merupakan bagian dari uang kejahatan. Ia menyebut sebelum operasi tangkap tangan (OTT) terjadi, dirinya mendampingi tim hukum GRIB Jaya dan ahli waris mendatangi BPN Kabupaten Bogor untuk melakukan pemblokiran.Hercules mengeklaim sempat memperingatkan pihak BPN dan Dirjen ATR bahwa perubahan sertifikat hak milik menjadi HGB berisiko hukum."Makanya kami yakin bahwa uang itu bagian daripada uang kejahatan itu," kata Hercules.Ia juga membantah klaim pengacara Summarecon yang menyebut telah ada perdamaian dengan dirinya.Hercules turut mengingatkan BPN dan Kementerian ATR agar tidak membuka blokir secara sepihak. Menurutnya, pembukaan blokir harus melalui musyawarah antara Summarecon dan pihak ahli waris.Dalam pemeriksaan ini, Hercules menjawab 14 pertanyaan penyidik. Pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.20 hingga 15.31 WIB.Kuasa hukum Hercules, menyebut kehadiran kliennya di KPK bermula dari inisiatif pihaknya sendiri untuk mengklarifikasi terkait uang Rp 800 juta tersebut.Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung (kedua kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanPerkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar sebagai barang bukti.Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.Sebagai tindak lanjut, KPK menggeledah sejumlah lokasi, antara lain kantor PT Summarecon Agung, tiga ruang kerja direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan BPN Mojokerto.Selain itu, pada Kamis (15/10), KPK menyita uang tunai Rp 800 juta yang diserahkan penasihat hukum Hercules. Uang itu diduga diterima HRM dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan milik perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor. Hingga kini, penyidik masih menelusuri aliran dana dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain.Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah