Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri) menerima dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari Anggota DPR Fraksi Gerindra Azis Subekti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOPimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.Rapat penerimaan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Perwakilan dari setiap fraksi juga hadir dalam rapat tersebut.Saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11), Saan menjelaskan dasar hukum pelaksanaan HMP sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (4) UU Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).“Hak menyatakan pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 ayat 4 Undang-Undang MD3, yaitu untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air atau dunia internasional; tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum dan atau tindak lagi memenuhi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” jelas Saan.Secara bergiliran, perwakilan setiap fraksi menyampaikan nama-nama anggota yang telah menandatangani usulan HMP. Mereka juga memaparkan alasan pengajuan hak tersebut.Setelah itu, perwakilan fraksi menghampiri meja pimpinan DPR untuk menyerahkan surat usulan HMP.Berikut jumlah anggota DPR dari masing-masing fraksi yang menandatangani usulan HMP:PDIP 14 orangGolkar 11 orangGerindra 11 orangNasDem 19 orangPKB 18 orangPKS 28 orangPAN 1 orangDemokrat 18 orang"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.Jumlah 120 anggota ini telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yaitu 25 anggota sebagaimana diatur dalam UU MD3.HMP diajukan merespons putusan MA yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran serta temuan MK terkait pemenuhan syarat pendidikan cawapres 2024.HMP merupakan pintu masuk untuk memakzulkan Gibran dari kursi Wapres RI.Daftar Anggota yang Ajukan HMPAnggota DPR RI bersiap menyampaikan surat pengusulan HMP ke Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparanBerikut daftar lengkap 120 anggota DPR yang mengajukan HMP pemakzulan Gibran:Fraksi PDIP — 14 AnggotaHarris Turino (A-208), Dapil Jawa Tengah IXBonnie Triyana (A-232), Dapil Banten II Wayan Sudirta (A-238), Dapil BaliAndreas Eddy Susetyo (A-220), Dapil Jawa Timur VDede Indra Permana (A-210), Dapil Jawa Tengah XSturman Panjaitan (A-173), Dapil Kepulauan RiauSelly A. Gantina (A-185), Dapil Jawa Barat VIIITB Hasanuddin (A-186), Dapil Jawa Barat IXSofyan Tan (A-156), Dapil Sumatera Utara IIna Ammania (A-217), Dapil Jawa Timur VIIII Nyoman Parta (A-263), Dapil BaliMufti Anam (A-215), Dapil Jawa Timur IIEdi Purwanto (A-165), Dapil JambiAdian Napitupulu (A-181), Kabupaten BogorFraksi Golkar — 11 AnggotaAhmad Doli Kurnia (A-272)Ahmad Irawan (A-327)Robert Joppy Kardinal (A-365)Abraham Sridjaya (A-291)Umbu Kabunang (A-343)Hetifah Sjaifudian (A-352)Bambang Patijaya (A-289)Andhika Satya W (A-311)Eric Hermawan (A-353)Karmila Sari (A-278)Atalia (A-291)Nama tambahan dalam daftar: Bias Layar dan Samsul Bahri Tiyong.Fraksi NasDem — 19 AnggotaSugeng SuparwotoMuslim AyubYoyok RiyoCharles MeikyansahSyarif AbdullahGulam Mahfud SaromFauzi AmroHabibur RochmanUjang BeyAsep WahyuTonny TesarRajivAnanda TohpatiArif RahmanMartin ManurungRudianto LalloMori HanafiNabil HuseinAmelia AnggrainiFraksi PKB — 18 AnggotaMuhammad Khozin (A-45)Rico Alviano (A-05)A. Iman Sukri (A-50)Abdullah (A-33)Rina Sa'adah (A-25)Daniel Johan (A-63)Imas Aan Ubudiah (A-26)Kaisar Abu Hanifah (A-38)Indrajaya (A-68)Eva Monalisa (A-31)Fauqi Hapidekso (A-28)Marwan Ja’far (A-30)Usman Husein (A-62)Ali Ahmad (A-47)Jaelani (A-67)Bertu Merlas (A-10)Ratna Juwita (A-54)Syamsu Rizal (A-65)Fraksi PKS — 28 AnggotaMardani Ali Sera (A-447)Muhammad Kholid (A-458)Rahmat Saleh (A-439)Riyono (A-475)Hamid Noor Yasin (A-465)Nasir Jamil (A-436)Sukamta (A-471)Syahrul Aidi Maazat (A-442)Kurniasih Mufidayati (A-450)Netti Prasetiyani (A-460)Ledia Hanifa (A-452)Yanuar Arif Wibowo (A-468)Gamal Albinsaid (A-474)Johan Rosihan (A-479)Abdul Hadi (A-480)Junaidi Auly (A-446)Reni Astuti (A-472)Achmad Ru’yat (A-456)Abdul Fikri Faqih (A-469)Ghufron (A-435)Slamet (A-455)Rizal Bawazier (A-470)Adang Darajatun (A-451)Ahmad Heryawan (A-453)Ateng Sutisna (A-461)Izzuddin Alqassam Kasuba (A-480)Muhammad Haris (A-464)Askweni (A-444)Fraksi PAN — 1 AnggotaSarifuddin SuddingFraksi Demokrat — 18 AnggotaBenny K. Harman (A-569), Dapil Nusa Tenggara TimurHinca Panjaitan XIII (A-539), Dapil Sumatera UtaraH. T. Ibrahim (A-536), Dapil AcehBambang Purwanto (A-571), Dapil Kalimantan TengahAnton S. Sukartono (A-551), Dapil Jawa BaratMulyadi (A-540), Dapil Sumatera BaratAndi Muzakkir (A-575), Dapil Sulawesi SelatanWahyu Sanjaya (A-533), Dapil Sumatera SelatanM. Lokot Nasution (A-537), Dapil Sumatera UtaraNanang Samodra (A-568), Dapil Nusa Tenggara BaratMarwan Cik Hasan (A-546), Dapil LampungE. Herman Khaeron (A-553), Dapil Jawa BaratLucy Kurniasari (A-559), Dapil Jawa TimurWastam (A-558), Dapil Jawa TengahAchmad (A-541), Dapil RiauDede Yusuf (A-549), Dapil Jawa BaratRaja Faisal (A-554), Dapil Jawa TengahIman Adinugraha (A-550), Dapil Jawa BaratFraksi Gerindra — 11 AnggotaAzis SubektiLongki DjanggolaRahmawatiDarori WonodipuroLa Tinro La TunrungEndro HermonoAbdul WachidMartin TumbelakaMuhammad HusniAzikin SolthanBahtra BanongDibawa ke ParipurnaWakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanWakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan yang telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi itu rencananya dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).Saan mengatakan, berdasarkan penyampaian para pengusul, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan penggunaan HMP tersebut.“Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).“Apa yang disampaikan pengusul yaitu Hak Menyatakan Pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI,” lanjutnya.Saan mengatakan usulan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan sesuai mekanisme berlaku,” katanya.Wapres Gibran Rakabuming Raka memberikan salam mengikuti Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/ReutersIa menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan tersebut dalam rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, usulan itu akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi sebagai pengganti Bamus.“Apa yang menjadi usulan dari para pengusul, hak menyatakan pendapat ini akan kami proses, akan kami bawa ke pimpinan DPR RI. Jadi, akan kami rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan, apakah nanti akan kami teruskan di rapat paripurna,” kata Saan.Saan memastikan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna terdekat. Berdasarkan jadwal DPR, rapat paripurna berikutnya akan digelar pada Kamis (12/11).“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” ujarnya.“Rapat paripurna biasa jam 10.00-an. Nanti rapim bamuslah, ya. Jadi, ini akan kami proses di pimpinan, akan bawa ke rapat pimpinan DPR RI dan nanti akan kita bawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Besok akan dibawa semua,” lanjut Saan.Ada Kabar Anggota DPR Tak Boleh Keluar Jakarta, Ini Kata PimpinanWakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanWakil Ketua DPR Saan Mustopa menanggapi kabar yang beredar mengenai anggota DPR yang disebut tidak diperbolehkan ke luar kota.Isu yang beredar, seluruh anggota diminta tetap di Jakarta menjelang rapat paripurna (rapur) yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka besok, Kamis (12/11).Saan menegaskan, tidak ada kebijakan khusus dari pimpinan DPR yang melarang seluruh anggota DPR bepergian ke luar Jakarta. Menurut dia, hal tersebut merupakan kebijakan masing-masing fraksi.“Ah, itu kebijakan masing-masing,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).Meski demikian, Saan menjelaskan, saat ini DPR memang sedang berada dalam masa sidang. Masa sidang berlangsung hingga 17 Desember 2026.“Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR ada di Jakarta untuk bersidang sesuai dengan komisi masing-masing untuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan sebagainya, karena ini masa sidang,” tutur Saan.Masa persidangan DPR II tahun 2026-2027 memang baru dibuka pada Selasa (10/11).Dalam pembukaan itu, jumlah anggota yang hadir secara fisik mencapai 403 orang dan 11 orang izin — dari total jumlah anggota parlemen sebanyak 580 orang. Ini jumlah yang lebih banyak dibandingkan rapur penutupan masa sidang 8 Oktober lalu.Banyaknya jumlah anggota yang ikut rapur dikaitkan dengan isu pemakzulan Wapres Gibran yang kesandung soal ijazah SMA.