Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka menyapa pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum meninggalkan Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTOGibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI usai mengirimkan surat pengunduran dirinya ke MPR pada Kamis (12/11).Ragam respons pun bermunculan usai Gibran menanggalkan jabatannya, mulai dari respons sang ayah yang tak lain adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) hingga respons partai-partai politik.Berikut adalah rangkumannya:Jokowi: Jabatan Itu SementaraPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres). Gibran merupakan putra sulung Jokowi.Jokowi menegaskan hal itu merupakan dinamika politik. Jabatan tersebut bersifat sementara.“Dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa. Jadi saya sudah berpesan pada Gibran, jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara,” ujar Jokowi di kediamannya di Solo, Kamis (12/11).Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersiap memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazahnya dengan terdakwa Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Jamal Ramadhan/kumparanDia mengatakan tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program yang berpihak pada rakyat banyak.“Dan kita tetap terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, terutama program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,” kata dia.Disinggung apakah Gibran sudah memberi tahu soal mundur dari Wapres, Jokowi menegaskan sudah.Kemudian, setelah ini Gibran ke mana, dia mengatakan tidak mengetahuinya.“Sudah (Gibran sampaikan mundur). Ya tidak tahu (Gibran ke mana setelah mundur), belum resmi,” katanya.Gerindra HormatiWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Foto: Nauval Pratama/kumparanKetua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghormati langkah politik yang diambil Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait keputusan mundur dari jabatannya. Gerindra berharap keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang dan ditujukan untuk kebaikan bangsa dan negara.Hal itu disampaikan Dasco saat dimintai tanggapan mengenai keputusan Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.“Ya, kami menghormati langkah-langkah politik yang diambil oleh wakil presiden,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).Dasco mengatakan, pihaknya berharap keputusan yang diambil Gibran bukan merupakan langkah yang diambil tanpa pertimbangan.Menurutnya, keputusan tersebut diharapkan telah diperhitungkan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara.“Dan tentunya kami berharap bahwa langkah yang diambil wapres tersebut adalah memang hal yang sudah diperhitungkan matang dan tentunya untuk kebaikan bangsa dan negara,” ujar Dasco.Dasco juga ditanya mengenai dua nama calon pengganti Gibran apabila pengunduran dirinya diproses dan disetujui sesuai ketentuan yang berlaku.Namun, Dasco menilai pembahasan mengenai nama-nama calon pengganti wakil presiden masih terlalu jauh untuk dibicarakan saat ini.“Itu masih jauh kalau bicara nama,” tutur dia.Apindo: Stabilitas Politik dan Hukum Penting bagi InvestorKetua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025). Foto: Widya Islamiati/kumparanAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dan dampaknya terhadap dunia usaha. Apindo menilai kepastian politik dan hukum penting untuk menjaga kepercayaan investor.Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengatakan stabilitas nasional dan prediktabilitas kebijakan menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha, terutama untuk keputusan investasi jangka panjang.“Bagi pelaku usaha dan investor, stabilitas nasional, kepastian hukum, serta prediktabilitas kebijakan tetap menjadi pertimbangan penting dalam berusaha, terutama dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang,” kata Shinta kepada kumparan, dikutip Kamis (12/11).Menurut Shinta, ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan membuat investor lebih berhati-hati merealisasikan investasi atau rencana ekspansi.Sehingga Apindo berharap setiap proses ketatanegaraan berjalan tertib dan sesuai konstitusi, demi menjaga stabilitas nasional dan kesinambungan kebijakan ekonomi.“Dunia usaha juga berharap agenda strategis pemerintah, khususnya dalam memperbaiki iklim berusaha, memperkuat daya saing industri, mendorong investasi, dan menciptakan lapangan kerja, dapat terus dijalankan secara konsisten,” terangnya.Shinta menambahkan, perkembangan politik tidak boleh menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.“Dengan demikian, kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia perlu terus kita jaga bersama, sehingga dinamika yang berlangsung tidak menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.Prabowo Yakin Karier Gibran Akan BerhasilPresiden Prabowo Subianto (kiri) bersalaman dengan Wakil Presiden periode 2024-2026 Gibran Rakabuming Raka seusai menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTOPresiden Prabowo Subianto menyebut Gibran Rakabuming Raka masih memiliki perjalanan karier dan pengabdian yang panjang ke depan.Prabowo menyebut Gibran masih sangat muda dan optimistis akan berhasil dalam perjalanan selanjutnya. Hal itu disampaikan Prabowo usai Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.“Saya sampaikan kepada beliau bahwa saya percaya beliau masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).Prabowo juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gibran atas pengabdian serta kerja kerasnya selama mendampingi pemerintahan.“Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya,” ujarnya.Selain itu, Prabowo memastikan akan terus memberikan dukungan kepada Gibran. Ia juga mendoakan agar Gibran diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi yang tengah dihadapi.“Saya sampaikan bahwa saya akan terus memberi dukungan dan saya berdoa semoga beliau beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini,” kata Prabowo.Prabowo kemudian mengaitkan situasi yang dihadapi Gibran dengan pengalaman pribadinya. Ia mengaku pernah menghadapi berbagai ujian dan keadaan berat dalam perjalanan hidupnya.“Karena itu, saya percaya beliau akan mampu melewati situasi ini dengan tegar, sebagaimana beliau telah tunjukkan dengan sikap kesatria dan sikap negarawan,” tuturnya.Sultan HB X Harap Wapres Baru Bisa Bikin Aktivitas Pemerintahan dan Politik TenangSultan Hamengkubuwono (HB) dan Paku Alam X melayat Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Selasa (4/11/2025). Foto: kumparanGubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap wakil presiden yang akan datang dapat memberikan ketenangan bagi aktivitas pemerintahan dan politik. Pernyataan itu disampaikan usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden."Ya saya punya harapan kehidupan, kehidupannya, aktivitas berpemerintahan dan politik bisa lebih tenang, bisa lebih baik," kata Sultan di kompleks Kepatihan Pemda DIY, Kamis (12/11)."Kalau terlalu banyak hal-hal yang yang menimbulkan konflik kan juga publik kan juga punya pendapat sendiri," tuturnya.Namun, Sultan enggan berkomentar soal sosok wakil presiden baru tersebut. Menurutnya hal itu merupakan hak presiden."Ya enggak bisa toh. Tanya itu tanya presiden, mana yang wakilnya yang diganti siapa, bukan saya," katanya.Pun dengan keputusan mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres, Sultan enggan berkomentar."Saya enggak bisa komentar ya. Karena ketentuan ketentuan mundur atau tidak kan di MPR," ujarnya.Legislator PAN soal Gibran Mundur dari Wapres: Lebih EleganAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sarifuddin Sudding. Foto: Dok. PANAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden merupakan langkah yang lebih elegan dibandingkan harus diberhentikan melalui proses pemakzulan.Pengunduran diri Gibran terjadi di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR terkait polemik persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sudding, Kamis (12/11).Mundurnya Gibran ini masih berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan pada pilpres 2024.Sebelum Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11), usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Usulan tersebut sedianya dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dibahas lebih lanjut.Namun, penyerahan surat pengunduran diri Gibran membuat agenda rapat paripurna tersebut batal dilaksanakan.Sudding sendiri menjadi salah satu anggota DPR yang mendorong penggunaan HMP untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia juga tercatat sebagai satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan HMP.Sudding menyebut, dukungan seluruh fraksi terhadap usulan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan di DPR dalam menyikapi persoalan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden.“Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan terkait pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI. Foto: Youtube/Wakil Presiden Republik IndonesiaIa juga menilai anggota DPR telah menjalankan fungsi pengawasan dalam persoalan tersebut.“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.Kendati demikian, setelah Gibran menyatakan mundur, Sudding mengatakan proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme yang berlaku di MPR.Ia pun merujuk Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 yang menurutnya mengatur langkah pimpinan MPR dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan wakil presiden.“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding.Lebih lanjut, Sudding menilai keputusan Gibran mundur juga dapat menjaga stabilitas politik. Menurutnya, apabila proses HMP tetap berlanjut, persoalan yang dihadapi Gibran berpotensi tidak hanya berkaitan dengan pemberhentian dari jabatan wakil presiden.“Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP,” jelasnya.Ia menyebut, konsekuensi tersebut dapat berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen dan manipulasi regulasi yang menurutnya berpotensi menyeret sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban.“Konsekuensi hukum itu berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi regulasi yang akan berpengaruh terhadap sejumlah pihak untuk dimintai pertanggungjawaban,” imbuh Sudding.Di sisi lain, Sudding mengingatkan jabatan wakil presiden harus tetap dijalankan sesuai persyaratan yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Menurut dia, mandat yang diperoleh melalui pemilu tidak terlepas dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum.“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.Pengunduran diri Gibran dan proses pergantian wakil presiden diharapkan dapat mengakhiri polemik yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.“Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutupnya.Golkar Sebut Pengabdian Tak Dibatasi Jabatan-KekuasaanKetua Fraksi Golkar MPR RI, Melachias Markus Mekeng, ditemui di Yogyakarta, Kamis (13/11/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparanKetua Fraksi Partai Golkar di MPR RI Melachias Markus Mekeng menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.Ia menilai pengabdian seseorang kepada bangsa dan negara tidak dibatasi oleh jabatan maupun kekuasaan. Karena itu, meski Gibran memutuskan mengundurkan diri, Golkar meyakini dia masih memiliki banyak ruang untuk terus berkontribusi bagi Indonesia.“Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada ibu pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab pengabdian kepada bangsa tidak dibatasi oleh jabatan dan kekuasaan," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11)."Masih terbentang begitu banyak ruang pengabdian yang tidak kalah penting, bermakna dan terhormat untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tambahnya.Mekeng mengatakan, Fraksi Golkar MPR RI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gibran atas dedikasi serta pengabdiannya selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan selama kurang lebih 2 tahun terakhir.Menurut Golkar, setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara tetap patut dihormati serta dihargai.“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap negarawan yang patut dihormati. Di tengah pragmatisme opini publik, dan perbedaan pandangan politik yang menguras energi bangsa, keberanian menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara,” kata Mekeng.Mekeng menegaskan seluruh proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung di MPR harus tetap dihormati dan didukung. Golkar meminta proses tersebut dijalankan secara konstitusional, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.“Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa,” tegasnya.Golkar juga berharap keputusan politik yang diambil dapat menjadi jalan terbaik bagi Indonesia. Mekeng menyebut perdebatan yang tidak produktif perlu diakhiri agar seluruh energi bangsa dapat kembali difokuskan pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.“Pada akhirnya pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara para elite politik. Setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” tutur Mekeng.Golkar juga menegaskan kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi dan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.“Kami berharap setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi Bangsa Indonesia yang tetap bersatu, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, dan kembali mencurahkan seluruh energi nasional bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.