Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta. Foto: PKSWakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta kepolisian menangani kericuhan yang terjadi saat demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (10/11), secara humanis dan profesional.Sukamta juga meminta polisi menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam kericuhan tersebut. Ia mempertanyakan apakah massa yang melakukan kekerasan benar-benar berasal dari kelompok mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang sejak awal menyampaikan aspirasi."Di sini perlu ditelusuri apakah massa aksi yang menggunakan kekerasan betul-betul kelompok mahasiswa dan elemen sipil, karena awalnya demonstrasi berjalan dengan kondusif," kata Sukamta dalam keterangan yang diterima kumparan, Rabu (11/11).Sukamta juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi yang dilindungi. Namun, ia menyayangkan aksi yang berujung pada kekerasan dan tindakan anarkistis."Indonesia negara yang menjunjung tinggi demokrasi, unjuk rasa diperkenankan. Tetapi aksi demonstrasi harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Segala bentuk anarkisme dan kekerasan, seperti yang terjadi di Yogyakarta, sangat disayangkan," ujarnya.Sukamta juga meminta kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif dalam menangani massa aksi. Ia menekankan agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, termasuk memberikan akses pendampingan hukum kepada orang-orang yang ditangkap.“Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, termasuk membuka akses pendampingan hukum bagi mereka yang ditangkap,” tegasnya.Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa yang menyampaikan aspirasi di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11) sore. Foto: Dok. Humas Pemda DIYAksi demonstrasi tersebut digelar mahasiswa dan elemen masyarakat sipil bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penarikan militer, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga pencabutan peraturan pembentukan Jaga Warga.Massa menilai keberadaan Jaga Warga berpotensi memicu konflik horizontal dan menjadi ajang premanisme. Sejumlah tuntutan itu disampaikan langsung di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.Aksi yang semula berlangsung kondusif kemudian berujung bentrokan dengan aparat pada malam hingga dini hari. Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon, sementara sebagian massa melempari aparat menggunakan batu dan kembang api.Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo usai bertemu Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X di Kepatihan Pemda DIY, Rabu (14/10/2026). Foto: Panji/kumparanSebelumnya, Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyebut polisi mengamankan 154 orang dalam rangkaian kericuhan tersebut. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelajar SMP dan SMA, hingga anak-anak.Langgeng mengatakan eskalasi kericuhan bermula dari penyerangan oleh massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY menggunakan batu dan bom molotov. Polisi kemudian mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob untuk mengurai massa.Ia juga membantah adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) ke dalam area kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut Langgeng, aparat menahan diri di perbatasan kampus setelah massa yang dikejar masuk ke kawasan tersebut.