Kedatangan Ketua Umum Ormas GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Nabilah Siti/kumparanKetua Umum Ormas GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, menyambangi Gedung Merah Putih KPK. Kedatangannya untuk menjelaskan perihal pengembalian uang Rp 800 juta yang dilakukannya kepada KPK terkait perkara korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK Rabu (11/11), pukul 10.22 WIB, didampingi beberapa kuasa hukum.“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” ujar Hercules dalam keterangannya kepada wartawan.Soal apakah dirinya membawa sejumlah dokumen pada pemeriksaan ini, ia menjawab akan dijelaskan oleh kuasa hukum.“Mungkin terkait dokumen-dokumen tanah, apa bukan dokumen-dokumen, surat-surat tanah ya. Yang hak milik diubah sama Summarecon menjadi HGB. Nah itu nanti tim kuasa hukum yang nanti jelaskan itu,” kata Hercules.Juru bicara KPK, Budi Prasetyo ikut menegaskan bahwa pemanggilan terhadap Hercules akan mendalami terkait pengembalian uang oleh Hercules yang akhirnya disita oleh penyidik KPK .“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (11/10).Budi menyebut Hercules mengembalikan uang tersebut secara kooperatif.“Sebelumnya, Yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang hang diduga terkait dengan perkara ini,” lanjut Budi.Ilustrasi KPK. Foto: ShutterstockPerkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar sebagai barang bukti.Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.Sebagai tindak lanjut, KPK menggeledah sejumlah lokasi, antara lain kantor PT Summarecon Agung, tiga ruang kerja direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan BPN Mojokerto.Selain itu, pada Kamis (15/10), KPK menyita uang tunai Rp 800 juta yang diserahkan penasihat hukum Hercules. Uang itu diduga diterima HRM dari PT Summarecon terkait pengelolaan lahan milik perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor. Hingga kini, penyidik masih menelusuri aliran dana dan tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak lain.Reporter: Nabilah Siti Nurhikmah