● Disinformasi dari pemerintah seputar isu sawit dan karhutla dilakukan secara sistematis.● 5 modus disinformasi iklim melemahkan pemahaman publik terhadap krisis lingkungan.● Literasi iklim, media kritis, dan akuntabilitas pemerintah penting untuk mendorong penanganan karhutla.Dalam pidatonya pada akhir 2024, Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan kontroversial: “Sawit itu pohon”. Ia beralasan kelapa sawit memiliki daun dan menyerap karbon sehingga layak disebut pohon. Baca juga: Pejabat bukan Gen Alpha: ‘Asbun’ mereka saat asap karhutla bukan salah ucap, tapi krisis empati Hampir dua tahun kemudian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menghanguskan lebih dari 1,9 juta hektare hingga September 2026 di Indonesia. Bahkan ada sekitar 202 ribu hektare area terbakar yang berada di dalam konsesi sawit.Di tengah krisis tersebut, Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo sekaligus Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, menyatakan akan memanfaatkan 12,7 juta hektare hutan rusak untuk produksi BBM dari tanaman. Ia bahkan menyebutnya sebagai salah satu solusi untuk “mengutamakan lingkungan hidup”.Sebagai peneliti komunikasi, kami melihat pernyataan para pejabat tersebut perlu dikaji. Sebab, narasi pejabat bukan sekadar pernyataan publik. Ia dapat membentuk persepsi dan memengaruhi tuntutan masyarakat terhadap kebijakan.Pernyataan Prabowo soal sawit, misalnya, menuai kritik karena dianggap membenarkan perluasan kebun sawit yang bisa memicu masalah lingkungan. Usulan Hashim juga kontroversial karena proyek BBM tanaman justru dituding menjadi biang keladi kebakaran besar di Papua.Kajian kami terhadap percakapan seputar isu sawit dan karhutla memperjelas hal itu: pemerintah menjadi aktor penyebaran disinformasi iklim. Disinformasi dalam hal ini adalah informasi terkait aksi iklim yang keliru atau menyesatkan dapat mengaburkan pemahaman publik, mengurangi urgensi tindakan, dan merendahkan solusi lingkungan.Berdasarkan analisis kami (dalam proses publikasi) terhadap percakapan media sosial dan berita sejak awal Agustus hingga 19 Oktober 2026, pola penyajian disinformasi iklim di ruang digital tidak terjadi secara sporadis, melainkan beroperasi secara sistematis melalui empat taktik utama (lihat gambar di bawah ini).Pertama, penggunaan “seruan emosional atau moral” yang mengeksploitasi sentimen nasionalisme untuk membungkam kritik. Kedua, taktik “memilih data” (cherry-picking) yang secara sengaja hanya menonjolkan keuntungan ekonomi sawit—seperti nilai ekspornya—tanpa menjelaskan kerusakan lingkungannya. Ketiga, penyajian “konteks yang meneysatkan” untuk mendelegitimasi pengkritik dengan membingkai mereka sebagai pihak yang “nyinyir” atau anti-kemajuan. Dan keempat, yang paling ekstrem, adalah penggunaan “konten rekaan” atau gambar berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk merekayasa ilusi keberhasilan suatu proyek lingkungan, seperti yang terjadi pada narasi food estate di Papua.Lima pola disinformasi dalam pernyataan pejabatKajian kami mengandalkan data percakapan media sosial sejak awal Agustus hingga 19 Oktober 2026. Terdapat 41.651 dokumen dari 136 sumber dan 14.866 pengunggah yang banyak membahas karhutla. Perbincangan mencakup wilayah terdampak, lahan gambut, dan dampak lintas kabut asap lintas negara.Kata kunci “kebakaran hutan” meningkat enam kali lipat dari pola normal. Sementara itu, “jerebu”, istilah kabut asap dalam bahasa Melayu, meningkat sepuluh kali lipat. Sebanyak 3.951 dokumen membahas dampak asap ke negara tetangga, dengan sekitar 13% di antaranya menggunakan bahasa Inggris.Dari puluhan ribu dokumen itu, selain melihat empat taktik, kami juga mendapati lima pola narasi dalam pernyataan pejabat pemerintah. Baca juga: Dampak karhutla berantai dan meluas: Mencemari sungai hingga isi piring kita 1. Penyangkalan (denial)Saat asap karhutla merembet hingga ke beberapa negara tetangga, Kepala Badan Komunikasi Syahganda Nainggolan berdalih bahwa Indonesia tidak hanya sekedar mengirimkan asap, tetapi oksigen juga ke negara-negara itu. Syahganda juga berdalih bahwa kebakaran hutan sebagai dampak dari fenomena alam. Pernyataan itu mengabaikan campur tangan manusia, termasuk akuntabilitas pemerintah, yang menyebabkan dan memperluas kebakaran hutan yang terus berulang sehingga memicu perubahan iklim. 2. Pengalihan tanggung jawab (deflection)Ketika warga Malaysia memprotes dampak asap karhutla dari Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada 27 Oktober 2026, merespons dengan ancaman, alih-alih menjelaskan langkah penanganan karhutla.Narasi tersebut menggeser perhatian dari tanggung jawab penanganan bencana menjadi persoalan nasionalisme dan hubungan antarnegara.3. Menunda urgensi penanganan (delay)Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI, Muhammad Ali, dan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, pada 22 Agustus 2026 menyebut kebakaran tidak separah yang diberitakan di media sosial dan kabut asap akan segera berlalu karena terbawa angin laut.Pernyataan seperti ini berisiko mengurangi urgensi penanganan, padahal kebakaran gambut dapat berlangsung lama dan menghasilkan polusi yang membahayakan kesehatan.4. Meremehkan dampak (downplay)Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, pada 20 Agustus 2026, menyebut asap yang melintasi batas negara sebagai fenomena alami akibat angin.Penjelasan tersebut mengabaikan sumber masalahnya: kebakaran hutan dan lahan. Angin memang membawa asap, tetapi tidak menjelaskan penyebab kebakaran maupun tanggung jawab untuk mengatasinya.5. Memoles kerusakan lingkungan (greenwashing)Hashim mempromosikan pemanfaatan hutan rusak untuk produksi bahan bakar nabati sebagai solusi ramah lingkungan.Padahal, klaim keberlanjutan suatu bahan bakar tidak cukup dinilai dari sumber bahan bakunya. Dampak pembukaan lahan, perubahan penggunaan hutan, emisi sepanjang rantai produksi, dan persaingan dengan kebutuhan pemulihan ekosistem juga harus diperhitungkan.Tanpa penilaian tersebut, solusi yang diklaim hijau justru berisiko menutupi persoalan lingkungan baru.Disinformasi berbuah kemarahanAnalisis sentimen kami menunjukkan kemarahan menjadi emosi paling dominan dalam percakapan publik, diikuti kesedihan dan ketakutan. Presiden Prabowo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta sejumlah wilayah terdampak termasuk entitas yang banyak dibicarakan.Dampak disinformasi sebenarnya tidak berhenti di ranah daring. Studi eksperimental McCright dan kolega menunjukkan bahwa narasi penyangkalan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengetahuan seputar perubahan iklim dan dukungan terhadap kebijakan penanganannya, seperti pemulihan hutan dan pengembangan energi bersih.Artinya, narasi yang menyesatkan dapat membuat masyarakat salah memahami sumber masalah, mengalihkan tuntutan yang seharusnya diarahkan ke pemerintah, dan meragukan solusi berbasis sains.Literasi iklim harus disertai akuntabilitasDisinformasi iklim dapat menghambat kebijakan lingkungan dan tindakan iklim yang efektif untuk meredam laju pemanasan Bumi.Situasinya pun bisa jadi lebih buruk. Studi tahun 2026 menemukan bahwa upaya menghambat aksi iklim semakin banyak menggunakan penundaan dan greenwashing, bukan sekadar menyangkal perubahan iklim.Karena itu, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan masyarakat. Pemerintah harus memastikan pernyataan dan kebijakannya didukung bukti ilmiah, transparan terhadap dampak lingkungan, serta dapat dipertanggungjawabkan.Media juga perlu menguji klaim pejabat dengan data dan pendapat ahli, bukan sekadar mengutip pernyataan resmi.Sementara itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi dan mempertanyakan klaim yang tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Sebab, ketika bencana lingkungan dibingkai secara keliru, yang terancam bukan hanya pemahaman publik, tetapi juga kesempatan untuk mendorong penanganan yang tepat.Samiaji Bintang Nusantara menerima dana dari International Media Support (IMS) untuk penelitian disinformasi iklim dan dampaknya bagi masyarakat adat. Artikel ini merupakan sebagian dari hasil riset yang lebih besar yang didanai oleh International Media Support, Denmark.Ignatius Haryanto menerima dana dari International Media Support (IMS) Denmark untuk penelitian ini Rossalyn Ayu Asmarantika menerima dana dari International Media Support (IMS) untuk penelitian disinformasi iklim dan dampaknya bagi masyarakat adat.