• Kesalahan diagnosis pneumonia dapat membuat balita mendapat antibiotik yang tidak diperlukan.• Tumpang tindih pedoman medis membuat penanganan pneumonia anak tidak seragam.• Penyelarasan panduan klinis dan kerja sama antarprofesi penting untuk memperbaiki penanganan.Pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian balita di Indonesia. Sepanjang 2026, sebanyak 33.314 balita di Jawa Tengah terserang pneumonia, dengan 35 di antaranya meninggal dunia. Pneumonia masuk salah satu lima penyakit tertinggi se-Indonesia pada 2026. (Kementerian Kesehatan) Di tengah situasi itu, studi baru di Archives of Public Health (2026) menemukan persoalan dalam penanganan pneumonia anak. Peneliti dari Universitas Diponegoro dan Radboud University menelaah 921 rekam medis anak dari 14 puskesmas di Semarang, Jepara, dan Tanjung Pinang pada 2023.Hasilnya menunjukkan adanya celah dalam diagnosis dan pemberian obat yang perlu dibenahi. Diagnosis tak akurat, pengobatan tak tepatPeneliti mendapati sekitar sepertiga pasien anak (37,6%) dalam studi tersebut sebenarnya tidak memenuhi definisi pneumonia berdasarkan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Meski begitu, hampir 90% dari mereka tetap mendapat antibiotik. Artinya, banyak anak berpotensi menerima obat yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko resistansi antibiotik, ketika bakteri menjadi kebal sehingga obat tidak lagi efektif. Lebih jauh lagi, ternyata di antara anak yang diagnosisnya tepat, hanya sekitar 1 dari 10 yang menerima dosis amoksisilin sesuai anjuran. Sebagian besar di antaranya justru mendapat dosis di bawah standar.Di sisi lain, sekitar 20% anak yang didiagnosis pneumonia tidak mendapat antibiotik. Padahal, tidak mendapat terapi antibiotik dapat berkaitan dengan masa rawat yang lebih lama dan risiko kembali dirawat di rumah sakit.Mengapa penanganannya bisa berbeda?Tidak semua pneumonia disebabkan oleh bakteri. Penelitian di tujuh negara Afrika dan Asia menemukan bakteri hanya menyebabkan sekitar 27% kasus pneumonia pada anak, sementara 61% disebabkan virus. Infeksi virus tidak memerlukan antibiotik.Karena itu, diagnosis yang tepat menjadi penting. Orangtua menjelaskan kondisi terkini bayi kepada bidan pada kunjungan kedua mereka ke Puskesmas. (Syakriah/UNICEF) Namun, menentukan penyebab pneumonia tidak selalu mudah hanya dari gejala atau pemeriksaan rontgen.Studi ini juga menemukan adanya kemungkinan tumpang tindih pedoman yang berkontribusi terhadap ketidaktepatan dosis obat.Di satu sisi, pedoman WHO tentang klasifikasi dan terapi pneumonia anak merekomendasikan dosis amoksisilin oral yang lebih tinggi untuk pneumonia anak, yakni 40 mg/kg, dengan pemberian selama tiga hari. Di sisi lain, Pedoman Praktik Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Pertama yang tertuang dalam KMK RI No. HK.02.02/MENKES/514/2015 mencantumkan dosis 25 mg/kg serta pilihan antibiotik lain. Baca juga: Kenapa konsumsi antibiotik harus pakai resep dokter? Namun, temuan ini perlu dibaca hati-hati. Studi tersebut tidak mencatat pedoman mana yang digunakan oleh masing-masing tenaga kesehatan. Karena itu, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa tenaga kesehatan melakukan kesalahan prosedural.Persoalannya justru menunjukkan pentingnya memastikan berbagai pedoman yang digunakan di lapangan tidak saling bertentangan.Pedoman harus jelas, pelatihan harus berkelanjutanPedoman klinis di setiap fasilitas kesehatan idealnya mengacu pada Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang disusun Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).Pedoman internasional seperti WHO juga perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Prosesnya bukan sekadar menerjemahkan atau menyalin panduan, tapi juga melibatkan pembuat kebijakan dan tenaga kesehatan yang akan menerapkannya.Dalam survei global terbaru yang kami lakukan, keterlibatan pembuat kebijakan dinilai penting oleh berbagai pihak di sektor kesehatan. Namun, praktiknya belum selalu konsisten.Pedoman juga perlu mempertimbangkan kondisi tiap fasilitas kesehatan, termasuk jumlah dan kemampuan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat diagnostik, serta akses menuju layanan rujukan. Pelatihan yang diadakan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Universitas Muhammadiyah Kudus, 2026. (PPNI) Pelatihan menjadi bagian penting lainnya. Studi tersebut menemukan hanya 14,5% tenaga kesehatan yang pernah mendapat pelatihan khusus pneumonia. Setelah mengikuti pelatihan, pengetahuan dan praktik mereka meningkat secara signifikan.Namun, pelatihan saja tidak cukup. Studi saya bersama tim menunjukkan bahwa kerja sama antarprofesi, seperti dokter dan perawat, juga berperan penting.Pelatihan yang efektif sebaiknya dirancang bersama, dilakukan dalam kelompok kecil, berkelanjutan, dan disertai prosedur kerja yang jelas. Faktor teknis seperti durasi, jumlah peserta, metode penyampaian, hingga insentif berupa satuan kredit profesi juga perlu diperhatikan.Persoalan pneumonia anak bukan semata-mata soal tenaga kesehatan yang lalai. Temuan ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih selaras: pedoman nasional yang jelas dan sesuai konteks, pelatihan yang berkelanjutan, serta kerja sama yang lebih kuat antarprofesi.Membenahi ketiganya dapat membantu memastikan anak mendapat diagnosis dan pengobatan yang tepat—tanpa antibiotik berlebihan dan tanpa mengabaikan pasien yang memang membutuhkannya. Baca juga: Dipakai jutaan nakes, akan bagaimana nasib Plataran Sehat di era Prabowo? Grace Wangge tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.