Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar di Kompleks GBK Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: Aditya Nugraha/kumparanSebanyak 11.261 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat sejumlah aliansi buruh di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/10). Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, TNI, Pemprov DKI Jakarta, hingga pengamanan internal DPR atau Pamdal."Untuk personel, jadi khusus untuk yang di area DPR/MPR dan sekitarnya, itu ada 11.261 personel," kata Onkoseno di Kompleks GBK, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10) pagi.Onkoseno mengatakan, pengamanan dilakukan dalam rangka pelayanan penyampaian pendapat oleh sejumlah aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI).Personel ditempatkan di kawasan DPR/MPR, titik penyangga, jalur pergerakan peserta aksi, hingga lokasi yang membutuhkan pelayanan kepolisian.Dalam pengamanan tersebut, polisi mengedepankan pola persuasif dan humanis. Personel juga diminta mengikuti arahan serta standar operasional prosedur (SOP) dan tidak bertindak di luar perintah maupun kewenangannya."Ya, dalam memberikan pelayanan pengamanan terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi, kami mengedepankan pola-pola pengamanan yang humanis," ujarnya.Onkoseno mengatakan, personel yang bertugas juga dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun benda sejenis selama melakukan pengamanan aksi.Selain di kawasan DPR/MPR, Polda Metro Jaya juga menyiagakan personel untuk sejumlah kegiatan masyarakat lainnya, seperti kegiatan di kawasan Monas, kompetisi olahraga, pagelaran kesenian, hingga wisuda.Terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), kepolisian menyiapkan langkah pencegahan, imbauan, hingga tim penegakan hukum."Ya, tentunya untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas, mulai dari pola-pola pencegahan, kemudian imbauan, maupun juga dari tim penegakan hukum juga sudah menyiapkan pola-pola yang diperlukan," kata Onkoseno.Untuk lalu lintas, kepolisian menyiapkan pengaturan dan rekayasa arus secara situasional dengan melihat kondisi kepadatan kendaraan di lapangan.Melalui akun Instagram @tmcpoldametro, polisi mengimbau masyarakat yang akan melintas di sekitar kawasan DPR/MPR pada 6-8 Oktober 2026 untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Masyarakat juga diminta mengatur waktu perjalanan, menggunakan rute alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.Polisi juga mengimbau massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib, mengikuti arahan petugas, menjaga fasilitas umum, dan tidak mudah terprovokasi.