Putusan Bersejarah: ICJ Nyatakan Myanmar Terbukti Lakukan Genosida terhadap Rohingya

Wait 5 sec.

International Court of Justice di Hague. Foto: Shutter StockMahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya. Putusan ini dibacakan pada Kamis (19/11) itu memerintahkan Myanmar memberikan jalan aman bagi para pengungsi untuk kembali ke tempat tinggal mereka serta memberikan kompensasi kepada para korban.Putusan ini adalah pertama kali dalam 80 tahun sejarah ICJ, hakim-hakim pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa suatu negara telah melakukan genosida. Keputusan ini dipandang sebagai bentuk keadilan bagi para korban Rohingya atas operasi militer Myanmar pada 2017 terhadap kelompok minoritas yang sebagian besar beragama Islam tersebut."Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara," kata Presiden ICJ Yuji Iwasawa saat membacakan putusan di Aula Utama Kehakiman, Den Haag, Belanda, dilansir AFP. Anggota komunitas Muslim Rohingya pengungsi internal terlihat di kamp Thet Kay Pyin di Sittwe, negara bagian Rakhine, Myanmar, pada 5 Juni 2021. Foto: STR/AFPSekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak Myanmar mengizinkan warga Rohingya yang berada di pengasingan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Sementara itu, Presiden Gambia Adama Barrow, yang negaranya mengajukan perkara tersebut pada 2019, menyebut putusan itu sebagai "hari bersejarah bagi keadilan internasional".Di Bangladesh, ratusan orang mengikuti jalannya persidangan melalui layar raksasa di Cox's Bazar, kamp pengungsi terbesar di dunia yang menampung lebih dari satu juta orang. Banyak di antara mereka menangis ketika Iwasawa membacakan putusan tersebut.Mohammed Osman, yang kedua orang tuanya dan empat saudara kandungnya dibunuh oleh militer Myanmar, mengatakan putusan itu membuktikan bahwa genosida yang mereka alami bukan omong kosong."Saya sangat terharu ... Namun, kami baru mencapai 50 persen dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100 persen ketika kami dipulangkan dengan bermartabat," kata Osman, 20 tahun, kepada AFP.Sidang Mahkamah Internasional (ICJ) soal Israel di Den Haag, Rabu (22/10/2025). Foto: Dok ICJ.orgSelama hampir tiga jam, Iwasawa memaparkan bukti-bukti mengerikan mengenai kekejaman Myanmar terhadap warga Rohingya selama operasi militer tersebut. Operasi itu memaksa ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.Pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya. "Mereka melakukan kekerasan seksual secara meluas, terhadap perempuan, serta melakukan "kekerasan ekstrem" terhadap anak-anak, kata Iwasawa.ICJ menyatakan bukti-bukti yang ada mengarah pada sekitar 10 ribu orang yang tewas dalam apa yang disebut Myanmar sebagai 'operasi pembersihan' untuk menekan komunitas Rohingya."Desa-desa Rohingya 'dihancurkan secara sistematis' dan kemudian digantikan oleh penduduk non-Rohingya," kata ICJ.Pengadilan menyatakan bahwa 'satu-satunya kesimpulan yang masuk akal' adalah Myanmar memang berniat menghancurkan populasi tersebut, yang merupakan salah satu unsur utama untuk membuktikan tindakan genosida.Kepulangan yang AmanPengadilan ICJ memerintahkan Myanmar untuk "mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka" bagi warga yang melarikan diri dari kekerasan.Para hakim juga memerintahkan Myanmar menyelidiki dan menghukum siapa pun yang diduga melakukan genosida. Sementara itu, besaran kompensasi akan ditentukan pada waktu berikutnya.Orang-orang berjalan melewati asap dan puing-puing yang masih berasap setelah serangan udara militer di sebuah pasar dan jembatan di dekatnya di Kyauktaw, negara bagian Rakhine Barat, Myanmar, Senin (28/9/2026). Foto: AFPMeskipun putusan ICJ bersifat mengikat dan tidak dapat diajukan banding, pengadilan tersebut tidak memiliki mekanisme untuk memaksakan pelaksanaan putusannya. Karena itu, masih harus dilihat apakah para penguasa Myanmar akan mematuhi perintah tersebut.Namun, putusan ini kemungkinan akan meningkatkan tekanan internasional terhadap pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing. Dia memimpin militer selama operasi penumpasan Rohingya sebelum menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta pada 2021.Tahun ini, Min Aung Hlaing dilantik sebagai presiden sipil setelah pemilihan umum yang berlangsung dengan pembatasan ketat. Dia juga tengah menjalankan kampanye diplomatik untuk memperoleh legitimasi internasional, yang kemungkinan akan semakin sulit setelah putusan tersebut.Dampak diplomatik dari putusan itu langsung terasa. Inggris menyatakan akan mengusir atase pertahanan Myanmar.Putusan penting ICJ tersebut juga diawasi secara saksama oleh para pakar hukum untuk melihat petunjuk mengenai bagaimana pengadilan akan memutus perkara besar lainnya, yakni apakah Israel telah melakukan genosida di Gaza."Putusan tersebut memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam upaya mereka sendiri untuk memperoleh keadilan," kata Maria Elena Vignoli, penasihat senior bidang keadilan internasional di Human Rights Watch.Tentara Myanmar. Foto: RETUERS/Soe Zeya TunGambia Ajukan Gugatan pada 2019Perkara tersebut diajukan Gambia berdasarkan Konvensi Genosida PBB 1948. Konvensi yang lahir setelah Perang Dunia II itu memungkinkan setiap negara mengajukan gugatan terhadap negara lain yang dicurigai melanggar kesepakatan internasional tersebut.Menteri Kehakiman Gambia mengatakan kepada wartawan di pengadilan bahwa putusan itu merupakan kemenangan bagi warga Rohingya yang telah mengalami penderitaan besar."Mereka bertahan hidup. Mereka memberikan kesaksian. Dan hari ini, mereka akan percaya," kata Dawda Jallow.Sementara itu, Usman Hamid selaku direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menyebut putusan ini adalah revolusi hukum dari Gambia. "Yang menggugat bukan korban, tapi Gambia. Ini revolusi hukum. Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang jaraknya ribuan kilometer dari Myanmar, tidak punya hubungan apapun dengan Rohingya, mengajukan gugatan pada 11 November 2019," kata Usman. "Gambia mengajarkan kita, tidak perlu menjadi korban untuk melawan kejahatan. Tidak perlu melihat pengungsi terdampar di negeri kita untuk membela kemanusiaan," ucapnya.