Babak Baru Korupsi KBS: 4 Orang Tersangka Penyelewengan Pengelolaan Keuangan 2025-2026

Wait 5 sec.

Empat tersangka kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS) saat dibawa ke Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanKasus korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mencapai babak baru. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kini menetapkan empat orang tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025-2026, pada Kamis (19/11) malam.Keempat tersangka yakni Mochammad Nahroni (MN) selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Nurika Widyasanti (NW) selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, serta Eliya Emi Suprapto (EES) selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS. Sementara satu tersangka lainnya adalah Muhammad Ma'ruf (MM), seorang advokat dari kantor hukum Ma'ruf Syah and Partner.Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan kasus ini berawal pada Februari 2025 saat direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.Nurika dan Nahroni kemudian menghubungi Eliya untuk mencari pengacara yang dinilai bisa membantu menangani persoalan tersebut.Eliya memperkenalkan Nurika dan Nahroni kepada Ma'ruf agar mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.Untuk pendampingan itu, Ma'ruf meminta lawyer fee Rp 100 juta serta dana penutupan perkara Rp 500 juta yang bersumber dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni.Kejati Jatim melakukan konferensi pers penetapan terhadap empat tersangka baru kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS), Kamis (19/11/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanKepala Departemen Keuangan PDTS KBS yang saat ini sebagai saksi bernama Sutini diperintahkan mencairkan dana tersebut."Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," jelas Punia saat konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11).Pada April 2025, giliran pihak direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023-2024."Tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp 995 juta yang kemudian disetujui kembali oleh tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, dikeluarkan setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000," ucapnya.Meski dana itu telah digelontorkan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan proses pemeriksaan tetap berjalan.Empat tersangka kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS) saat dibawa ke Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanUntuk melegitimasi pengeluaran kas tersebut seolah-olah sebagai kegiatan sah, keempat tersangka bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama jasa hukum, membuat ulasan SOP KBS, menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai total Rp2.410.000.000."Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah," ungkap dia.Selain aliran dana terkait penanganan perkara, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, serta honorarium. Pengeluaran tersebut tercatat sebesar Rp 707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp 152.784.430 pada tahun 2026."Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW 13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026," ujarnya.Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU yang sama.Empat tersangka kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya (KBS) saat dibawa ke Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (19/11/2026). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparanSaat dikonfirmasi terkat kemungkinan keterlibatan pihak luar serta penerima honorarium, penyidik menyatakan masih menelusuri dokumen pertanggungjawaban internal."Jadi itu kan kita kan mengauditnya kan dari ini, dari data-data, dokumen dan lain-lain. Enggak disebutkan," katanya.Penyidik juga belum merinci jumlah penerima honorarium maupun potensi tersangka lain."Belum. Nanti kami akan dalami lagi nanti," ucapnya.Sebelumnya, kasus dugaan korupsi di PDTS KBS mencuat pada 21 Juli 2026. Eks Direktur Utama (Dirut) PDTS KBS periode 2016-2024, Chairul Anwar, ditetapkan tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan.Chairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran PDTS KBS di Kecamatan Wonokromo, Surabaya, untuk kepentingan pribadi maupun pengeluaran fiktif dalam rentang waktu 2016 hingga 2024.Dalam periode itu, tersangka merangkap tiga jabatan di PDTS KBS yakni sebagai Direktur Utama, Direktur Operasional serta Direktur Keuangan.modus yang digunakan tersangka dengan memerintahkan kepada staf keuangan di Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan uang anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif.Selain itu, pada rentang 2023–2024, pengeluaran kas yang tidak benar juga disetujui oleh saksi MN selaku Direktur Keuangan.Perbuatan itu berdampak pada jumlah pakan hewan yang tidak sesuai.Berdasarkan hasil perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 10.209.664.735,60.Dari total uang tersebut, sebagian besar dinikmati secara pribadi oleh tersangka. penyimpangan dana operasional itu membuat fasilitas di KBS menjadi tidak terawat, rusak, serta kotor. Bahkan, kondisi dan kesehatan satwa ikut memprihatinkan akibat pemangkasan anggaran pakan.