Kala DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Wait 5 sec.

Suasana Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTODPR resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman lebih dulu membacakan laporan hasil pembahasan. Ketua DPR Puan Maharani lalu meminta persetujuan seluruh fraksi, dan semuanya setuju.Dengan UU ini, negara bisa merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya.Puan: Bukan karena DesakanPuan menegaskan, UU ini disahkan bukan karena tekanan dari pihak mana pun."Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata Puan.Ketua DPR RI Puan Maharani menerima laporan pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Foto: Fauzan/ANTARA FOTOMenurut Puan, DPR menggelar 87 kali RDP dan RDPU, melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta menyerap aspirasi di 46 daerah pemilihan. DPR juga menyinkronkan RUU ini dengan undang-undang lain, seperti KUHAP dan KUHP, agar tidak tumpang tindih.Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai akhir dari proses panjang. RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan 18 tahun lalu.Komisi III mulai bergerak pada Agustus 2025 setelah dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pada September 2025, Badan Keahlian DPR ditugaskan menyusun draf. RUU kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, Panja mulai bekerja pada 5 November 2026, dan keputusan tingkat I diambil pada Rabu (18/11).Fokus pada KorupsiHabiburokhman menjelaskan, judul RUU berubah setelah menerima masukan masyarakat sipil. Cakupannya kini difokuskan pada tindak pidana korupsi."Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi," ujar Habiburokhman.Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: YouTube/ TVR ParlemenAwalnya RUU ini mencakup 13 jenis tindak pidana, lalu dipersempit. Selain korupsi, UU ini juga menjangkau tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas, seperti investasi bodong, saham bodong, dan travel umrah-haji bodong.Bandar Judol hingga Koperasi Bodong Bisa DirampasDasco menyebut UU ini bisa menjerat harta pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat luas."Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (19/11).Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanMenurut Dasco, aset tetap bisa disita meski terdakwanya kabur."Undang-undang perampasan aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada badan pengelolaan hasil perampasan aset. Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita," ujarnya."Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco.Wakil Ketua Panja Soedeson Tandra mencontohkan koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat lalu pengurusnya kabur, serta travel bodong yang menghimpun dana jemaah tapi tak memenuhi kewajibannya."Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson.Dua Mekanisme, Tetap Lewat PengadilanSoedeson menjelaskan, UU ini mengatur dua mekanisme perampasan: berbasis putusan pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based). Mekanisme kedua bisa dipakai jika tersangka meninggal, kabur, atau sakit permanen sehingga tak bisa diadili.Suasana rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: YouTube/ TVR ParlemenUntuk korupsi, negara bahkan bisa merampas seluruh aset pelaku, termasuk yang bukan hasil kejahatan, jika aset hasil korupsi tak cukup menutup kerugian negara.Meski begitu, Soedeson menegaskan semua perampasan wajib melalui pengadilan. Mekanisme tanpa putusan pidana memakai hukum acara perdata, dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan ke pengadilan."Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan," katanya.Pihak yang keberatan bisa mengajukan gugatan dan membuktikan kepemilikan sahnya. Aset baru bisa dijual setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali barang yang mudah rusak, seperti ikan dan minyak. Hasil penjualan barang tersebut tetap ditahan sampai ada putusan.Dua Badan BaruUU ini mewajibkan Presiden membentuk badan pengelola aset rampasan dan badan pengawas perampasan aset. Pasal 61 ayat (1) berbunyi:"Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden."Anggota badan pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Badan ini berwenang menyusun dan menegakkan kode etik bagi penyidik maupun jaksa pengacara negara, serta wajib melapor kepada Presiden dan DPR paling sedikit setahun sekali.Ilustrasi Pengadilan. Foto: Shutter StockHabiburokhman menyebut pemisahan pengelola aset dari aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Model serupa dipakai di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Adapun keanggotaan badan pengawas melibatkan Presiden dan DPR, mirip pola seleksi KPK dan Komisi Yudisial.Soedeson menambahkan, badan pengelola akan menyimpan, mengelola, dan menjual aset rampasan."Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara," ujarnya.Pelapor DilindungiUU ini juga melindungi pihak yang memberikan informasi soal aset hasil kejahatan. Pasal 15 berbunyi:"Setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana."Illicit Enrichment Tak MasukKetentuan illicit enrichment, yakni perampasan kekayaan pejabat yang tak wajar dan tak bisa dijelaskan asal-usulnya, tidak dimasukkan ke dalam UU ini. Habiburokhman menyebut ada dua alasan.Pertama, aspirasi publik dan pendapat para ahli terbelah. Komisi III juga mempelajari praktik negara lain: AS dan Inggris tidak menerapkannya, AS menilainya bertentangan dengan HAM, dan Mahkamah Konstitusi Jerman disebut pernah menolak ketentuan serupa. Kedua, UU Perampasan Aset merupakan hukum formil yang mengatur tata cara perampasan, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan.Berlaku 12 Bulan LagiUU Perampasan Aset tidak langsung berlaku. Pasal 74 berbunyi:"Undang-Undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan terhitung setelah 12 (dua belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan dan setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1)."Setelah disetujui DPR, UU ini menunggu pengesahan Presiden. Jika tidak ditandatangani, RUU tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan paling lambat 30 hari sejak disetujui bersama.