Gelombang Dukungan untuk Dasco Jadi Cawapres

Wait 5 sec.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Dok. IstimewaDukungan agar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengisi posisi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka terus mengalir. Dukungan datang dari sejumlah fraksi DPR, anggota DPD, hingga politikus lintas partai. Dasco merespons dengan meminta semua pihak menghormati hak Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan nama ke MPR."Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11)."Karena itu mari kita menghormati hak itu karena sudah diatur," ujarnya.Nama kader Gerindra lain juga beredar sebagai kandidat, yakni Sekjen Gerindra Sugiono dan Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani. Dasco menyebut mereka kader terbaik partai."Nama-nama yang mencuat itu kan kader-kader terbaik di Partai Gerindra. Ada Pak Sugiono, ada Pak Muzani," ucapnya."Namun itu tadi, saya sampaikan bahwa mari kita hormati hak Presiden yang sudah diatur undang-undang untuk kemudian memasukkan nama ke MPR sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.Prabowo Ajukan Dua Nama Paling Lambat 25 NovemberMenko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai dukungan kepada Dasco sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, menurut dia, usulan dari masyarakat itu bersifat informal."Bahwa di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, mengusulkan si B, si C, si D, dan seterusnya, itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon dan itu sifatnya memang informal," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada program Tanya Hukum di kantor kumparan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparanYusril menegaskan, kewenangan mengajukan dua nama cawapres ke MPR sepenuhnya ada di tangan Presiden."Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon wakil presiden dan diserahkan ke MPR itu sepenuhnya. Artinya sepenuhnya itu enggak bisa dicampuri oleh orang lain. Sepenuhnya adalah kewenangan Presiden," ucapnya."Jadi walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun oleh gabungan partai pengusul Pilpres tahun 2024, tapi setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan Presiden itu," terang Yusril.Saat ditanya soal namanya yang ikut disebut sebagai kandidat, Yusril enggan berkomentar. Ia beralasan, sebagai ahli hukum, ia tidak boleh berpikir politis.Yusril mengatakan Presiden belum mengajukan nama ke MPR. Pemilihan wapres di MPR diundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember, sehingga Presiden harus menyerahkan dua nama paling lambat 25 November.Jadwal bergeser karena Prabowo sedang berada di luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai. Presiden dijadwalkan tiba di Tanah Air pada 19 November. Menurut Yusril, jika pemilihan tetap digelar 2 Desember, waktunya terlalu mepet untuk menggelar pertemuan resmi dengan tujuh partai koalisi pengusung di Pilpres 2024.Partai Politik Ramai-ramai Menyatakan DukunganSejumlah partai terang-terangan mendukung Dasco. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan partainya menyambut baik jika Prabowo memilih Dasco."Jika Presiden Prabowo memilih Prof Sufmi Dasco Ahmad (SDA) untuk mendampingi menjadi wakil presiden, maka PAN setuju, senang dan gembira," ungkap Viva Yoga.Sejumlah kader Partai Demokrat dan PAN menyalami serta mengajak Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berswafoto usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanPKB menyatakan mendukung penuh kewenangan konstitusional Presiden dalam mengusulkan cawapres pengganti. PKB tidak mengusulkan kader internal dan menyerahkan pilihan kepada Presiden."Namun apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan presiden, kami Partai Kebangkitan Bangsa menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan," tutur Waketum PKB Moh. Rano Alfath.Ketua Komisi III DPR sekaligus Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan NasDem mendukung penuh Dasco."NasDem mendukung penuh Pak Dasco menjadi Wapresnya Pak Prabowo, Pak Dasco punya rekam jejak dan integritas yang cukup mumpuni," kata Sahroni.Waketum NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menilai Dasco bisa membantu Presiden menjalankan program dan kebijakan strategis. Menurut dia, wapres juga harus mampu menjembatani kepentingan berbagai kelompok masyarakat dan partai politik."Nah, dari semua yang beredar tentu yang memiliki komunikasi, yang memiliki mengkonsolidasikan kekuatan, sosok Pak Dasco menurut saya yang paling pas lah menurut saya dalam situasi seperti hari ini," ungkap Saan.Sekjen Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya menyerahkan keputusan kepada Prabowo."Kami serahkan kepada Presiden dan siapa pun yang diusulkan presiden kami menghormatinya," kata Herman, Selasa (17/11).Meski begitu, Herman tak menampik Dasco punya kapasitas untuk menjadi wapres."Tentu pak Dasco salah satu yang mumpuni dan memiliki peluang diusulkan oleh Presiden," ujarnya.PKS Tak Usulkan Kader, Sebut Dasco punya Chemistry dan Loyalitas dengan PresidenSekjen PKS Muhammad Kholid menilai Dasco memenuhi sejumlah kriteria untuk menggantikan Gibran, salah satunya karena kedekatannya dengan Prabowo."Pertama, Pak Dasco sebagai Ketua Harian Gerindra, tentu sosok yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau bicara loyalitas dan chemistry dengan Presiden, saya kira pak Dasco memenuhi," jelas Kholid.Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparanKholid juga menyoroti kemampuan Dasco membangun komunikasi politik lintas partai."Kedua, dari sisi kapasitas dan akseptabilitas, beliau juga mampu membangun komunikasi lintas partai di parlemen. Beliau sudah terbiasa membangun kerja sama dan sinergi dengan lintas partai," kata Kholid.Meski begitu, PKS tidak mengajukan nama kader untuk mengisi kursi wapres."Bagi PKS, secara prinsip tidak mengusulkan nama kader sebagai cawapres, dan menyerahkan kewenangan pemilihan cawapres kepada Presiden Prabowo," pungkasnya.Dasco Dikerubungi Anggota Dewan usai ParipurnaGelombang dukungan juga terlihat seusai rapat paripurna DPR, Selasa (17/11), yang dipimpin Dasco. Saat Dasco beranjak dari kursi pimpinan untuk meninggalkan ruang sidang, sejumlah anggota dewan lintas fraksi menghampirinya. Mereka bersalaman, sebagian lagi mengajak berfoto.Dari Demokrat ada Sekjen Herman Khaeron, Hinca Pandjaitan, Anton Sukartono Suratto, dan Rizki Aulia Rahman Natakusumah. Ada pula Anggia Ermarini dari PKB dan Andre Rosiade dari Dewan Pembina Gerindra.Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno dan sejumlah anggota DPR berfoto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/11), di tengah gelombang dukungan Dasco menjadi cawapres. Foto: Instagram/@eddy_soeparnoWakil Ketua MPR sekaligus Waketum PAN Eddy Soeparno ikut mengajak Dasco berfoto bersama, lalu mengunggahnya di Instagram."Sukses selalu untuk komandan kami di DPR RI, Prof @sufmi_dasco," tulis Eddy."Kami doakan senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan insyaallah amanah yang lebih besar untuk membangun Indonesia yang lebih makmur, kuat dan jaya," tutur dia.DPD: Anggota Boleh Mendukung, Lembaga Tak MengusungKetua DPD Sultan Bachtiar Najamudin bertemu Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (17/11). Ia mengakui ada anggota DPD yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Namun, ia menegaskan DPD bukan partai politik sehingga tidak bisa mengusung calon, meski DPD merupakan bagian dari MPR.Menurut Sultan, dukungan itu sikap pribadi anggota, bukan sikap kelembagaan."Kalau hal itu sih mungkin ya, ya gak bisa dilarang juga, tapi secara kelembagaan bahwa DPD memang tidak mengusung, tidak memunculkan nama, karena memang aturan mainnya seperti itu," ucap Sultan.Ia menilai dukungan itu wajar karena banyak anggota DPD yang dekat dengan Dasco.Dukungan Saat Gibran Masih Menjabat Dinilai JanggalSebelumnya, dukungan kepada Dasco sempat muncul saat Gibran masih menjabat wapres. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Slamet Ariyadi menilai momen itu dimanfaatkan untuk merusak citra Dasco."Saya menduga memang ada yang ingin membuat keributan. Memancing di air keruh. Gibran waktu itu masih Wapres, ada yang tiba-tiba dukung Pak Dasco," kata Slamet kepada wartawan.Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hasil kesepakatan DPR RI bersama pemerintah terkait peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Foto: Dok. Istimewa"Jadi wajar, Pak Dasco membantah kalau itu hoaks dan pengalihan isu penyadapan. Sebagai Komisi III, saya dengar penyebar hoaksnya juga sudah diproses secara hukum. Resminya, kita tunggu saja pengumumannya," ujarnya.Anggota DPR dari Fraksi NasDem Rajiv juga menilai waktu munculnya dukungan itu janggal."Itu kan mudah sekali kita baca. Pak Dasco jadi orang yang dirugikan saat itu. Ada isu penyadapan, Wapres masih Gibran, kok tiba-tiba ada yang dukung Pak Dasco. Ini kan janggal, mudah sekali dibaca ada permainan di situ. Maka wajar, Pak Dasco menganggap itu permainan politik untuk menjelekkan beliau. Saya pun dalam situasi itu pasti akan menjawab dengan cara yang sama," kata Rajiv.Menurut Slamet, situasinya kini berbeda karena kursi wapres memang kosong."Kalau sekarang, jabatan wapres memang kosong. Yang dukung Pak Dasco, itu aspirasi kawan-kawan. Memang waktunya menyampaikan aspirasi. Pak Dasco sendiri kan tidak ada pikiran macam-macam. Semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden," tuturnya.Rajiv sepakat. Ia menyebut banyak pihak kini berharap Dasco menjadi wapres, tetapi keputusan tetap di tangan Presiden."Kalau sekarang, waktunya menyampaikan harapan. Ternyata, banyak sekali yang punya harapan sama, ingin Pak Dasco jadi Wapres. Banyak teman-teman yang berharap, aspirasinya sampai ke Presiden Prabowo. Tapi seperti yang dikatakan Bang Dasco, keputusan akhirnya seperti apa tentu ada sepenuhnya di tangan Pak Presiden. Hak Presiden Prabowo sepenuhnya," pungkasnya.