Scam Lewat Surat Tilang Digital Palsu, Begini Modus Penipu Menjerat Korban

Wait 5 sec.

Wakil Presiden Eksekutif Bidang Sektor Publik Mastercard, Ailish Campbell, Peluncuran Laporan Tahunan State of Scams in Indonesia 2026 dan Diskusi Panel Lintas Sektor bersama GASA, Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta, Selasa (17/11). Foto: Nur Pangesti/kumparanPenipuan digital memiliki berbagai macam modus, mulai dari menyamar sebagai petugas instansi pemerintah, mengirimkan tautan palsu, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengelabui korban.Salah satu modus yang perlu diwaspadai adalah penipuan berkedok surat tilang parkir yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Modus tersebut hampir menjerat ayah dari Wakil Presiden Eksekutif Bidang Sektor Publik Mastercard, Ailish Campbell, yang berusia 80 tahun.Campbell menceritakan pengalaman tersebut saat membahas ancaman penipuan digital dalam acara peluncuran laporan State of Scams in Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa (17/11).Campbell bercerita, ayahnya pernah menelepon dengan nada marah karena mengira Campbell telah mendapatkan surat tilang parkir. Ayahnya mengaku menerima pesan singkat yang menyebutkan mobil Campbell terkena tilang saat berada di pusat kota. Padahal, Campbell tidak menggunakan mobil milik ayahnya pada hari tersebut. Dia pun menduga pesan yang diterima ayahnya merupakan upaya penipuan.“Ayah, hari itu saya tidak menggunakan mobil Ayah, sepertinya ini penipuan,” kata Campbell kepada ayahnya yang diungkapkan dalam sesi cerita tersebut.Namun demikian, ayahnya sempat meyakini pesan tersebut benar karena mengatasnamakan Kementerian Perhubungan. Terlebih, email yang diterima terlihat profesional dan dilengkapi logo instansi pemerintah yang tampak meyakinkan.Campbell kemudian meminta ayahnya memeriksa kembali alamat email pengirim. Dari situ, dia menemukan kejanggalan karena email tersebut menggunakan alamat Yahoo dengan kombinasi angka yang tidak dikenal, meskipun nama pengirimnya dibuat seolah-olah berasal dari Pemerintah Ontario, Kanada."Ayah, ini penipuan," kata Campbell saat menceritakan percakapannya dengan sang ayah.Ayahnya sempat merasa kesal karena ada orang yang berusaha mengambil uang hasil kerja kerasnya. Menurut Campbell, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa siapa pun bisa menjadi sasaran penipuan, termasuk orang yang teliti dan memahami pengelolaan keuangan. Ia menilai, jika saat itu tidak berdiskusi dengannya, ayahnya kemungkinan akan memberikan informasi yang diminta pelaku penipuan.Campbell mengatakan, penipuan digital kini semakin canggih dan terorganisasi. Pelaku bahkan memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyamaran identitas, kloning suara, hingga rekayasa sosial (social engineering) agar korban percaya dan bersedia melakukan transaksi.Ilustrasi modus penipuan berkedok surat tilang di WhatsApp. Foto: Dok. IstimewaBerdasarkan laporan State of Scams in Indonesia 2026 yang disusun Global Anti-Scam Alliance (GASA) yang disusun bersama Mastercard dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menunjukkan sebanyak 75 persen orang dewasa Indonesia pernah menemukan penipuan dalam satu tahun terakhirdengan estimasi kerugian mencapai Rp 104,3 triliun per tahun.Laporan yang melibatkan 1.160 responden dewasa di Indonesia itu juga menunjukkan dampak penipuan tidak hanya bersifat finansial, namun juga dapat berdampak bagi kesehatan mental korban.“Kerugian ini bukan sekedar kehilangan finansial. Di baliknya ada tabungan keluarga, hasil kerja keras, modal usaha, serta kepercayaan masyarakat terhadap platform digital dan masa depan ekonomi digital Indonesia yang ikut terkikis,” jelas Campbell.Karena itu, Campbell menilai upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika korban sudah menerima pesan penipuan atau hendak mengirimkan uang. Deteksi perlu dilakukan sejak awal, termasuk dengan mengidentifikasi domain berbahaya, kredensial yang diretas, perangkat mencurigakan, serta infrastruktur yang digunakan pelaku."Jadi, kita tidak bisa hanya membebankan tanggung jawab kepada konsumen, pemerintah, ataupun sektor swasta. Kita semua harus bekerja sama," ujarnya.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan teknologi AI untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real time sebelum dana meninggalkan rekening korban.Wakil Presiden Eksekutif Bidang Sektor Publik Mastercard, Ailish Campbell, Peluncuran Laporan Tahunan State of Scams in Indonesia 2026 dan Diskusi Panel Lintas Sektor bersama GASA, Mastercard, dan Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta, Selasa (17/11). Foto: Nur Pangesti/kumparanCampbell mencontohkan solusi Consumer Fraud Risk Mastercard yang digunakan di Inggris. Teknologi tersebut memanfaatkan intelijen jaringan dan AI untuk menilai risiko penipuan pada transaksi antar rekening. Bekerja sama dengan bank-bank yang berpartisipasi, teknologi tersebut membantu meningkatkan deteksi penipuan hingga 85 persen dan berkontribusi terhadap penurunan nilai kerugian akibat penipuan authorized push payment (APP) lebih dari 20 persen.Melalui sistem tersebut, bank dapat memberikan peringatan kepada nasabah ketika transaksi terindikasi berisiko. Dengan demikian, nasabah memiliki kesempatan untuk menghentikan transfer sebelum uang berpindah ke rekening pelaku.Selain itu, Campbell menekankan pentingnya pertukaran informasi dan pelacakan aliran dana antarlembaga keuangan untuk mengidentifikasi rekening penampung hasil kejahatan atau money mule.Menurutnya, penanganan penipuan digital membutuhkan kombinasi teknologi, koordinasi antarlembaga, penegakan hukum, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan.Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan instansi resmi, meskipun menggunakan logo dan bahasa yang terlihat profesional. Pemeriksaan identitas pengirim melalui kanal resmi menjadi salah satu langkah penting sebelum memberikan data pribadi atau melakukan pembayaran.“Kita harus bekerja sama untuk membuat penipuan semakin sulit dilakukan, semakin sulit dikembangkan dalam skala besar, dan semakin sulit menghasilkan keuntungan bagi pelakunya. Dengan demikian kita dapat melindungi kepercayaan yang menjadi fondasi masa depan digital Indonesia yang inklusif sekaligus melindungi orang-orang yang kita cintai,” pungkasnya.