Klinik Desa, Jangan Kuras Puskesmas

Wait 5 sec.

Sumber: Ilustrasi Klinik KDMP menggunakan bantuan ClaudeCoba bayangkan sebuah desa di pulau kecil di ujung timur negeri ini. Seorang ibu baru pulang dari Puskesmas setelah menyeberang laut setengah hari. Anaknya sudah diperiksa, resep sudah di tangan, tetapi obatnya kosong. Apotek? Tidak ada di pulau itu.Kawan, cerita semacam ini bukan karangan. Survei yang mendatangi 9.831 Puskesmas menemukan rata-rata hanya 58 persen dari 60 obat esensial tersedia, dan yang paling parah justru perdesaan Indonesia timur. Warga di sana paling bergantung pada obat gratis dari pemerintah, tetapi paling sedikit punya apotek sebagai pilihan lain.Karena itu, terus terang saja, kami ikut berharap pada Klinik dan Apotek Desa di bawah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bagi desa-desa 3T, klinik yang berdiri di kampung sendiri bisa berarti ibu hamil tak lagi menunda tablet tambah darah dan pasien hipertensi tak putus obat hanya karena jauh. Pedomannya sudah terbit untuk 103 desa percontohan.Lalu, mengapa bukan Puskesmas saja?Tetapi ada pertanyaan yang terus mengganjal di obrolan kami. Kalau masalahnya Puskesmas kekurangan obat dan tenaga, mengapa tidak Puskesmas itu saja yang diperbaiki dan ditambah?Ternyata pemerintah juga menempuh jalan itu. Presiden mengumumkan renovasi 10.000 Puskesmas mulai 2027, dengan prioritas daerah 3T. Data Kemenkes menunjukkan jumlah Puskesmas sebenarnya sudah melebihi jumlah kecamatan, tetapi sebarannya timpang. Rasio tertinggi ada di Bali, terendah di Papua Barat Daya [3].Lalu mengapa masih perlu klinik koperasi? Kami menduga salah satu alasannya soal pembiayaan. Klinik desa bergerak lewat koperasi dengan skema pinjaman, bukan anggaran negara, sehingga bisa melaju lebih cepat. Tetapi cepat belum tentu tepat.Jadi soalnya bukan sekadar menambah gedung. Gedung bisa dibangun dalam setahun, tetapi orang di dalamnya tidak. Per Mei 2026, baru 6.475 dari 10.337 Puskesmas yang punya sembilan jenis tenaga kesehatan lengkap [5]. Dari 2.720 Puskesmas tanpa dokter gigi, separuhnya ada di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.Di titik ini kami jadi waswas. Petunjuk teknis Klinik Desa menyebut pembentukannya memakai sumber daya Puskesmas Pembantu dan Poskesdes yang sudah ada. Perawat, bidan, bahkan apotekernya boleh berasal dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan. Kalau begitu, di banyak desa, klinik baru itu bisa jadi hanya Pustu lama yang berganti papan nama, sementara Puskesmas induk kehilangan orang. Kami tidak sedang menolak. Kami hanya khawatir pada kebiasaan lama kita: membangun yang baru sebelum merawat yang sudah ada.Kuratif di desa, promotif di Puskesmas?Ada harapan lain yang sering kami dengar, yakni 'biarlah klinik desa mengurus orang sakit, supaya Puskesmas bisa kembali ke khitahnya, yakni promotif dan preventif'. Gagasan ini masuk akal. Permenkes 19/2024 memang meminta Puskesmas mengutamakan upaya promotif dan preventif [7]. Kenyataannya, tenaga Puskesmas lebih banyak habis melayani antrean pasien.Namun, kalau membaca aturannya pelan-pelan, pembagian sebersih itu belum tertulis. Klinik desa tetap ditugasi edukasi, imunisasi, skrining, dan kunjungan rumah, sedangkan pengobatannya disebut “terbatas” dan didelegasikan Puskesmas. Di luar itu, klinik boleh membuka layanan berbayar sebagai usaha koperasi [2]. Menteri Kesehatan bahkan menyamakannya dengan klinik swasta yang bisa melayani peserta JKN.Artinya, arah klinik desa masih bisa ke mana saja. Ia bisa menjadi tangan Puskesmas di kampung, atau menjadi pesaing yang berebut pasien dan tenaga.Yang kami usulkanPertama, tuliskan pembagian peran secara tegas. Layanan kuratif dasar harian dan penyediaan obat di desa menjadi tugas klinik, di bawah supervisi dokter Puskesmas. Waktu yang tersisa bagi tenaga Puskesmas wajib dipakai untuk kerja luar gedung.Kedua, pegang prinsip tambah, bukan pindah. Tenaga klinik desa harus rekrutan baru, bukan tarikan dari Puskesmas yang belum lengkap. Pantau pula apakah jumlah tenaga di Puskesmas induk bertambah atau justru berkurang setelah klinik berdiri.Ketiga, satukan perencanaan. Renovasi 10.000 Puskesmas dan perluasan klinik desa perlu dipetakan bersama, agar dua program besar itu saling mengisi celah di daerah 3T, bukan menumpuk di desa yang sama.Kawan, ibu di pulau kecil tadi tidak peduli papan namanya Puskesmas, Pustu, atau klinik koperasi. Ia hanya ingin obat anaknya ada.