Selain DKI Jakarta, Ini Daftar Provinsi yang Sudah Tetapkan UMP 2027

Wait 5 sec.

Sejumlah buruh berbelanja saat jam pulang kerja di Kota Tangerang, Banten, Senin (10/2/2025). Foto: Putra M. Akbar/ANTARA FOTO Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.Besaran UMP tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat (20/11). Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi mengungkapkan hingga hari ini terdapat sejumlah provinsi yang telah menetapkan UMP, namun sebagian juga masih dalam tahap penyusunan.“Pemprov ada yang sudah dan sedang menyusun UMP,” kata Cris kepada kumparan, Jumat (20/11).Kuntadi menyebut sejumlah provinsi yang telah menetapkan UMP 2027 meliputi Sulawesi Barat, Riau, Kalimantan Utara, Aceh, dan Jawa barat.Provinsi Sulawesi Barat menetapkan UMP 2027 pada kisaran Rp 3.502.000, naik dari Rp 3.315.934 pada 2026. Kemudian, Riau menetapkan UMP sebesar Rp 4.031.000, meningkat dari tahun sebelumnya Rp 3.708.495.Adapun Provinsi Kalimantan Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp 4.027.000, naik dari Rp 3.775.243 pada 2026. Aceh menetapkan UMP sebesar Rp 4.197.000, meningkat dari Rp 3.932.552.Sementara itu, Jawa Barat juga menaikkan UMP 2027 pada kisaran Rp 3.000.000, lebih tinggi dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 2.317.501.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dijadwalkan paling lambat pada 26 November 2026.Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki tenggat hingga 25 November 2026. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat pada 30 November 2026.Dalam penghitungan upah minimum 2027, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang nilai 0,5 hingga 1,0."Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat koordinasi secara hibrida dari kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11).