PPN 11% atas pembalut bisa membatasi pilihan perempuan dengan ekonomi rendah mendapatkan produk menstruasi yang layak dan terjangkau. TitiNicola / Wikimedia Commons, CC BY-SA● PPN 11% atas pembalut bisa membatasi pilihan perempuan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi.● Perempuan dengan ekonomi rendah cenderung sulit mendapatkan produk menstruasi yang layak dan terjangkau.● Pemerintah seharusnya menghapus PPN pembalut dan menyediakan produk menstruasi gratis bagi mereka yang membutuhkan.Dewan HAM PBB pada Juli 2024, menyerukan agar negara-negara di seluruh dunia mengurangi atau bahkan menghapus pajak produk menstruasi, termasuk pembalut. Tujuannya sederhana: agar semua perempuan—terutama mereka yang berpenghasilan rendah—bisa mengakses produk menstruasi.Indonesia merupakan salah satu anggota Dewan HAM PBB saat seruan tersebut disepakati. Ironisnya, pemerintah masih mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% pada pembalut hingga hari ini—tertinggi kedua di ASEAN.Direktorat Jenderal Pajak berdalih bahwa pembalut sama seperti barang konsumsi lainnya sehingga wajib kena PPN.Bagi perempuan dengan penghasilan terbatas atau tidak punya penghasilan sama sekali, tambahan biaya ini bisa semakin mempersempit pilihan mereka dalam menjaga kebersihan dan kesehatan saat menstruasi.Padahal, kebutuhan atas produk menstruasi seperti pembalut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi perempuan setiap bulannya.Ketimpangan yang diabaikanPBB telah mengakui bahwa akses untuk mendapatkan pembalut yang aman, layak, dan terjangkau merupakan hak semua perempuan atas kesehatan dan kehidupan yang bermartabat. Namun kenyataannya, tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengelola menstruasi dengan aman dan nyaman. Banyak perempuan mengalami kemiskinan menstruasi (period poverty) yang membuat mereka kesulitan mendapatkan produk menstruasi yang layak dan terjangkau, maupun akses air bersih, toilet, dan fasilitas kebersihan yang memadai.Di Indonesia, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi karena hampir separuh perempuan usia produktif berada di luar angkatan kerja. Misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2025 hanya 56,63%—jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,40%. Baca juga: Bagaimana kenaikan dan penurunan berat badan sama-sama memengaruhi menstruasi? Di tahun yang sama, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 8,56% (sekitar 12,1 juta) perempuan hidup di bawah garis kemiskinan. Penelitian membuktikan bahwa perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung menghadapi lebih banyak kesulitan dalam mendapatkan pembalut dan fasilitas kebersihan menstruasi yang memadai. Akses terbatas persempit pilihan perempuanSaat ini, perempuan memiliki beberapa pilihan produk untuk mengelola menstruasi, seperti pembalut, tampon, celana menstruasi, menstrual cup (cawan haid), hingga menstrual disc (cakram haid).Sebagian produk tersebut bisa digunakan berulang kali sehingga tidak perlu membeli yang baru setiap bulan. Namun, harga awalnya sering kali lebih mahal. Sebagai contoh, salah satu celana menstruasi pakai ulang dibanderol seharga Rp290 ribu per item di platform belanja daring. Harga tersebut mungkin masih terjangkau bagi sebagian perempuan. Namun, bagi perempuan yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengeluarkan hampir Rp300 ribu sekaligus untuk satu produk menstruasi belum tentu mudah. Celana menstruasi pakai ulang dibanderol Rp290 ribu mungkin bukan pilihan bagi perempuan yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sonjaaa / Wikimedia Commons Ketika produk menstruasi sulit dijangkau, sebagian perempuan akhirnya menggunakan bahan apa pun yang tersedia di sekitar mereka. Misalnya, menggunakan kain, handuk, koran, atau tisu sebagai pengganti pembalut.Bahkan ada pula perempuan yang rela membeli pembalut reject (memiliki kesalahan produksi) berharga murah, tetapi tidak layak pakai dan berisiko membahayakan organ reproduksi.Di Jayawijaya dan Mamberamo Tengah, Papua, sekitar 30% perempuan dilaporkan menggunakan kain atau bahan tradisional lain, termasuk dari tumbuhan seperti daun. Padahal, UNICEF Indonesia menyarankan untuk menghindari penggunaan koran, dedaunan, dan tisu sebagai pengganti pembalut karena berisiko menyebabkan infeksi. Baca juga: Pengelolaan sampah pembalut masih kalang kabut: Celaka bagi lingkungan dan manusia Buat produk menstruasi lebih mudah dijangkauSetiap perempuan seharusnya bisa mengelola menstruasi dengan aman dan nyaman, tanpa harus khawatir apakah uang yang dimilikinya cukup untuk membeli pembalut. Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus PPN pembalut, sekaligus menyediakan produk menstruasi gratis bagi mereka yang membutuhkan. Langkah ini sejalan dengan mandat Dewan HAM PBB tentang manajemen kebersihan menstruasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender.Kita bisa belajar dari Skotlandia yang menyediakan produk menstruasi secara gratis melalui pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.Sementara di Inggris, produk menstruasi seperti pembalut, tampon, dan celana menstruasi pakai ulang tidak lagi dikenai PPN. Indonesia bisa mempertimbangkan pendekatan serupa. Misalnya, pemerintah menyediakan pembalut gratis melalui sekolah dan puskesmas, terutama bagi pelajar dan perempuan dari keluarga kurang mampu.Atau setidaknya, pemerintah bisa membebaskan pajak pembalut. Dengan begitu, harga pembalut berpotensi menjadi lebih terjangkau, terutama bagi perempuan dengan penghasilan terbatas.Dukungan pemerintah bisa membantu perempuan menjaga kesehatan dan tetap nyaman beraktivitas saat menstruasi. Hak tersebut semestinya bisa dinikmati setiap perempuan, berapa pun penghasilannya, dan di mana pun ia tinggal. Baca juga: Menstruasi di Antartika itu tidak mudah – Ini cara kami membantu perempuan yang bekerja di sana Muhammad Zawil Kiram tidak bekerja, menjadi konsultan, memiliki saham, atau menerima dana dari perusahaan atau organisasi mana pun yang akan mengambil untung dari artikel ini, dan telah mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki afiliasi selain yang telah disebut di atas.