Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTOMenteri HAM Natalius Pigai menilai rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur, harus dilakukan secara terukur dan melalui pertimbangan matang.Hal itu disampaikan Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).Mulanya, anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah mengevaluasi penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar perairan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ia mengingatkan kawasan tersebut merupakan habitat Badak Jawa yang harus dilindungi dan tidak boleh dirusak oleh aktivitas manusia.Rieke menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan berstatus berlaku. Dalam keputusan tersebut, perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon disebut masuk kategori WUP berdasarkan peta lampiran.Rieke menjelaskan, WUP merupakan dasar potensial untuk penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), tetapi bukan merupakan izin eksplorasi ataupun operasi pertambangan.Meski demikian, menurutnya, penetapan wilayah ekstraktif di dekat kawasan konservasi perlu diuji secara menyeluruh sebelum berpotensi menimbulkan risiko terhadap ekosistem pesisir, kehidupan nelayan, hingga praktik budaya masyarakat setempat.“Status WUP sendiri belum membuktikan kerusakan memang maupun pelanggaran HAM. Hak justru itu adalah alasan wajib bagi kita, Komisi XIII beserta para mitra untuk menguji kesesuaian tata ruang serta memberi ruang partisipasi bermakna bagi warga terdampak,” kata Rieke.Ilustrasi Badak Foto: Shutter StockIa juga meminta pemerintah menelusuri peruntukan WUP tersebut serta memastikan proses penetapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional.“WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?” katanya.Rieke menilai, kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi HAM telah terpenuhi. Menurutnya, hak dasar masyarakat harus menjadi batas substantif dalam setiap kebijakan negara, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.Karena itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi XIII dan pemerintah. Pertama, menjadikan pemenuhan hak dasar sebagai salah satu syarat wajib dalam pengambilan kebijakan sektoral.Ia meminta pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin. Penilaian tersebut harus mencakup kelestarian ekosistem, penghidupan warga, kesetaraan akses terhadap hak budaya, serta perlindungan kelompok rentan.Kedua, Rieke meminta dilakukan audit terbuka terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Pemerintah, kata dia, perlu membuka peta digital dan dasar ilmiah penetapan WUP, kemudian menyandingkannya dengan batas kawasan konservasi, rencana tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup komunitas lokal dan masyarakat adat.Ia juga meminta agar penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun izin turunannya di lokasi yang dipersoalkan ditunda sampai seluruh proses pengujian kesesuaian tata ruang, dampak HAM dan lingkungan, serta konsultasi bermakna dengan masyarakat selesai dilakukan.Rieke Diah Pitaloka, Komisi XIII DPR dari PDIP dalam rapat soal polemik Lapas Ombudsman, Senin (28/9/2026). Foto: YouTube/ TVR ParlemenKetiga, ia mendorong agar revisi UU HAM dan penerapan Satu Data Indonesia turut memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam melindungi hak masyarakat.Menurutnya, integrasi data pertambangan, kawasan konservasi, hak masyarakat, pengaduan, dan layanan perlu dilakukan dengan standar yang jelas. Dengan begitu, kebijakan pemerintah dapat dievaluasi dan dikoreksi apabila berpotensi merugikan masyarakat.Rieke kemudian secara tegas meminta pemerintah mencabut terlebih dahulu keputusan menteri yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai WUP.“Mudah-mudahan melalui forum ini saya kira kita sama-sama, kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” ucapnya.Ia turut menyinggung wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Menurut Rieke, pemulihan populasi badak tidak semestinya dilakukan dengan memindahkan satwa tersebut dari habitat yang selama ini menjadi tempat hidupnya.“Aduh, jangan sampai itu. Taman Nasional Ujung Kulon itu legend begitu ya. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya. Itu badak Bapak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” kata dia.Kata PigaiMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Yovita Arnelia/kumparanMenanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rencana pemindahan Badak Jawa ke tempat lain, termasuk ke Alas Purwo, harus dilakukan secara terukur dan melalui pertimbangan matang.“Pemindahan Badak Jawa ke ke tempat manapun, itu harus terukur. Harus terukur, ya. Karena hewan atau makhluk hidup itu memiliki hubungan relasi langsung dengan milieu di mana dia hidup; milieu di mana dia hidup,” kata Pigai.Pigai menjelaskan, setiap satwa memiliki hubungan erat dengan lingkungan tempat asalnya. Karena itu, pemindahan ke habitat baru belum tentu menjamin satwa tersebut dapat berkembang biak dan bertahan hidup.Ia mencontohkan upaya pelestarian gorila gunung di Rwanda, Afrika. Menurut Pigai, negara tersebut memperoleh penghargaan internasional karena mempertahankan kelestarian satwa di habitat asalnya, bukan memindahkannya ke tempat lain.“Kenapa Rwanda, Rwanda di negara di Afrika itu mendapat penghargaan internasional dari berbagai kelompok, karena Rwanda adalah satu-satunya negara di dunia yang memelihara gorila gunung di habitatnya. Jadi, di tempat asal-usulnya gorila gunung dibikin tempat kelestarian,” ucapnya.Pigai juga mencontohkan Komodo yang memiliki habitat asli di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, keberadaan komodo di wilayah lain tidak serta-merta membuat satwa tersebut dapat berkembang biak sebagaimana di habitat aslinya.“Oleh karena itu, kita juga sudah uji coba Komodo. Komodo kan di Pulau Komodo, Flores. Tapi Komodo itu ada juga di tempat di Jawa ada, di Sumatera ada, di Nusa Tenggara lain ada, di Sumatera ada, tapi kan tidak berkembang. Komodo di pulau komodonya berkembang,” tutur dia.Ia menilai, hubungan antara satwa dan lingkungan tempat tinggalnya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan konservasi. Oleh karena itu, rencana pemindahan Badak Jawa tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup satwa tersebut.“Ini karena ada relasi langsung di mana milieu kehidupannya itu dengan tempat hunian dia, tempat besar dia, tempat lahir dia, tempat keturunan dia. Oleh karena itu ini perlu harus pertimbangan matang,” jelas Pigai.Ilustrasi Badak Sumatera. Foto: AFP/GOH CHAI HIN Selain mempertimbangkan kelangsungan hidup Badak Jawa, Pigai menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan di kawasan Ujung Kulon. Ia menyebut kawasan tersebut menjadi perhatian internasional, khususnya dalam upaya penyelamatan ekosistem dan keanekaragaman hayati.Pigai juga mengingatkan agar kebijakan terkait kawasan Ujung Kulon tidak mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang selama ini tinggal di wilayah tersebut.“Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena faktor A atau faktor B, faktor C,” ucapnya.Ia juga menyinggung adanya kepentingan proyek tertentu di balik wacana pemindahan Badak Jawa tersebut.“Kalau biasanya pemerintah, saya tidak tahu ya, saya tidak baca ya. Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau memindahkan biota mereka, kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk. Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM ya nangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih nangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis,” kata Pigai.“Kepentingan bisnis, karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan?” sambungnya.Karena itu, Pigai meminta pemerintah menjadikan perlindungan habitat asli sebagai salah satu pertimbangan utama dalam upaya konservasi Badak Jawa.“Untuk itulah, maka mari kita contohkan Rwanda yang gorila gunung, dia dibikin tempat kelestarian dan konservasi di tempat habitatnya. Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu di dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang. Tidak berkembang,” ujar Pigai.Pigai juga menyinggung satwa lain seperti cendrawasih. Menurutnya, keberadaan tempat konservasi di berbagai daerah tidak otomatis membuat satwa dapat berkembang biak dengan baik apabila lingkungan tersebut bukan habitat alaminya.“Coba kita lihat tempat konservasi hewan di seluruh Indonesia. Setiap provinsi kan ada tempat konservasi hewan. Cendrawasih berkembang gak di Pulau Jawa? Dibandingkan di Papua. Di Papua pun tempat yang konservasi belum tentu berkembang. Dia berkembang di alam bebas,” pungkas dia.Usulan Pemindahan Badak JawaUtusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pidato pada pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTOUtusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, membeberkan sejumlah rencana dan capaian pemerintah di sektor lingkungan hidup kepada awak media nasional.Di samping membahas capaian swasembada pangan dan komitmen iklim internasional, Hashim memberikan sorotan khusus terhadap pelestarian satwa liar, salah satunya adalah nasib Badak Jawa yang saat ini menghuni wilayah Ujung Kulon.Hashim menyampaikan bahwa keselamatan pusat suaka Badak Jawa di Ujung Kulon kini berstatus terancam oleh potensi bencana alam. Masalah yang bersumber dari aktivitas Gunung Anak Krakatau dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa endemik tersebut."Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, kan bisa terjadi tsunami. Kalau ada tsunami, Badak Jawa kita bisa punah," ungkap Hashim saat memberikan keterangan di COP31 (Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31), di Antalya, Turki, (14/11).Sebagai langkah antisipatif yang lebih konkret, Hashim menyebut pemerintah saat ini memiliki gagasan untuk memindahkan sebagian populasi Badak Jawa ke habitat alternatif yang lebih aman.Lokasi yang dinilai cocok untuk menjadi suaka baru bagi mamalia bercula satu ini adalah Taman Nasional Alas Purwo."Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke namanya Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur,” katanya.